Home / Headline / Komisi IV DPRD Sumsel Panggil Sejumlah Kepala Daerah, Terkait Pembebasan Lahan Hambat Proyek Nasional 

Komisi IV DPRD Sumsel Panggil Sejumlah Kepala Daerah, Terkait Pembebasan Lahan Hambat Proyek Nasional 

BP/DUDY OSKANDAR
Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, Muhammad F.Ridho,ST,MT dan jajaran usai memimpin rapat koordinasi (rakor) dengan Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBJN) Wilayah V di ruang rapat Komisi IV DPRD Sumsel, Selasa (25/8).

Palembang, BP

Sejumlah proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dibiayai melalui APBN pada tahun ini terhambat pengerjaannya.

Padahal, tahun ini Sumsel mendapatkan alokasi dana pusat sebesar Rp1,3 trilyun melalui Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Penyebab terhambatnya pengerjaan proyek jalan dan jembatan ini salah satunya masalah pembebasan lahan yang menjadi wewenang dari Bupati/Walikota.

“Sebagian besar memang terkendala akibat belum selesainya pembebasan lahan. Kalau dananya sudah siap tinggal dikucurkan apabila sudah clear,” kata Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, Muhammad F.Ridho,ST,MT usai memimpin rapat koordinasi (rakor) dengan Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBJN) Wilayah V di ruang rapat Komisi IV DPRD Sumsel, Selasa (25/8).

Adapun beberapa pengerjaan proyek yang terhambat karena belum selesainya pembebasan lahan meliputi pembangunan jembatan di Pasemah Air Keruh (Paiker) Kabupaten Empat Lawang (Paiker). Ada pula proyek pembangunan ruas jalan exit tol di Kabupaten OKI, pembangunan jalan akses Bandara Silampari di Lubuklinggau. Pelebaran ruas jalan Palembang-Betung di Banyuasin serta pembangunan Jembatan Fly Over (FO) Simpang Angkatan ’66 Palembang.

“Khusus untuk FO Simpang Angkatan 66 masih BBPJN V masih menunggu surat pembebasan 6000 persil tanah di lokasi tersebut dari Walikota Palembang. Yang kesemuanya itu ditarget hingga September harus sudah clear biar bisa dikerjakan,” kata Ridho yang juga ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPRD Sumsel ini.

Tak hanya itu, dalam rakor yang berlangsung tertutup ini juga disampaikan permasalahan salah satu ruas jalan provinsi dari Pagaralam ke batas provinsi Bengkulu yang masih berstatus sebagai jalam provinsi, sementara ruas jalan dari Bengkulu ke Pagaralam sudah jalan nasional.

“Harus segera diusulkan agar dapat mengusulkan perubahan status ruas jalan tersebut dari jalan provinsi ke jalan nasional,” tegasnys. Untuk itulah, resume rakor ini akan segera disampaikan kepada ketua DPRD Sumsel sekaligus koordinator Komisi IV agar dapat segera memanggil kepala daerah yang permasalahan pembebasan lahanya belum diselesaikan tersebut.

Sementara itu, Kepala BBPJN wilayah V, Kgs Syaiful Anwar mengakui dalam rakor tersebut pihaknya mengharapkan bantuan dari Komisi V DPRD Sumsel agar permasalahan pembebasan lahan ini dapat segera diselesaikan.

“Jika tahun ini kita dapat menuntaskan seluruh proyek infrastruktur tahun depan sudah menunggu dana sebesar Rp1,5 trilyun yang bakal dikucurkan Kementerian PU untuk pembangunan infrastruktur di Sumsel,” katanya.#osk

 

 

 

 

 

 

 

x

Jangan Lewatkan

Museum Sumatera Selatan Balaputra Dewa Dapat Hibah Dua Benda Bersejarah

Palembang, BP Museum Provinsi Sumatera Selatan Balaputra Dewa, Palembang mendapatkan hibah dua benda bersejarah yaitu Centong untuk acara adat dan ...