Home / Headline / Hukuman Ta’zir di Masa Covid-19

Hukuman Ta’zir di Masa Covid-19

Oleh : Muhamad Setiawan (NIM. 1710103016)

(Mahasiswa Hukum Pidana Islam UIN Raden Fatah Palembang)

 

Pandemi atau wabah yang sudah merebah ke berbagai penjuru dunia yang saat ini menjadi perbincangan hangat berbagai ummat manusia yang ditemukan ditahun 2019 yaitu Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah banyak tatanan kehidupan manusia. Kajian terhadap dampak Covid-19 ini sudah merambah ke berbagai lini, termasuk dunia akademik di perguruan tinggi yang mencoba mengkajinya dengan berbagai perspektif dan sudut pandang. Salah satu disiplin ilmu yang masih menjadi kesatuan ilmu hukum khususnya di hukum Islam atau ilmu syariah dan belum menjadi hukum bumi atau hukum positif yaitu hukum pidana Islam atau fiqh jinayah, hukum ini merupakan hukum langit yang telah ditetapkan oleh Allah SWT hanya saja belum memenuhi unsur formil untuk ditegakkan di segenap wilayah di Indonesia, hanya provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang baru menerapkan hukum ini itupun hanya beberapa jarimah yang termasuk ta’zir dalam artian tidak seluruh jenis tindak pidana di hukum pidana Islam di terapkan di NAD.

Sebagai seorang mahasiswa dan akademisi yang bergelut di bidang disiplin ilmu hukum pidana Islam ini, rasanya sangat unik dan menarik jikalau penulis mencoba untuk mengkajinya lebih lanjut untuk di integrasikan dan di interkoneksikan dengan situasi dan kondisi saat ini yaitu wabah Covid-19, walaupun tulisan ini hanya sebagai tambahan ilmu pengetahuan pembaca semata dari sebuah sudut pandang kajian teoritis, belum kepada kajian praktis, paling tidak kita sudah mengetahui dan mempelajari secara dasar salah satu hukum yang telah Allah tetapkan untuk sebuah daulah atau negara Islam yang mengkaji persoalan tindak pidana ini. Dalam tulisan pertama ini penulis akan mengkaji hukum pidana Islam secara umum dan covid-19 secara umum terlebih dahulu, untuk edisi tulisan berikutnya nanti penulis akan mencoba mengkajinya dari berbagai masalah dan persoalan kontemporer di masa covid-19.

Hukum pidana Islam juga dikenal dengan istilah Jinayah. Jinayah berasal dari kata “jana, yajni , jinayah”, yang berarti memetik, dosa dan kesalahan. Menurut bahasa adalah seseorang yang memanfaatkan sesuatu dengan  cara yang  salah. Menurut istilah, jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama , jiwa, kehormatan, akal dan harta benda. Secara sederhana jinayah merupakan salah satu aturan yang mengatur manusia ketika manusia tersebut melakukan tindak pidana beserta sanksinya. Dalam hukum Islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya, baik unsurumum maupun unsur khusus.

Unsur-unsur  umum tersebut ialah:

  1. Rukun Syar’i (yang berdasarkan syara’) atau disebut juga unsur formal, yaitu adanya nas syara’ yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman . Nas syra’ ini menempati posisi yang sangat penting sebagai azaz legalitas dalam hukum pidana Islam, sehingga dikenal suatu perinsip La hukma li-afal al-uqala gabla wurud an-Nas. ( tidak ada hukum bagi perbuatan  orang yang berakal sebelum datangnya nas.
  2. Rukun maddi atau disebut juga unsur material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan.
  3. Rukun adabi yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggung jawaban hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum, seperti anak kecil orang gila atau orang yang terpaksa, tidak dapat dihukum.

Adapun unsur khusus adalah unsur-unsur yang harus ada dan melekat pada setiap bentuk  tindak pidana yang dilakukan. Unsur tersebut berbeda-beda sesuai dengan tindak pidananya. Unsur yang terkandung dalam tindak pidana pencurian tidak sama dengan unsur yang terkandung dengan perzinaan. Hukum Pidana Islam secara garis besar dibagi kepada tiga jenis hukuman (jarimah), yaitu jarimah qishash dan diyat, jarimah hudud, dan jarimah ta’zir.

Jarimah terakhir yang tergolong dalam hukum pidana Islam yakni ta’zir, Hukuman ta’zir adalah hukuman pendidikan atas dosa-dosa (tindak pidana-tindak pidana) yang belum ditentukan oleh syarak. Hukuman ta’zir adalah sekumpulan hukuman yang belum ditentukan jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan, seperti nasihat dan teguran, sampai kepada hukuman yang paling berat, seperti kurungan dan dera, bahkan sampai kepada hukuman mati dalam tindak pidana yang berbahaya. Hakim didelegasikan wewenang untuk memilih hukuman yang sesuai dengan keadaan tindak pidana serta diri pelakunya.

Adapun tindak pidana yang diancam hukuman ta’zir adalah setiap tindak pidana selain tindak pidana hudud, kisas, dan diat karena ketiga tindak pidana ini memiliki hukuman yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya oleh syarak.[1] Hampir 80 % hukuman ta’zir merupakan hukuman terbanyak dari hukum pidana Islam yang diberlakukan di Indonesia baik melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang (UU) pidana khusus / pidsus.

Mulai awal maret 2020 hingga saat ini dunia khususnya tanah air tercinta telah dilanda sebuah wabah bernama Covid-19 yang mengubah aktifitas kehidupan manusia menjadi tidak seperti biasanya. Penyakit Coronavirus 2019 ( COVID-19 ) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2).  Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan , ibu kota provinsi Hubei Cina, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi koronavirus 2019-20 yang sedang berlangsung.  Gejala umum termasuk demam , batuk , dan sesak napas .  Gejala lain mungkin termasuk kelelahan, nyeri otot , diare , sakit tenggorokan , kehilangan bau dan sakit perut. Waktu dari paparan hingga timbulnya gejala biasanya sekitar lima hari, tetapi dapat berkisar dari dua hingga 14 hari. Sementara sebagian besar kasus menghasilkan gejala ringan, beberapa berkembang menjadi pneumonia virus dan kegagalan multi-organ . Pada 10 April 2020, lebih dari 1,61 juta kasus telah dilaporkan di lebih dari 200 negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 96.700 kematian .  Lebih dari 361.000 orang telah pulih.[2]

Covid-19 ini adalah musibah yang mengglobal. Ia t idak akan memilih sasarannya berdasarkan pertimbangan keagamaan ataupun aliran. Siapapun berpotensi terpapar jika daya tahan tubuhnya tidak kuat, tidak menerapkan pola hidup sehat, ataupun tidak menerapkan physical distancing. Covid-19 bukanlah “ tentara Allah SWT” yang t idak akan menargetkan hamba-Nya yang menjalankan kesalehan spiritual normatif. Kesalehan bukan jaminan terhindar dari virus mematikan ini. Allah SWT. memperingatkan siapapun dalam QS. al-Anfal [8]: 25, “Dan peliharalah dirimu dari siksa yang sekali-kali tidak hanya menimpa secara khusus orang- orang yang zalim di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah SWT sangat keras pembalasan-Nya”.[3]

            Di dalam ilmu syariah telah dikenal Maqosid Syari’ah yang berarti maksud atau tujuan dari diturunkannya sebuah syariat yang terdiri dari menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Maqashid al-Syari‘ah bahkan telah memunculkan dinamika berf ikih yang sangat produktif untuk segala situasi. Fikih kemudian menjadi sangat lentur jika berhadapan dengan situasi yang berbeda, tanpa mengurangi pahala dan kualitas ibadah sedikitpun. Dengan pemahaman Fikih yang baik, seseorang boleh jadi mendapatkan pahala tambahan karena telah menggunakan pengetahuannya.[4]

Dari kondisi tersebut yang  tidak memungkinkan untuk melakukan sistem peradilan pidana Islam secara langsung maka secara kajian teoritis penulis mencoba untuk mentelaah kajian hukum pidana Islam atau fiqh jinayah ini dengan situasi dan kondisi di masa pandemi covid-19 ini berlangsung. Boleh jadi hukum pidana Islam tetap seperti sediakala di masa wabah atau muncul ijtihad terkini dengan berbagai pertimbangan yang tepat untuk mengistinbathkan hukum baru guna kemaslahatan bersama. Dalam sebuah teori kemaslahatan yang berbunyi :

تَصَرُّفُ الْأِمَاِم عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan rakyat. Dapat di telaah dan di analisis menggunakan teori maslahat tersebut, bahwa di masa covid-19 adalah masa melemahnya ekonomi di Indonesia sehingga menyebabkan beberapa masyarakat yang kehilangan penghasilan menjadi terpaksa untuk melakukan tindak pidana dan berbagai pelanggaran aturan seperti pelanggaran protokol kesehatan, pelanggaran PSBB dan berbagai pelanggaran lainnya, jikalau kita interkoneksikan dengan teori maslahat tersebut, keadaan terpaksa untuk melakukan tindak pidana atau pelanggaran di masa covid-19 sebaiknya di hukum dengan hukuman yang lebih ringan dari biasanya karena keadaan yang memaksa pelaku untuk melakukan tindak pidana. Jikalau pelaku dalam keadaan tidak terpaksa harus melakukan kejahatan maka hukuman yang di kenakan tidak boleh di ringankan. Pemerintah pun harus senantiasa siap siaga dalam menegakkan hukum yang berupa ta’zir guna kemaslahatan di masa genting seperti saat ini. Para fuqoha mengungkapkan sebuah kaedah ushul fiqh dengan perkataan,

الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ المحْظُوْرَات

Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang.”

Kalau di telaah dengan kaedah tersebut, maka pada umumnya pelaku kejahatan di masa covid-19 ini dapat termaafkan dan bisa di tolerir dengan peringanan hukuman karena ada unsur darurat dalam tindak pidana ini. Namun kajian ini secara teoritis dapat di kaji ulang secara praktis oleh para praktisi hukum dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku di Indonesia. Tinggal bagaimana seorang penegak hukum mempertimbangkan putusannya dalam membuang kemudharatan di banding mengambil manfaat sebagaimana sebuah kaedah ushul fiqh berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.”

Pada hakikatnya semua bentuk hukum Islam baik perdatanya maupun pidananya, kesemuanya memuat sisi kemanusiaan antara tindak pidana disengaja dan dalam kondisi terdesak sebagaimana beberapa teori yang ada, tinggal bagaimana penegak hukum menjalankan teori tersebut kepada semua bentuk ta’zir di masa pandemi ini.

 

 

 

[1] Ibid. hlm. 85

[2]https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019 diakses tanggal 17 Juni 2020 pukul 12.53 WIB

[3] Faried F. Saenong, dkk, “Fikih Pandemi Beribadah di Masa Wabah”, (Jakarta: NUO Publishing, 2020), hlm. 2

[4] Ibid. hlm. 5

x

Jangan Lewatkan

KPK Selenggarakan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi Secara Daring

Jakarta, BP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Pusat Edukasi Antikorupsi membuka pendaftaran Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi secara daring. Penyelenggaraan kegiatan dilakukan ...