DPRD OI Nilai SK Bupati Cacat Hukum Soal Pengangkatan Kades Srijabo Herian

201

Anggpta DPRD OI Mulyadi (berbaju biru).

Inderalaya, BP–Anggota DPRD Ogan Ilir (OI) dari Fraksi PAN Mulyadi menilai SK Bupati Nomor 691/KEP/BPMPD/2016 tentang pemberhentian penjabat kepala desa dan pengangkatan Kepala Desa Srijabo, Kecamatan Sungai Pinang, OI cacat hukum. Pasalnya, hasil keputusan PTUN Nomor 188/B/2017/PT.TUN-Medan menyatakan bahwa keputusan mengangkat Herian sebagai Kades Srijabo, Kecamatan Sungai Pinang adalah salah. Selain itu dua kali kalah di PTUN, Herian tetap menjadi Kades Srijabo, bahkan saat ini juga menjabat sebagai Ketua Forum Kades OI.

“Saya sangat menyesalkan keputusan bupati sampai menerbitkan SK yang intinya hari itu diberhentikan, hari itu juga mengangkat Kades Srijabo Herian. Padahal jelas itu melanggar, karena keputusan PTUN tidak demikian. Jadi dia (bupati-red) sepertinya diduga sengaja memenangkan dan menggunakan kekuasaanya. Ya SK itukan cacat hukum, ini sangat zalim dan otoriterlah,” kata Mulyadi, Selasa (25/8).

Kabag Hukum Pemkab OI Alex Merwandi, SH membantah keras kalau Bupati OI H Ilyas Panji Alam orang yang zalim. Menurutnya Ilyas bekerja secara profesional. Namun saat disinggung soal SK Bupati Nomor 691/KEP/BPMPD/2016 tentang pemberhentian penjabat kepala desa dan pengangkatan Kepala Desa Srijabo, Kecamatan Sungai Pinang OI, Alex mengaku tidak mengetahuinya karena bukan di zamannya bekerja.

“Mana ada bupati zalim, bupati itu pasti mengayomi rakyatnya, salah besar kalau pak bupati dibilang seperti itu. Wah kalau  SK itu bukan di zaman saya bekerja, saya saja masuk sini 2019, tidak tahu soal itu. Lagi pula di bagian hukum inikan hanya sifatnya mengkoreksi, bukan membuat. Isinya itu kan dari BPMPD, jadi bukan tanggungjawab kami. Ibaratnya kalau percetakan buku itu, isinya bukan tanggungjawab percetakan. Ya kami hanya mengkoreksi saja tapi tidak bertanggungjawab soal isi. Lagipula inikan mau masuk pilkada, biasalah kalau ada isu-isu,” tegas Kabag Hukum Pemkab OI Alex.

Baca:  Sambangi Dua Parpol, AW Siap Dampingi Siapa Saja Jadi Cawabup

Kepala BPMPD OI Trisnopilhaq melalui Kabid Pemdes Ledy mengatakan tidak mengetahui soal SK Bupati tersebut, pasalnya ia baru bertugas di BPMPD tahun 2019, “saya tidak tahu soal itu. Pak Kadin Trisno masuk  Juli tahun 2018 dan saya juga baru masuk 2019, saat itu kabidnya Pak Edi Demang dan Kadinnya Pak Samrowi. Pilkades kan tahun 2016, jadi saya tidak mengetahuinya, dan saya tidak bisa berkomentar nanti salah,” jelasnya.

Sebelumnya, Sirojudin bersama Bahrul Ilmi, Pajri dan Irianto (CS) menilai Bupati Ogan Ilir (OI) H Ilyas Panji Alam zalim, pasalnya secara sengaja menerbitkan SK Nomor 691/KEP/BPMPD/2016 tentang pemberhentian penjabat kepala desa dan pengangkatan Kepala Desa Srijabo, Kecamatan Sungai Pinang OI, padahal jelas-jelas berdasarkan hasil keputusan PTUN Nomor 188/B/2017/PT.TUN-Medan menyatakan bahwa keputusan mengangkat Herian sebagai Kades Srijabo Kecamatan Sungai Pinang adalah salah. Parahnya 2 kali kalah di PTUN, Herian tetap menjadi Kades Srijabo bahkan saat ini juga menjabat sebagai Ketua Forum Kades OI.

“Sampai saat ini kami masih menunggu keadilan Bupati Ilyas Panji Alam, kalau-kalau beliau tergugah melaksanakan hasil PTUN. Kami diam malah makin jadi, bukan lagi zalim ini namanya induk zalim. Bahkan sekarang Herian malah menjadi Ketua Forum Kades OI,” kata Sirojudin saat ditemui di Kecamatan Sungai Pinang.

Baca:  Wujudkan Pilkada Berkualitas

Menurutnya, dia bersama rekan-rekannya menggugat hasil pemilihan kades dikarenakan merasakan ketidak adilan saat pemilihan kades 2016 lalu. Saat itu ada 5 peserta yang mengikuti konstentasi pilkades Srijabo, antaranya Sirojudin yang meraih suara 314, Fajri meraih suara 325, Bahrul Ilmi 198 suara, Irianto 178, dan Herian 600 suara yang diduga terjadi penggelembungan suara.

“Kita menggugat bupati, karena mulai dari pemilihan data tidak akurat, cara pencoblosan bertumpuk-tumpuk, akhirnya banyak warga tidak bisa memilih karena waktu habis, warga yang hendak memilih menggunakan KTP dan KK tidak dilayani, saat penghitungan pembukaan kotak suara ada selisih, dugaaan penggelembungan suara dan sebagainya. Kami menuntut keadilan dari bupati, keputusan PTUN sudah inkrah malah diabaikan, rasanya si Herian ini seperti dimenangkan. Memangnya ada apa, apa hebatnya dia? Masak bupati, menit itu menarik SK pemberhentian, menit itu juga mengangkat Herian jadi kades. Bukankah rezim ini sangat otoriter,” kata Bahrul Ilmi menambahkan.

Disebutkannya, berdasarkan keputusan PTUN Nomor 188/B/2017/PT.TUN-Medan bahwa mengabulkan gugatan pata penggugat (Sirojudin bersama Bahrul Ilmi, Pajri dan Irianto (CS) seluruhnya, menyatakan batal keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 691/KEP/BPMPD/2016 tentang pemberhentianpenjabat kepala desa dan pengangkatan Kepala Desa Srijabo Kecamatan Sungai Pinang Herian, SE, MM sebagai Kades Srijabo, Kecamatan Sungai Pinang yang diterbitkan olej Plt Bupati Ogan Ilir H Ilyas Panji Alam tanggal 11 November 2016, mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 691/KEP/BPMPD/2016 tentang pemberhentian penjabat kepala desa dan pengangkatan Kades Srijabo Kecamatan Sungai Pinang atas nama Herian SE MM sebagai Kades Srijabo Kecamatan Sungai Pinang yang diterbitkan oleh Plt Bupati Ogan Ilir tanggal 11 November 2016 dan menghukum tergugat atas biaya perkara Rp334 ribu.

Baca:  Balon Bupati OI AW Noviadi Fokus Tingkatkan Perekonomian

“Ini kan sudah inkrah keputusannya, malah tidak dijalankan oleh bupati, kami hanya pasrah kepada Allah, segala daya upaya sudah dikerahkan. Kami tidak bisa berkata-kata lagi, kalau ada keadilan kami berharap Herian dipecat sebagai kades. Karena memang bukan hak dia jadi kades, bagaimana dengan dana-dana yang sudah dicaikan oleh dia itu. Apakah nanti bisa jadi masalah? Yang jelas kami hanya berharap keadilan,” tegasnya.

Sementara itu Kades Srijabo yang juga Ketua Forum Kades OI Herian enggan berkomentar banyak terkait hal tersebut. “Saya tidak mau berkomentar soal ini, bukan kapasitas saya. Yang jelas mereka itukan menuntut soal SK bupati, bukan menuntut kades. Untuk menjadi kades, memang harus terbit SK dari bupati dulu, agar bisa melaksanakan tugas sebagai kades. Silahkan tanya ke bagian hukum atau BPMPD saja!,” kata Herian via sambungan telepon. #hen