SMB IV Kritik Sejarah Palembang Yang Masih Terjadi Penyimpangan

11

BP/IST
Suasana diskusi webinar Refleksi Atas Pencapaian 75 Tahun Kemerdekaan Republik  Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum, Senin (17/8)  diselenggarakan  Sriwijaya Lawyer Club berkerjasama dengan Cakrawala Perjuangan Indonesia  dan Aliansi Mahasiswa Lintas Prodi Fakultas Hukum Universotas Sriwijaya “ Amalprofh-Unsri”

Palembang, BP

Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jayo Wikramo, RM Fauwaz Diraja SH menilai sejarah Palembang yang dipelajari masih terjadi  penyimpangan.

Menurutnya, kritik ini ditujukan sebagai proses analisis dan evaluasi terhadap sejarah Palembang , untuk meningkatan pemahaman, memperluas apresiasi atau untuk memperbaiki pekerjaan (sebagai pertimbangan baik buruknya sesuatu, bukan untuk menghakimi).

Menurutnya, tujuan kritisi sejarah dalam kebudayaan  untuk menganalisis kebenaran sejarah budaya, mengidentifikasi proses budaya, memperkuat identitas budaya , menangkal hoaks tentang budaya dan melestarikan budaya yang benar.

“Contoh kritisi budaya yang harus kita lihat adalah mengenai Pempek Palembang. Menurut Wikipedia, sejarah dari Pempek Palembang adalah berawal dari masuknya perantau Tionghoa di Palembang, yaitu sekitar abat ke-16 (masa Sultan Mahmud Badaruddin II berkuasa di Kesultanan Palembang Darussalam. Nama Empek-empek atau Pempek diyakini berasal dari sebutan ‘apek’ atau ‘pek-pek’, yakni sebutan untuk paman atau lelaki tua Tionghoa,” kata SMB IV dalam diskusi webinar Refleksi Atas Pencapaian 75 Tahun Kemerdekaan Republik  Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum, Senin (17/8)  diselenggarakan  Sriwijaya Lawyer Club berkerjasama dengan Cakrawala Perjuangan Indonesia  dan Aliansi Mahasiswa Lintas Prodi Fakultas Hukum Universotas Sriwijaya “ Amalprofh-Unsri”

 

Menurut SMB IV , berdasarkan cerita rakyat, sekitar tahun 1617 ada seorang apek berusia 65 tahun yang tinggal di daerah Perakitan (tepian Sungai Musi), berawal dari keprihatinan apek tersebut melihat berlimpahnya panen ikan di Sungai Musi, namun hanya diolah dengan digoreng atau dipindang. Ia lalu berinisiatif untuk mencampurkan daging ikan giling dengan tepung tapioca dan menghasilkan makanan baru. Makanan baru tersebut akhirnya dijajakan oleh para apek dengan bersepeda keliling kota. Oleh karena penjualnya dipanggil dengan sebutan “pek… apek”, maka makanan tersebut pada akhirnya dikenal dengan nama ‘empek-empek’ atau ‘pempek’.

“Apakah benar bahwa pempek pada awalnya dibuat oleh perantau Tionghoa pada abad ke16? Untuk memperoleh kebenarannya, maka kita harus mengkritisi cerita rakyat ini dengan bukti-bukti sejarah yang ada. Jangan sampai kita hanya tertegun oleh informasi-informasi yang tidak terbukti kebenarannya,” katanya.

Berdasarkan Prasasti Talang Tuo, inti dari prasasti ini adalah: bahwa pada tanggal 23 Maret 684 M, pada saat itulah taman ini yang dinamakan Sriksetra yang dibuat di bawah pimpinan Sri Baginda Sri Jayanasa (Dapunta Hyang Sri Jayanasa). Inilah niat baginda: Semoga yang ditanam di sini, pohon kelapa, pinang, aren, sagu, dan bermacam-macam pohon, buahnya dapat dimakan, demikian pula aur, buluh, betung, dan sebagainya.

“Dari prasasti ini kita dapat mengetahui bahwa ternyata bahan baku pempek tersebut sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, atau pada abad ke-7. Mengapa malah disebut bahwa berasal dari pedagang Tionghoa pada abad ke-16,” katanya.

Apalagi , lanjut SMB IV, biasanya masyarakat melayu tidak mau makan makanan yang dibuat oleh orang nonmuslim. Mereka takut jika bahannya mengandung babi atau alat-alat masaknya begas dari mengolah makanan yang tidak halal.

Asal nama pempek menurutnya adalah dari kata ‘kelesan’, karena di-keles (tekan-tekan) atau diaplek-aplek.

“Faktanya adalah bahwa sepeda pertama kali ditemukan pada tanggal oleh Baron Karl Drais von Sauerbronn atau yang lebih dikenal sebagai Karl Drais yang lahir pada 29 April 1785. Sepeda ciptaannya adalah bentuk awal dari sepeda modern yang pada saat itu bentuknya berupa sepeda roda tiga dengan tanpa pedal. Perjalanan pertamanya adalah pada 12 Juni 1817 dari Mannheim ke Schwetziger. Berdasarkan fakta bahwa sepeda ditemukan pada abad ke-19, tidak masuk akal apabila disebutkan pada abad ke16 ada apek yang berjualan pempek dengan menggunakan sepeda,” katanya.

Abad ke-16 tambahnya, masih merupakan masa kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Palembang baru ada sejak abad ke-17.

Selanjutnya adalah tentang legenda Pulau Kemaro di mana menurut SMB IV diceritakan tentang seorang putri bernama Siti Fatimah yang dipersunting oleh seorang saudagar asal Tionghoa bernama Tan Bun An. Siti Fatimah diajak menemui orang tua Tan Bun An di Daratan Cina. Kemudian pada saat mereka pulang ke Palembang, mereka dihadiahi tujuh buah guci yang setelah diperiksa Tan Bun An ternyata berisi sawi-sawi asin. Karena tidak senang, akhirnya guci-guci itu dibuang. Pada saat guci ke-7 pecah di atas dek kapal, ternyata guci tersebut berisi harta.

Tan Bun An yang menyesal, tanpa pikir Panjang menyelam ke dalam Sungai Musi untuk menemukan guci-guci lainnya, yang kemudian disusul oleh pengawalnya. Siti Fatimah yang khawatir sebab kedua orang tersebut tak kunjung muncul, akhirnya ikut menyelam. Namun ternyata ketiganya tidak muncul kembali. Karenanya, penduduk di sekitar pulau kemudian sering mengunjungi Pulau Kemaro untuk mengenang ketiga orang tersebut dan menjadikan Pulau Kemaro sebagai tempat keramat.

“Legenda ini juga perlu dikritisi kebenarannya. Berdasarkan sumber yang ia temukan dari pembukuan kembara tahun 1824, pada tahun 1821 terdapat cerita mengenai peperangan melawan Sultan, dilihat bahwa Pulau Kemaro itu adalah lokasi banteng pertahanan ketika peperangan tersebut,” kata pria yang juga seorang notaris dan PPAT.

SMB IV menihat , tidak ada kejelasan Siti Fatimah itu adalah anak raja siapa dan pada tahu berapa.

Lalu dari dataran Cina yang jaraknya sangat jauh tidak mungkin kalau makanan tersebut tidak dibuka dan pada saat dibuka ternyata isinya asinan itu tidak mungkin.

“Dari waktu tempuh perjalananan yang lama, tidak mungkin makanannya tidak basi. Ceritanya banyak yg tidak memiliki keterhubungannya,” katanya.

Pulau kemaro menurutnya adalah banteng milik Kesultanan Palembang yang digunakan untuk menghadang Belanda, yakni: benteng Pulau Kembara, banteng Kuto Lama,  dan banteng Tambak Bayo di Plaju. Di sana juga ditemukan sejumlah 231 meriam bekas peperangan.

Dengan adanya kritisi terhadap budaya Palembang ini menurut SMB IV dapat memperkuat identitas budaya , menganasir  hoaks,  menjadi ladang amal jariyah dan mendapatkan kebenaran, bukan pembenaran .

Sedangkan pengamat hukum Dr Bahrul Ilmi Yakub SH MH menilai dalam merefleksikan sesuatu, tentu kita harus mempunyai tools (alat), yang disebut sebagai reflektor. Terkait dengan kemerdekaan 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan reflektor yang paling tepat bagi pembahasan mengenai kemerdekaan ini, bagaimana kita selama 75 tahun memaknai kemerdekaan berdasarkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

UUD 45 menghendaki penghapusan terhadap segala jenis penjajahan, karena menurut para pendiri negara atau falsafah negara Indonesia, penjajahan itu bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Pada kenyataannya, di masa sekarang masih ada bentuk penjajahan di Indonesia.

Dia melihat adanya disparitas pendapatan, antara orang yang berada di kelas atas. Hanya ada sekitara 500 orang yg menguasai 80% sumber daya ekonomi. Akibatnya, kemudian terjadi disparitas kesejahteraan atau kesenjangan sosial yang begitu intens. Bagaimana ini bisa ditangani oleh pemerintah, agar kesenjangan yang ada di dalam masyarakat ini semakin mengecil, sehingga dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang makmur.

“UUD 1945 menghendaki kebersatuan dalam rangka berbangsa dan bernegara. Kebersatuan itu bukan hanya sebatas menjaga teritorial, namun juga menyatukan semua potensi bangsa dan negara untuk bersama-sama mencapai kemajuan. Kebersatuan itu merupakan territorial, masyarakat, dan sumber daya ke dalam suatu  jaringan, dalam rangka mengkonsolidasikan diri untuk mencapai keadilan dan kemakmuran,” katanya.

Selain itu UUD 1945 menghendaki negara ini menjadi negara yang adil dan makmur, tetapi bagaimana wajah keadilan/penegakan hukum kita? Apabila dilihat, level kemakmuran kita, terlalu disparitas atau terlalu senjang antara yg sangat makmur dan yang tidak (tidak merata). Wajah kemakmuran yang ditanamkan di dalam konstitusi itu masih jauh dengan yang terjadi pada kenyataannya.

Terkait keadilan yang bersifat kondisional, sehingga walaupun sudah banyak teori hukum yg mencoba menjelaskan mengenai keadilan, ternyata sulit utk didenominasikannya. Keadilan yang paling mudah diukur adalah keadilan ekonomi, karena bersifat kuantitatif sehingga gampang terukur. Untuk mencapai kehendak atau amanat dari konstitusi itu, UUD 1945 memerintahkan kita untuk membentuk pemerintahan yang punya kemampuan untuk memajukan tingkat kesejahteraan rakyat sebagai tugas utama.

“Dalam hal Pendidikan, apakah pemerintahan kita sudah on the track dalam mencerdaskan kehidupan bangsa? Sebab pendidikan bukan hanya pada masalah ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk membangun kepribadian yang mulia. Konstitusi kita mengharapkan direct dari pendidikan untuk menciptakan pendidikan yg menciptakan manusia berakhlak mulia, yang cerdas, dalam kata lain manusia yg berdimensi iman dan takwa, dan juga melek teknologi,” katanya..

Dalam hal negara hukum, dia melihat  pemerintah tidak pernah melakukan audit terhadap norma peraturan perundang-undangan yang demikian banyaknya, hal ini mengakibatkan terjadinya kekacauan norma. Peraturan perundang-undangan kita tidak jarang saling tumpang tindih dan paradox, sehingga pada akhirnya menimbulkan permasalahan, untuk mengetahui mana yang masih berlaku dan tidak berlaku.

“Budaya hukum yang sangat berat bagi kita, karena masyarakat kita tidak dibesarkan dalam keadaan hukum yg demokratis. Dalam kenyataan, sebenarnya kita tidak pernah butuh hukum, melainkan yang kita butuhkan adalah kekuasaan. Sebagai perbandingan, jika di Amerika begitu seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas, mereka akan menanyakan mereka diberhentikan berdasarkan pasal apa. Sebaliknya di Indonesia yang apabila kita melakukan pelanggaran lalu lintas, biasanya langsung mencari tahu segera siapa yang anggota keluarga yang ada di kepolisian, yang bisa membantu mengeluarkannya dari permasalahan,” katanya.

Sedangkan dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang juga penelusur sejarah Palembang, Rd Muhammad Ikhsan SH MH mengatakan,  berbicara perihal hukum di Indonesia sebelum adanya kolonialisme, sebenarnya negara Indonesia menurutnya  sudah cukup modern dengan adanya tatanan hukum pidana di setiap daerah, namun hukum kita pada akhirnya mengiringi sejarah hukum negara asing. Contohnya adalah seperti di Sumatera Selatan yang memiliki hukum, yakni: Simbur Cahaya.

“Kita kemudian kita mulai mengenal hukum pada masa awal atau pada masa VOC, bagaimana hukum yang kita kenal di Batavia atau Jakarta, Belanda kuno, asas  Romawi, dan lain-lain yang berlaku pada masa itu. Sampai kemudian terjadi perubahan-perubahan besar. Kemudian pada tahun 1800-an ketika secara praktis nusantara ini sudah dikuasai oleh kolonial Belanda, yang bahkan kemudian memberlakukan perangkat hukum mereka dengaan asas yang kita kenal sebagai asas konkordansi,” katanya.

Wetboek van Strafrecht voor Netherlandsch-Indie (Stbl. 1915 No. 32 ) atau yang dikenal dengan WvS. Sejak saat itulah hukum Indonesia mengalami unifikasi. Pada saat Jepang masuk, WvS itu sebenarnya telah mengalami perubahan berkali-kali, yang menurut catatan prof. topo santoso, terdapat 22 kali perubahan. Bahkan termasuk di antaranya ketika kita memasukkan perihal pidana percobaan, tentang pelepasan bersyarat pada masa itu.

“Masuk zaman Jepang,  mulai 8 Maret 1942, Jepang tidak sempat membuat apapun, tetapi yang menarik adalah bahwa kata-kata hukum pidana itu adalah atas dorongan Jepang, karena WvS itu dalam versi kita disebut sebagai buku hukum hindia Belanda, bukan menyebutnya sebagai buku hukuman,” katanya.

Menurutnya, alasan paling masuk akal mengapa Jepang mendorong untuk melakukan perubahan itu adalah berhubungan dengan keinginan Jepang untuk menghancurkan segala bentuk kolonialisasi Belanda. Contoh paling besar adalah ketika Batavia yang diubah nama nya menjadi Jakarta, yang sebenarnya merupakan bentuk salah tulis dari ‘Jayakarta’.

Saat merdeka lan jutnya, Indonesia telah melakukan banyak perubahan, termasuk WvS. Bahkan seharusnya pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, kita menyebutnya sebagai WvS, bukan KUHP, sebab KUHP sendiri merupakan nama ke-dua setelah WvS.

Nama KUHP diambil dari beberapa bahasa, contohnya seperti Kata ‘Kitab’, yang berasal dari bahasa Arab, ‘Undang-Undang’ dari bahasa Melayu, dan kata ‘Pidana’ dari bahasa Sansekerta. Sebenarnya mengubah judul menjadi KUHP adalah suatu semangat ingin mengubah total, namun sayangnya isi dari kitab tersebut sejak tahun 1946 masih tetap sama.

Saat Belanda masuk untuk kedua kali nya, mereka mengubah nama Jakarta menjadi Batavia kembali. Kemudian memberlakukan kembali WvS pada 8 Maret, namun kali ini ada sebagian pasal yang diubah. Kemudian setelah terjadinya Peristiwa Cikini, dimana  ada 9 orang yang meninggal. Sejak kejadian itu kemudian muncul masalah, yakni akan menggunakan KUHP yang mana, kemudian pada akhirnya muncul lah UU No. 73 Tahun 1958. Sejak munculnya UU 73 Tahun 1958, terjadi lah satu unifikasi. Setelah unifikasi itu sebenarnya kita mengalami perubahan-perubahan. Menurut catatan yang dimiliki, termasuk dengan UU 73 Tahun  1958, telah terjadi 14 kali perubahan-perubahan terhadap hukum pidana kita. Terakhir di tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang.

“Sekarang kita berbicara tentang refleksi bagaimana hukum pidana kita kelak kedepannya. Tidak ada pilihan, kita harus punya KUHP baru, namun sayang sekali tahun lalu terjadi penolakan RUU KUHP dimana-mana hingga akhirnya dibatalkan. Bahwa memang masih ada pasal yang masih diperdebatkan, Tetapi sebenarnya sangat memalukan bagi kita sebagai negara yang telah lama merdeka, yang justru belum memiliki KUHP sendiri. Yang lebih menggelikan lagi bahwa KUHP Belanda sendiri telah mengalami banyak sekali perubahan,” katanya.

Satu hal lagi yang adalah bahwa WvS itu sebenarnya filsafatnya masih zaman klasik. Sementara rancangan KUHP yang sebelumnya dibuat adalah neo-klasik, perubahan-perubahan yang mendasar.

Jika dilihat, memang masih banyak dalam RUU KUHP itu yang merupakan pasal-pasal lama. Namun mengapa masih ingin mengubahnya?  Itulah yang disebut sebagai Mala Per Se, yaitu tindak pidana yang di mana pun di muka bumi ini, yang sejatinya memang merupakan tindak pidana, berbeda dengan Mala Prohibita.

“Kalau kita berbicara tentang refleksi, memang sudah bukan waktunya lagi bagi kita untuk menunda. KUHP ini segera harus dibuat. Sebab, kalau pun ada kekeliruan, bisa dilakukan legislative review atau judicative review,”katanya.

Mengenai penyelamatan cagar budaya, menurut Ikhsan sebenarnya Indonesia harus malu kepada Belanda, bahwa candi Borobudur itu bisa bagus seperti  saat ini karena pada awalnya Belanda membuat ordonansi tentang monumen budaya yang berlaku terus sampai dengan kita merdeka.

“Baru pada akhirnya tahun 1992 kita mempunyai UU tentang Cagar Budaya, yang kemudian diganti pada tahun 2010,” katanya.

Pada peringatan demokrasi biasanya kita benci penjajahan Belanda. Ada suatu masa di mana mulai ada pemikiran-pemikiran bagus yang berkembang di Eropa, yang kemudian mereka, orang-orang Belanda mulai mengenal politik etis atau utang kehormatan. Kemudian karena Belanda merasa punya utang kehormatan itulah, maka kemudian dibuat program sekolah-sekolah seperti yang kita kenal.

“Seharusnya kita malu dengan kolonial Belanda, karena setelah kita merdeka malah tidak terlalu memperhatikan cagar budaya itu. Berkaitan dengan hal itu, apa yang kita maksud dengan cagar budaya seharusnya memiliki penetapan. Kalau belum ada penetapan, dan ia bukan cagar budaya, maka kemudian tidak berlaku undang-undang cagar budaya. Apa yang ada di candi Borobudur itu sudah di tingkat nasional, bila terjadi apa-apa terhadap candi Borobudur akan ditetapkan sebagai tindak pidana, karena sudah ada penetapan sebelumnya,” katanya.

Menurutnya untuk melindungi itu harus ada kemauan, setiap daerah melakukan tindakan inventarisasi yang tidak berhenti di situ saja, kemudian sebagai penetapan itu cagar budaya, baik itu di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten atau kota.

Penanggung jawab acara Kgs.Ilham Akbar dalam sambutannya menilai acara ini diinisiasi guna mengetahui ilmu dalam memperbaiki bangsa Indonesia dari keterpurukan.

Diumpamakan dalam melakukan pemugaran atau Renovasi terhadap suatu bangunan maka diperlukan yang dinamakan Plan Project sebagai perencanaan terhadap apa-apa yang akan dilakukan agar tidak salah arah dan tetap sesuai dengan Konstitusi.

“Oleh karena itulah acara webinar ini diselenggarakan dengan di isi oleh Tokoh-tokoh yang memiliki keahlian dibidangya,” katanya.

Acara ini juga diselingi dengan sesi tanya jawab dengan peserta webinar zoom ini.#osk