Samakan Persepsi, Fraksi PKS Silaturahim ke Fraksi PKB

8

Fraksi PKS DPR RI dipimpin Ketua Fraksi Jazuli Juwaini saat berkunjung ke kantor Fraksi PKB.

Jakarta, BP–Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI melakukan kunjungan atau silaturahim ke kantor Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, di Gedung Nusantara 1, Jakarta, Senin (24/8).
Fraksi PKS dipimpin Ketua Fraksi Jazuli Juwaini bersama Sekretaris FPKS Ledia Hanifa Amaliah, Anggota Komisi VIII FPKS Bukhori Yusuf, Anggota Komisi II FPKS Almuzamil Yusuf dan Mardani Ali Sera serta Anggota Komisi III FPKS Nasir Djamil mengatakan, kedatangan mereka ke kantor Fraksi PKB DPR RI untuk bersilaturahmi sekaligus meminta masukan terkait dengan sejumlah RUU yang diinisiasi Fraksi PKS DPR RI.
“Kedatangan kami yang utama silaturahmi sebagaimana sebelumnya dikomunikasikan kepada ketua Fraksi PKB. Dan selanjutnya untuk mendapatkan masukan serta membangun kesamaan persepsi dengan Fraksi PKB, terkait dengan RUU yang sedang dibahas di Baleg yakni RUU Perlindungan Ulama yang dirubah menjadi RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama,” ujar Jazuli.
Jazuli menambahkan, Fraksi PKS meminta Fraksi PKB untuk menyempurnakan draft yang sudah dibuat Fraksi PKS terutama dalam RUU Perlindungan tokoh dan simbol agama yang diinisiasi PKS.
“Kami minta Fraksi PKB menyempurnakan draft yang sudah kami buat, karena kami mengetahui Fraksi PKB termasuk mendukung RUU tokoh dan simbol agama yang kami gulirkan. RUU ini kalau bisa masuk ke Baleg, karena menyangkut ulama, kiyai dan tokoh agama yang harus kita lindungi”kata Anggota Komisi I DPR ini.
Dikatakan, selain RUU Perlindungan tokoh dan simbol agama, berikutnya terkait dengan RUU Pemilu dan RUU Omnibus Law yang kini menjadi sorotan publik.
“Kalau RUU Pemilu salah satu fokus Fraksi PKS adalah pada besaran Parliamentary Threshold (PT). Ada yang mengusulkan 7. Namun Fraksi PKS mengusulkan PT 5. Kami berharap kenaikan dilakukan secara bertahap sehingga penyederhanaan terjadi secara alami, dengan kesadaran, tanpa paksaan. Selain itu, kami ingin proses demokrasi di Indonesia berjalan kondusif dan tidak konfliktual di masyarakat akibat pemasungan politik yang drastis,” tutur Jazuli.
Terkait dengan RUU Omnibus Law, Jazuli menyadari Fraksi PKB ini koalisi pemerintah, jadi pasti mendukung.
Namun Fraksi PKS mengajak, agar RUU Omnibus Law yang akan dibahas, tetap dalam koridor konstitusional, mengedepankan kepentingan rakyat kecil dan UMKM, serta menjaga kepentingan dan kedaulatan nasional atas sumber daya dan aset-aset strategis bangsa,” tegas Jazuli.#duk