Home / Headline / Pilkada Serentak Desember 2020 Paling Berisiko

Pilkada Serentak Desember 2020 Paling Berisiko

Anggota MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, bersama anggota MPR Fraksi PKB Yanuar Prihatin, Ketua Komite I DPD Fachrul Razi, dan pengamat politik Maksimus Ramses dalam diskusi Empat Pilar MPR bertajuk Pilkada Serentak Hidupkan Semangat Kebangsaan di Masa Pandemi. 

Jakarta, BP–Anggota MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera menyebutkan Pilkada serentak pada 9 Desember di 270 daerah pemilihan merupakan Pilkada paling berisiko karena diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19. Karena itu penyelenggaran Pilkada serentak diperhitungkan secara matang termasuk penerapan protokol kesehatan secara ketat.
“Karena itu kami harus benar-benar memperhitungkan secara matang agar risiko tinggi penyelenggaraan Pilkada serentak namun bisa menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas yang mampu mengoptimalkan seluruh potensi yang ada melawan Covid-19,” kata Mardani di ruangan wartawan DPR Jakarta, Senin (24/8) dalam sebuah diskusi Empat Pilar MPR bertajuk Pilkada Serentak Hidupkan Semangat Kebangsaan di Masa Pandemi.
Turut berbicara dalam diskusi anggota MPR Fraksi PKB Yanuar Prihatin, Ketua Komite I DPD Fachrul Razi, dan pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe.
Menurut Mardani, salah satu yang diperhitungkan dalam pelaksanaan Pilkada serentak di masa pandemi Covid-19 adalah pengumpulan massa. “Kami mendorong Peraturan KPU dalam bab pengumpulan massa. Kita minta jaga jarak sekitar 2 meter. Kami juga mendesak KPU atau Bawaslu menghentikan kampanye yang tidak mengikuti protokol Covid-19,” katanya.
Agar Pilkada serentak menjadi momentum menghidupkan semangat kebangsaan, lanjut dia merupakan pekerjaan bersama. “Kami mengusulkan dalam RDP dengan Kemendagri, agar Pilkada serentak menjadi orkestra yang indah dan ketat. Pilkada serentak harus menunjukkan energi positif bangsa bahwa di masa pandemi Covid-19 kita bisa menyelenggarakan Pilkada berkualitas, tidak menjadi cluster baru Covid-19, dan hasilnya adalah kemenangan besar buat rakyat,” tuturnya.
Mardani menambahkan, syarat untuk menjadikan Pilkada serentak sebagai orkestra yang indah dan ketat adalah, masyarakat perlu dilibatkan sejak awal, masyarakat, partai politik dan media harus punya komitmen. “Seharusnya jangan sampai ada kotak kosong. Sedih sekali kalau Pilkada ada calon tunggal karena ini bencana dan musibah bagi demokrasi,” tuturnya.
D8katakan, penyelenggara tidak hanya memiliki integritas tetapi juga harus meningkatkan profesionalisme. “KPU dan KPUD, Bawaslu, Bawasda, harus benar-benar menerapkan protokol Covid-19 secara ketat. Bahkan kita ingin mengusulkan sanksi ketat bagi pasangan calon yang tidak menerapkan protokol kesehatan Covid-19,” katanya.
Selain itu, kedewasaan dari Kemendagri untuk menjadi dirigen dalam orkestra itu. “Mendagri adalah pembina kepala daerah. Siapa pun harus menjadikan Pilkada sebagai orkestra indah yang menunjukkan bangsa Indonesia bisa menyelenggarakan Pilkada tanpa ada cluster baru dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas,” ujarnya.
Anggota MPR Fraksi PKB Yanuar Prihatin mengharapkan agar Pilkada serentak tidak menjadi cluster baru penyebaran Covid-19 maka ada dua cara. Pertama, level teknis prosedural, seluruh tahapan Pilkada serentak dikaji ulang, seperti rescheduling pelaksanaan Pilkada, pembatasan massa dalam kampanye, pencoblosan harus menerapkan protokol kesehatan ketat.
Kedua, level substansi. Dalam situasi krisis dan terbatas, jangan sampai Pilkada disusupi tujuan lain yang bertolak belakang dengan semangat kebangsaan. Misalnya, masuknya kekuatan pemodal memasuki arena Pilkada.
“Problem hari ini adalah bagaimana Pilkada memunculkan tokoh pemimpin yang memiliki kapasitas memajukan daerah dalam forum dunia. Karena kepala daerah yang kita miliki saat ini masih berpikir pada tingkat regional atau nasional. Pilkada belum memunculkan pemimpin atau kepala daerah yang memajukan daerahnya ke tingkat dunia,” katanya.
Ketua Komite I DPD Fachrul Razi dan pengamat politik Maksimus Lalongkoe berpendapat penyelenggaraan Pilkada serentak lebih baik ditunda hingga pandemi Covid-19 mereda. “Kita meminta pelaksanaan Pilkada serentak ditunda ke tahun 2021, banyak daerah juga yang belum siap,” kata Fachrul Razi.
Karena kata dia, kasus positif Covid-19 masih tinggi pada daerah-daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak.
Maksimus Lalongkoe juga mengatakan alangkah eloknya bila Pilkada serentak tahun 2020 ditunda. “Jumlah yang terkena Covid-19 terus bertambah belum lagi dampak Covid-19 terhadap ekonomi masyarakat. Banyak masyarakat mengalami kesulitan hidup. Jangan sampai Pilkada justru menyulitkan rakyat di tengah pandemi Covid-19 ini,” paparnya.#duk

x

Jangan Lewatkan

“Revitalisasi BKB itu  Jangan Sepihak-Sepihak , Semua Itu Diajak Ngomong, Rembuk , Biar Enggak Salah Juga”

Palembang, BP Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang tengah merencanakan melakukan penataan Benteng Kuto Besak (BKB) untuk menjadi destinasi wisata baru Kota ...