Home / Headline / Pembunuhan di Masa Covid-19

Pembunuhan di Masa Covid-19

Oleh : Muhamad Setiawan (Mahasiswa Hukum Pidana

Islam UIN Raden Fatah Palembang)

Pembunuhan di masa pandemi covid-19 ini juga terhitung tindak pidana yang mulai bermunculan, tindak pidana ini terjadi biasanya karena keadaaan si pelaku yang dalam keadaan terpaksa, terpaksa dalam artian ekonomi yang sulit di masa wabah ini menjadikan seseorang harus mencuri dan ketika terjadinya pencurian apabila tindak pidananya tersebut di ketahui oleh orang lain maka ia akan melakukan tindak pidana berupa penganiayaan bahkan berujung pembunuhan. Kasus seperti gambaran tersebutlah yang menjadikan jarimah qishash pembunuhan banyak terjadi di tengah masyarakat di kala wabah pandemi covid-19 ini.

Salah satu konsep hukum pidana Islam yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai  hukum positif atau hukum pidana resmi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu tentang jarimah qishash atau hukuman pembalasan, walau secara tekstual tidak disebutkan adanya hukuman yang bernama qishash, namun secara kontekstual ada hukuman pembalasan yang setimpal yang digunakan dalam kitab warisan kolonial ini. Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”[1] Secara tegas dan jelas dalam pasal 340 KUHP tersebut menganut hukum pidana Islam secara tidak langsung, yaitu kalau kita telisik secara filosofi maka pasal ini sudah sesuai dengan fiqh jinayah, yaitu masuk ke dalam kelompok jarimah qishash yang bermakna apabila membunuh dengan sengaja maka pembunuh harus di balas bunuh pula atau hukuman mati dalam bahasa KUHP. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan ini merupakan bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa.

Unsur-unsur pembunuhan sengaja biasa adalah : perbuatan menghilangkan nyawa, dan perbuatannya dengan sengaja, sedangkan unsur-unsur sengaja yang direncanakan adalah perbuatan menghilangkan nyawa dengan direncanakan dan perbuatannya dengan sengaja. Adapun sanksi pembunuhan sengaja biasa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun, dan sanksi pembunuhan sengaja direncanakan dikenakan sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun, seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi “ Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana ( moord ), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. (2)

Secara bahasa, qishash merupakan kata turunan dari qashsha-yaqushshu-qashshan wa qashashan (قصَّ – يقُصُّ – قصًّا و قصَصاً  ) yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejaknya), dan membalas. Sedangkan secara istilah, Ibnu Manzur di dalam bukunya Lisan al-Arab menyebutkan, (القصاص القود هو القتل بالقتل) yang maksudnya suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan, seperti membunuh dibalas dengan membunuh. Hukuman mati seperti ini disebut qishash karena hukuman ini sama dengan tindak pidana yang dilakukan yang mengakibatkan qishash tersebut, seperti membunuh dibalas dengan membunuh dan memotong kaki dibalas dengan pemotongan kaki pelaku tindak pidana tersebut.

Menurut  Prof. Dr. Shalih bin Fauzan mendefiniskannya dengan, Al-Qishash adalah perbuatan (pembalasan) korban atau walinya terhadap pelaku kejahatan sama atau seperti perbuatan pelaku tadi. Sedangkan menurut Iman Malik wali korban hanya diharuskan mengambil qishash atau mengambil diyat secara suka rela. Menurut Iman Syafi’i Iman Ahmad, Abu Tsaur bahwa wali korban boleh memilih mengambil qisas atau diyat, baik orang yang membunuh rela atau tidak.

Dari kedua pendapat ini menurut Imam Malik harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak pelaku dan keluarga korban, sedangkan Imam Syafi’i dan sebagian ulama lain, wali korban boleh memilih antara qishash atau diyat dengan pihak pelaku setuju atau tidak. Bila dilihat dari kedua pendapat ini boleh diselesaikan dengan jalan bila wali korban memberikan pemaafan dan membayar diyat itu diyat ringan tanpa persetujuan pelaku. Tapi bila diyat itu berat, harus ada persetujuan pelaku karena dalam ketentuan diyat harus bisa ditanggung oleh pelaku.

Adapun Qishash disyariatkan dalam al-Quran dan as-sunnah, serta ijma. Di antara dalil dari Al-Quran adalah firman Allah SAW:

Wahai orang-orang yang beriman, qisas diwajibkan atasmu berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka, barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf, membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabbmu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.(Qs. al-Baqarah: 178-179).[3]

Sedangkan dalil dari As Sunnah di antaranya adalah hadits Abu Hurairah Ra, yaitu Rasulullah SAW bersabda :

Barangsiapa yang menjadi keluarga korban terbunuh maka ia memilih dua pilihan, bisa memilih diyat dan bisa juga dibunuh dengan qisas. (HR. al-Jama’ah).

Masih banyak masyarakat di Indonesia yang beranggapan bahwa KUHP sebagai warisan kolonial Belanda yang notabenenya adalah produk non muslim adalah bertentangan dengan hukum Islam khususnya dengan hukum pidana Islam, namun nyatanya setelah membaca tulisan singkat ini kita dapat tercerahkan bahwa Indonesia juga menganut hukum Islam tidak hanya dalam urusan perdata namun juga dalam pidana.

Walaupun pasal ini jarang diterapkan secara langsung penerapannya untuk hukuman mati atau dalam bahasa jinayahnya jarimah qishash, namun secara tidak langsung KUHP telah mengadopsi nilai-nilai hukum pidana Islam yaitu jarimah qishash, tinggal yang menjadi tugas para aparat dan penegak hukum di Indonesia adalah bagaimana agar hukuman ini berlaku secara maksimal di negeri tercinta ini.

Dalam pelaksanaan hukum acara jinayatnya memang sedikit berbeda yakni jikalau pelaksanaan jinayat yang biasa kita saksikan di Masjid Qishash di kota Madinah Al-Munawwarah menggunakan eksekusi dengan cara hukum pancung memakai pedang oleh algojo hingga putusnya leher pelaku dari badannya, namun pelaksanaan hukum acara pidana qishash di KUHP yang diberlakukan di negeri kita yaitu dengan hukuman tembak mati hingga pecahnya jantung pelaku, tidak menjadi permasalahan untuk pelaksanaan hukum acaranya atau eksekusinya, yang paling penting adalah pelaksanaan hukuman qishash atau hukum Allah untuk tindak pidana pembunuhan ini berlaku untuk semesta alam secara kaffah.

Selanjutnya kita akan menelisik pemberlakuan pasal 340 KUHP ini di masa pandemi covid-19 ini. Setelah penulis pelajari dari pemberlakuan eksekusi mati bagi penerima hukuman pada pasal ini, walaupun dalam masa pandemi tetap dapat dilaksanakan asal senantiasa mematuhi protokol kesehatan.

Hukuman mati akan dilaksanakan setelah permohonan grasi tersangka ditolak oleh pengadilan, dan juga adanya pertimbangan grasi oleh presiden. Tersangka dan anggota keluarga dari tersangka akan diberitahukan mengenai hukuman mati dalam waktu 72 jam sebelum eksekusi.  Biasanya, pelaksanaan hukuman mati dilakukan di Nusakambangan. Para tersangka akan dibangunkan di tengah malam dan dibawa ke lokasi yang jauh (dan dirahasiakan) untuk dilakukan eksekusi oleh regu tembak, metode ini tidak diubah sejak 1964. Tersangka akan ditutup matanya lalu diposisikan di daerah berumput, juga diberikan pilihan tersangka untuk duduk atau berdiri. Tentara menembak jantung tersangka dari jarak 5 hingga 10 meter, hanya 3 senjata yang berisi perluru dan sisanya tidak sama sekali. Jika tersangka tidak tewas, maka diizinkan untuk menembak tersangka di kepalanya dengan izin dari komandan regu tembak.[4]

Dari penjelasan prosesi tersebut nampaknya pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dapat tetap berjalan walau di masa wabah covid-19 ini dikarenakan tidak membutuhkan banyak personil dalam pelaksanaan eksekusi sehingga dengan tetap berpedoman kepada protokol kesehatan, pelaksanaan tersebut tetap dapat berjalan dengan lancar walau senyatanya di Indonesia dalam kurun waktu empat tahun terakhir sejak 2016 hukuman mati di Indonesia tidak ada yang sampai kepada eksekusi tembak mati karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana itu sendiri.

Baik pembunuhan maupun penganiayaan di masa pandemi covid-19 ini keduanya terjadi biasanya karena keadaaan si pelaku tindak pidana yang dalam keadaan terpaksa, terpaksa dalam artian ekonomi yang sulit di masa wabah ini menjadikan seseorang harus mencuri dan ketika terjadinya pencurian apabila tindak pidananya tersebut di ketahui oleh orang lain maka ia akan melakukan tindak pidana berupa penganiayaan bahkan berujung pembunuhan. Kasus seperti gambaran tersebutlah yang menjadikan jarimah qishash pembunuhan dan qishash penganiayaan banyak terjadi di tengah masyarakat di kala wabah pandemi covid-19 ini. Para fuqoha mengungkapkan sebuah kaedah ushul fiqh dengan perkataan,

الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ المحْظُوْرَات

Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang.”

Kalau di telaah dengan kaedah tersebut, maka pembunuhan dan penganiayaan yang di lakukan di masa covid-19 ini tidak dapat termaafkan secara hukum dan tidak bisa di tolerir dengan peringanan hukuman karena tidak ada unsur darurat dalam pembunuhan dan penganiayaan yang ia lakukan, akan tetapi unsur daruratnya di tindak pidana pencuriannnya. Jikalau keluarga korban yang memaafkan maka barulah dapat di peringan dan di maafkan hukuman qishashnya dengan hukuman diyat (denda).

Masyarakat sebaiknya senantiasa bersinergi dengan aparat keamanan dalam hal ini kepolisian untuk Melakukan upaya preventif dengan giat patroli, penjagaan, dan pengawalan serta penegakan hukum kepada pelaku berbagai tindak pidana  di masa pandemi ini khususnya tindak pidana pembunuhan. Hal itulah yang di ajarkan oleh Islam dan di restui oleh negara sebagai bentuk kewaspadaan.

 

Wallahu ‘alam bish shawwab

[1] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

[2] Ibid. hlm. 15

[3] Al-Quranul Karim

[4] https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati_di_Indonesia di akses tanggal 21 Juni 2020 pukul 14.50 WIB

x

Jangan Lewatkan

Zoominar Puncak Peringatan Hari Santri Nasional 2020 Fraksi PKS DPR RI

Jazuli: Ulama dan Santri Terdepan Meneguhkan Kedaulatan NKRI Jakarta, BP–Memperingati Hari Santri 22 Oktober 2020 Fraksi PKS DPR RI menggelar ...