Sekitar Proklamasi di Palembang

54

Oleh :

Syafruddin Yusuf, Ph.D (Dosen Program

Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unsri)


Kemerdekaan Indonesia di proklamirkan di Jakarta oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Berita proklamasi itu  baru diketahui oleh sebagian masyarakat Jakarta pada hari itu. Demikian pula masyarakat di luar Jakarta, menerima berita proklamasi itu baru beberapa hari kemudian.  Penyebabnya, pertama adalah  sikap politik Jepang yang melakukan sensor terhadap media komunikasi (radio dan kantor berita) yang ada. Akibatnya hanya mereka yang bertugas pada jaringan dinas penerangan (komunikasi Jepang) yang dapat menerima berita itu. Kedua, meskipun Jepang sudah menyerah kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945, namun Jepang diminta oleh Sekutu untuk tetap menjaga Status Quo sampai kedatangan Sekutu. Ini berarti tidak boleh terjadi perubahan politik di negeri yang diduduki Jepang termasuk Indonesia.

Pada zaman Jepang di Palembang ada dua radio yang dibolehkan untuk menangkap informasi saat itu. Radio pertama adalah Radio Domei dengan operatornya  pemuda Mailan, radio kedua adalah Radio Hodohan yang dipegang oleh Nungtjik A.R.  Kedua radio ini menjadi pensuplai informasi untuk surat kabar Palembang Shimbun. Radio ini dapat menangkap siaran informasi dari luar negeri, karena  tidak disegel oleh pemerintah Jepang. Namun demikian tidak semua informasi yang diterima radio itu dapat disiarkan secara penuh melalui surat kabar Palembang Shimbun. Informasi berita yang akan dimuat di surat kabar harus melalui sensor dari pemerintah Jepang. Oleh karena itu berita-berita tentang kekalahan Jepang dalam perang  Asia Timur Raya termasuk berita proklamasi di Jakarta tidak dimuat di surat kabar Palembang Shimbun.

Berita tentang proklamasi untuk pertama kalinya diterima oleh Mailan seorang pemuda yang bekerja sebagai operator radio Domei pada 18 Agustus 1945. Berita tersebut selanjutnya ia sampaikan kepada dr. A.K Gani selaku tokoh perjuangan di Palembang dan beberapa kelompok pemuda melalui Nungtjik A.R. Meskipun sudah diketahui adanya proklamasi kemerdekaan, namun tokoh-tokoh perjuangan belum berani untuk menanyakan langsung kepada Jepang. Mereka masih menunggu sikap resmi pemerintah Jepang.  Semakin hari berita proklamasi itu mulai banyak diketahui oleh masyarakat Palembang. Surat Kabar Palembang Shimbun memuat berita mengenai kekalahan Jepang dan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada edisi 21 Agustus 1945. Menyadari bahwa informasi kekalahan Jepang sudah banyak diketahui masyarakat Palembang, maka pada 22 Agustus 1945, Jepang mengundang pemuka-pemuka BKR (Badan Kebaktian Rakyat) Palembang untuk datang ke rumah Chokan (Kepala Pemerintahan Jepang di Palembang/ Gubernur)  Myako Tosio, di jalan Tasik (sekarang rumah Dinas Walikota Palembang).

Baca:  Recomba Cikal Bakal Negara Sumsel

Dalam pertemuan itu hadir antara lain, Abdul Rozak, Nungtjik AR, R.Hanan, Bay Salim, H. Tjikwan,  Salam Paiman, Parmono, dan Yap Tiang Ho. Dari pihak Jepang selain Myako Tosio hadir pula Matsubara (Kepala Bahagian Pemerintahan), Kepala Polisi rahasia Jepang (PID) dll. Pada pertemuan itu pihak Jepang menyampaikan bahwa Tenno Heika (Kaisar Hirohito) telah memerintahkan supaya peperangan diberhentikan, karena hendak melindungi kehancuran rakyatnya. Jepang meminta kepada segenap pemimpin daerah agar ikut bersama=sama  bertanggung jawab tentang keamanan. Sedangkan soal kemerdekaan tidak disebut oleh Jepang.

Selesai pertemuan, para pemimpin perjuangan yang hadir  di pertemuan itu mengadakan pertemuan lagi. Pertemuan itu mengambil keputusan bahwa perlu dikirim utusan yang dipimpin oleh Nungtjik A.R untuk kembali menghadap Tjokan  dan membawa surat pernyataan  dari pemimpin-pemimpin Palembang. Isi pernyataan tersebut adalah :

  1. Keamanan merupakan tanggung jawab bangsa Indonesia sepenuhnya,
  2. Pihak Jepang harus memberikan jaminan mengenai keselamatan segenap pemimpin dan rakyat,
  3. Pihak Jepang tidak boleh bertindak sendiri tanpa sepengetahuan para pemimpin rakyat,
  4. Kemerdekaan Indonesia adalah masalah bangsa Indonesia sendiri dan tidak boleh dihalang-halangi.

Setelah menyampaikan pernyataan tersebut, siang hari itu diumumkan kepada masyarakat Palembang tentang penyerahan Jepang kepada Sekutu. Selanjutnya pada malam harinya para pemimpin perjuangan mengadakan rapat di rumah A.K Gani membahas situasi setelah menyerahnya Jepang. Keputusan terpenting dari rapat itu adalah untuk mulai mengoper  beberapa kekuasaan dalam pemerintahan (melakukan pengambilalihan kekuasaan pemerintahan dari Jepang).

Dalam upaya untuk melaksanakan pengambilalihan pemerintahan itu, maka diperlukan adanya struktur dan personil pemerintahan dari bangsa Indonesia. Dalam rangka itu maka diadakan kembali  pertemuan di rumah A.K Gani pada 23 Agustus 1945. Pertemuan di hadiri oleh drg. M. Isa, Tjik Den, Parmono, Ir. Ibrahim, R.M. Mursodo, H. Tjikwan, Abdulrozak, Rd. Hanan, Asaari, R.M. Utojo, R.Z. Fanani dan Nungtjik AR. Pertemuan itu menghasilkan sebuah konsepsi Susunan Pemerintahan Bangsa Indonesia, yaitu:

Baca:  Ketua DPRD OKI Maju Ke DPD RI

Kepala pemerintahan                                                          : dr. A.K. Gani

Wakil Kepala Pemerintahan                                              : Abdul Rozak

Bagian Kemakmuran                                                            : Asaari dan Mursodo

Bagian Penerangan                                                               : Nungtjik AR

Kepala Urusan Minyak dan Pertambangan                 : drg. M. Isa

Kepala Urusan Pemerintahan Umum                          : R.Z. Fanani dan H. Tjikwan

Kepala Urusan Pemerintahan Kota Palembang          : Raden Hanan

Kepala Urusan Perhubungan (Pos dan Telegrap)       : RM. Utoyo

Apa yang dilakukan di Palembang, merupakan inisiatif dari tokoh-tokoh perjuangan di Palembang. Pada saat itu belum ada informasi resmi tentang proklamasi kemerdekaan dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk menyikapi proklamasi itu. Langkah yang cepat ini sangat membantu dalam mengisi kekosongan kekuasaan dan pemerintahan bala tentera Jepang. Pemerintah pusat (Jakarta) saat itu belum menentukan siapa yang akan menjadi pimpinan perjuangan menghadapi Jepang untuk wilayah Sumatera Selatan. Dalam sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945, PPKI hanya menentukan pembagian wilayah Indonesia  dan menunjuk Mr. Teuku Moh. Hasan sebagai Gubernur Sumatera.

Konsepsi Pemerintahan Bangsa Indonesia di Palembang disampaikan pada Tjokan  Myako Tosio, pada malam hari itu juga.  Pihak Jepang mau dan dapat menerima konsepsi itu, karena memang Jepang sudah tidak mempunyai kekuasaan lagi, sehingga pengambilalihan kekuasaan  perlu untuk dilakukan.  Meskipun Jepang terikat dengan pihak Sekutu untuk tetap menjaga status quo,  namun bagi Jepang  untuk keamanan dan keselamatan pasukan Jepang yang ada di Palembang maupun yang ada di luar Palembang itu lebih utama. Oleh karena itu di Palembang, Jepang tidak melakukan tindakan refresif terhadap rakyat dan menyokong aktivitas tokoh-tokoh perjuangan Palembang pada hari-hari berikutnya.

Secara resmi berita proklamasi  diterima para pemuka masyarakat Palembang pada 24 Agustus 1945. Pada hari itu  Tiga orang wakil Sumatera yang duduk dalam PPKI, yaitu  dr. Muhammad Amir, Mr. Teuku Moh. Hasan dan Mr. Abdul Abbas tiba di Palembang. Kedatangan mereka dimaksudkan untuk bertemu dengan para pemuka dan pemimpin masyarakat Palembang, untuk menyampaikan perkembangan situasi politik saat itu. Pertemuan diadakan di rumah AK Gani, dihadiri pula M.Isa, As’ari, Ibrahim, Mursodo, RZ Fanani,  Abdul Rozak dan Nungtjik AR. Dalam pertemuan itu ketiga utusan dari Jakarta itu menjelaskan tiga hal penting yaitu  pertama bahwa Proklamasi kemerdekaan tidak ada kaitannya dengan Jepang, kedua, Undang-undang Dasar (UUD) telah ditetapkan  oleh PPKI, dan ketiga bahwa Indonesia sudah mempunyai pemerintahan. Selain itu juga dijelaskan tentang tentang usaha dan cara pengambilalihan pemerintahan dari tangan Jepang.

Baca:  Masih Adakah Pahlawan Nasional dari Sumsel

Keesokan harinya (25 Agustus 1945), tiga orang pemimpin masyarakat Sumatera Selatan yaitu A.K Gani, Abdul Rozak, dan Nungtjik A.R menemui Chokan Myako Tosio untuk memberikan penjelasan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam pertemuan itu pihak Jepang dapat menerima penjelasan tersebut dan berjanji tidak menghalangi gerakan untuk kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya pada hari itu juga dengan mengambil tempat di depan kantor Water Leideng (Sekarang kantor Walikota Palembang) tersebut diumumkan kepada rakyat Palembang tentang proklamasi kemerdekaan, rencana pembentukan KNID dan Badan Keamanan Rakyat. Bersamaan dengan itu para pemuda eks gyugun antara lain Dani Effendi, Hasan Kasim, Muhammad Arif, Raden Abdullah Cek Syech dan A. Rivai melakukan aksi  heroik dengan menaikkan  bendera Merah Putih di tiang bagian atas gedung Water Leideng .  Dengan demikian pada hari itu secara formal berita proklamasi dapat diketahui oleh masyarakat umum di Palembang. Untuk mengenang peristiwa itulah maka nama jalan di depan kantor Walikota sekarang  diberi nama jalan Merdeka.

 

Rujukan

Kementerian Penerangan RI, 1954. Provinsi Sumatera Selatan

Mangkualam, Asnawi.  1980. Perang Kota 120 Jam Rakyat Palembang. Jakarta : Aksara Baru

Raliby, Osman , 1953. Documenta Historica I. Jakarta : Bulan Bintang

Yusuf, Syafruddin dkk. 2003. Sejarah dan Peranan Subkoss Dalam Perjuangan Rakyat Sumbagsel (1945-1950),  Palembang : Komering Jaya.