Home / Headline / Lahannya di Gusur, Komisi I DPRD Sumsel Dengarkan Aspirasi Warga Labi-Labi dan Taman Murni

Lahannya di Gusur, Komisi I DPRD Sumsel Dengarkan Aspirasi Warga Labi-Labi dan Taman Murni

BP/DUDY OSKANDAR
Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)  mengundang warga  tergabung dalam Persatuan Masyarakat Pejuang Tanah Alang-Alang Lebar Untuk Rakyat tersebut untuk menyampaikan aspirasi mereka, Jumat (14/8) di ruang rapat Komisi I DPRD Sumsel.

Palembang, BP

Persoalan sengketa 32 hektar lahan tanah yang terletak di Labi-Labi dan Taman Murni Kelurahan Alang- Alang Lebar, antara masyarakat di 521 KK yang sudah di gusur oleh PT Timur Jaya Grup mendapat perhatian penuh dari Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)  mengundang warga  tergabung dalam Persatuan Masyarakat Pejuang Tanah Alang-Alang Lebar Untuk Rakyat tersebut untuk menyampaikan aspirasi mereka, Jumat (14/8) di ruang rapat Komisi I DPRD Sumsel.

“Intinya mereka mengadukan kasus penggusuran serta krminalisasi , ada yang dipenjara malahan, lahan usaha mereka digusur luasnya 32 hektar dan 521 KK dan yang mengklaim lahan itu adalah pihak PT Timur Jaya Grup dan warga ini sebelumnya sudah demo di Pemprov Sumsel, maka hari ini kita sesuai surat mereka, kita panggil , kita minta keterangan bahwa disana terjadi penggusuran usaha mereka yang sudah diusahakan sejak tahun 2005,” kata Ketua Komisi I DPRD Sumsel Antoni Yuzar, usai pertemuan, Jumat (14/8).

Maka hasil pertemuan hari ini menurut politisi PKB ini , Komisi I akan juga mendengar dari pihak PT Timur Jaya Grup dalam rapat selanjutnya.

“Hari ini kita hanya mendengar kronologis permasalahannya, sudah kita dengar bersama bahwa lahan mereka digusur, komisi I baru mendengar satu pihak dan perlu mendengar pihak yang dilaporkan yaitu pihak PT Timur Jaya Grup,” katanya.

Dari keterangan warga, warga hanya ada izin usaha sementara pengakuan warga PT Timur Jaya Grup tidak menunjukkan surat tanah secara jelas dan melakukan penggusuran tanpa putusan pengadilan.

Sedangkan Sekjen Komite Reforma Agraria Sumatera Selatan (KRASS) yang mendampingi warga ,  Dedek Chaniago mengatakan,  kalau lahan warga di gusur dengan alasan pihak PT Timur Jaya Grup mengaku punya sertifikat.

“ Padahal UU Agraria No 5 tahun 1960 walaupun punya sertifikat tapi lahan tidak dikelola dengan baik itu harus di cabut, karena dianggap tanah terlantar.

“ Warga meminta keadilan melalui wakilnya berharap ada solusi yang bisa rakyat di menangkan, alas hak warga adalah cangkul dan parang, siapa yang menggarap tanah itu lama, kemudian dikelola dengan baik dan dihasilkan itu diatur oleh negara di pasal 7 tanah harus jadi fungsi sosial,” katanya.#osk

 

 

x

Jangan Lewatkan

H Alex Noerdin : Kegiatan Illegal Mining Harus Segera Diselesaikan Ditingkat Pusat

Muaraenim, BP Wakil Ketua komisi VII DPR RI H Alex Noerdin menegaskan bahwa kejadian tewasnya 11 orang warga di lokasi ...