Home / Headline / Kasus KDRT  Seperti Gunung Es , Banyak Perempuan Mendiamkan Ketika Mendapatkan Kekerasan

Kasus KDRT  Seperti Gunung Es , Banyak Perempuan Mendiamkan Ketika Mendapatkan Kekerasan

BP/DUDY OSKANDAR
Peradi cabang Palembang bersama Women Crisis Centre (WCC) Palembang, Rabu (6/7) menggelar diskusi publik bertema “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Perspektif Penegakan Hukum” , Kamis (6/8) di Hotel Harper , Palembang.

Palembang, BP

Peradi cabang Palembang bersama Women Crisis Centre (WCC) Palembang, Rabu (6/7) menggelar diskusi publik bertema “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Perspektif Penegakan Hukum” , Kamis (6/8) di Hotel Harper , Palembang.

Acara diskusi publik ini dibuka Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Hj RA Anita Noeringhati  dan dipandu moderator Aina Rumiyati Aziz,  Direktur Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi.

Diskusi publik  tersebut menghadirkan nara sumber Ketua DPC Peradi Palembang Hj Nurmalah SH MH, Yeni Roslaini Izi Direktur WCC Palembang, Kompol Suryadi Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Sumsel, Edward Juliarta Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA), dan Sri Sulastri SH Mhum, pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP).

Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati  menilai kasus KDRT yang terjadi Indonesia dan Palembang merupakan cerminan gagalnya rumah tangga dalam membangun dan membina sebuah rumah tangga yang nyaman dan aman.

Untuk itu menurut Anita,  kaum wanita untuk mandiri  sehingga bisa menimbulkan rasa percaya diri dan wanita berani menghadapi situasi.

“ Kasus KDRT ini seperti gunung es tapi perempuan yang tidak punya rasa percaya diri yang hidupnya tergantung kepada suami tentunya akan mendiamkan  apabila mendapat perlakuan  kekerasan dalam rumah tangga, kalau mereka mengalami, mereka tidak tahu bagaimana harus bersikap,” kata politisi partai Golkar ini.

Dengan kemandirian wanita, maka menurut Anita , laki-laki tidak berani sewenang-wenang dengan kaum perempuan.

“Terutama kepada penegak hukum, dimana penegak hukum bersama-sama polisi, jaksa, hakim dan pengacara itu penegak hukum , karena kasus KDRT ini beda dengan kasus kriminal biasa , terutama kasus KDRT dengan korbannya perempuan,” katanya.

Ketua DPC Peradi Palembang Hj Nurmalah SH MH berharap di acara ini menghasilkan output baik jangka pendek   seperti penegak hukum dan masyarakat pro aktip melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan termasuk masalah publik.

Untuk jangka menengah dapat terbentuk home diskusi yang membahas KDRT ini.

“ Untuk jangka panjang, saya berharap dapat memberikan rekomendasi pusat dan daerah tentang langkah-langkah menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga, dengan acara ini kita mendapatkan hasil yang positip dan berguna bagi kita semua , agar masyarakat dan penegak hukum tidak menganggap remeh  kekerasan dalam rumah tangga,” katanya.

Dalam diskusi muncul wancana agar penegak hukum harus satu visi dalam penanganan kasus KDRT. Perempuan kerap dimarjinalkan dalam kasus KDRT harus mendapat perlindungan, dan laporannya harus didahulukan walau ada laporan balik dari laki-laki pelaku KDRT.

Pembicara Sri Sulastri, Nurmalah dan Yeni Izi menyoroti masalah penegakan hukum oleh para penegak hukum terhadap kasus KDRT. Menurut Direktur WCC Yeni Izi, tetap tingginya kasus KDRT di masyarakat biang keladinya ada dalam penegakan hukum.

Jumlah kasus KDRT yang tercatat di polisi dan juga di Dinas PPA hanya sebagian saja, karena faktanya banyak kasus yang ditangani WCC para korban enggan melapor ke penegak hukum karena pesimis kasusnya akan ditangani sampai ke pengadilan. Justru mereka semakin takut kalau melapor, akan dilaporkan balik dan menjadi tersangka,” kata Yeni Izi.

Menurut Sri Sulastri, para penegak hukum dalam menangani kasus KDRT harus tahu bahwa kasus ini berbeda dengan tindak pidana biasa. “Penganiyaan dalam KDRT jangan samakan dengan kasus Pasal 351 KUHP. Kasus KDRT berbeda dengan tindak pidana biasa. Jangan menunggu sampai perempuan korban KDRT sampai pengkor kaki dulu, baru penegak hukum mau menangani,” ujarnya.

Sri Sulastri yang kerap mendampingi para korban KDRT menceritakan pengalaman, harus berdebat dengan penyidik karena korban KDRT kerap ditolak laporan korban dengan alasan belum cukup bukti.

“Dalam UU KDRT sudah jelas disebutkan bahwa dengan alat bukti saksi pelapor sudah cukup bukti bagi penegak hukum atau penyidik untuk menangkap pelaku KDRT. Kekerasan dalam KDRT tidak hanya menyangkut fisik tapi sudah mencakup kekerasan psikis. Penganiayaan fisik dalam KDRT langsung juga terkena pada psikologis perempuan korban,” kata staf pengajar Fakultas Hukum UMP.

Sri Sulastri dalam menangani kasus KDRT penegak hukum harus proporsional dan profesional. “Dalam kasus KDRT, pengaduan perempuan korban KDRT harus didahulukan bukan diprioritaskan walau pelaku suami korban ikut mengadu,” katanya.

Yeni Izi dari WCC juga mendukung pendapat pakar hukum pidana tersebut. Menurutnya, dalam mengangani pengaduan perempuan korban KDRT yang kerap diikuti lapor balik dari pelaku atau laki-laki, maka penegak hukum harus memproses lebih dulu laporan pertama dari perempuan korban KDRT.

Sementara itu menurut Edwar Juliarta, pengaduan KDRT yang masuk ke Dinas PPA Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada 2019 sebanyak 376 kasus, diantarnya 193 kasus kekerasan dengan korban anak-anak dan 160 kasus kekerasan dengan korban orang dewasa atau perempuan.#osk

 

 

x

Jangan Lewatkan

KPK Desak PLN Sumbagsel Sertifikasi Asetnya Bekerja Sama dengan BPN

Jakarta, BP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diwakili Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah II, mendesak PT Perusahaan Listrik Negara ...