Home / Headline / Kebijakan Pemerintah Hadapi Ancaman Resesi Sudah Tepat

Kebijakan Pemerintah Hadapi Ancaman Resesi Sudah Tepat

Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun

Jakarta, BP–Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, mengatakan, kebijakan pemerintah menghadapi ancaman resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19 sudah tepat. Hanya saja kebijakan bantuan sosial (Bansos), bantuan langsung tunai (BLT) Rp600 ribu harus tepat sasaran. Karena, bantuan itu akan meningkatkan daya beli masyarakat yang otomatis mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Misbakhun di ruangan wartawan DPR Jakarta, Kamis (6/8) dalam diskusi virtual bertajuk “Ancaman Resesi Ekonomi dan Solusinya”
Menurut Misbakhun secara teknikal, dengan pertumbuhan di dua kwartal minus 5,32 persen sudah krisis. Dan BPJ menyebutkan harus ada upaya serius meningkatkan daya beli konsumsi rumah tangga yang mencapai 57 persen, karena konsumsi mempunyai kontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi nasional.
Dikatakan, semua aspek perekonomian mengalami kontraksi, penurunan terutama di dunia pariwisata, perusahaan makanan, minuman, pendidikan, pertambangan, jasa, kesehatan, perdagangan, konstruksi, transportasi dan perhubungan
“Yang tumbuh hanya pertanian, pengadaan air, dan Infokom (informasi dan komunikasi),” katanya.
Dia menambahkan, yang perlu diselamatkan adalah kelompok menengah yang belum mapan agar tidak mudah terjadi kontraksi. Misalnya yang berpenghasilan Rp 5 juta, Rp 10juta, dan Rp15 juta.
“Bagi mereka belum ada program yang dikonstribusikan pemerintah melalui PEN tersebut. Jadi, program itu harus terarah sekaligus menjadi navigasi. Jangan program PEN malah untuk korporasi –BUMN Rp50 triliun, seharusnya untuk UMKM,” tegasnya.
Direktur Riset CORE Pieter Abdullah menjelaskan, Indonesia secara definisi dengan pertumbuhan ekonomi yang negatif tersebut sudah memasuki resesi. Tapi, esensinya bukan itu, karena semua negara mengalami akibat pandemi covid-19. “Jadi, resesi ini sebuah kenormalan baru baik yang teknikal maupun sesungguhnya, dan kita tak perlu panik,” tutur Pieter.
Selain itu lanjut Pieter, resesi ini bukan disebabkan kebijakan pemerintah, tapi kondisi yang sama dialami semua negara di dunia akibat pandemi. Hanya saja, perlu respon kebijakan yang tepat. Sebab, resesi itu seberapa dalam dialami bangsa Indonesia, dan seberapa lama resesi itu? “Kalau selama itu pemerintah bisa mempercepat recovery, memulihkan kembali ekonomi dan mengatasi wabah, tak akan terjadi resesi sesungguhnya,” jelas Pieter.#duk

x

Jangan Lewatkan

Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumsel Pertanyakan Tingginya Angka Covid-19 di Sumsel

Palembang, BP Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mempertanyakan tingginya angka kasus covid-19 di Provinsi Sumsel. “ Seperti ...