Home / Headline / Kakanwil Kemenag Sumsel Di Demo

Kakanwil Kemenag Sumsel Di Demo

BP/IST
Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Pemerhati Organisasi Sosial dan Ekonomi Republik Indonesia (Pose RI) Sumatera Selatan (Sumsel)  dan Aliansi Keluarga Besar Kemenag Sumsel Bersatu, menggelar aksi demo di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, Senin (3/8).

Palembang, BP

Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Pemerhati Organisasi Sosial dan Ekonomi Republik Indonesia (Pose RI) Sumatera Selatan (Sumsel)  dan Aliansi Keluarga Besar Kemenag Sumsel Bersatu, menggelar aksi demo di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, Senin (3/8).

Dalam aksinya, massa menuntut Kejaksaan Kejati Sumsel untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sumsel, karena diduga terkait penyalahgunaan jabatan.

Desri Lefri, Ketua Umum Pose RI mengatakan pihaknya ingin Kejati memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Kakanwil Kemenag Sumsel terkait dugaan penyalahgunaan jabatan.

“Kami menduga Kakanwil menyalagunakan jabatannya, wewenang, praktik pencucian uang, dan KKN sejak menjabat 2016 lalu hingga sekarang yang mengakibatkan negara merugi ratusan miliar,” katanya, Senin (3/8).

Ia mengatakan, bila dalam pemeriksaannya nanti terbukti bersalah ia mengharapkan agar segera diproses secara hukum yang berlaku dan naikkan dari Lit (penyelidikan) menjadi Dik (penyidikan) sesuai proses hukum.

“Kita harapkan agar Kejati Sumsel secepat mungkin melakukan tindakan hukum kepada kakanwil Kemenag Sumsel, yang diduga melakukan jual beli jabatan bersama kroni-kroninya hingga menghasilkan uang haram yang sangat besar,” katanya.

Apabila tuntutan ini tidak ada tindak lanjut, dia memastikan bakal melakukan aksi damai lagi dengan massa yang lebih besar. “Kami pastikan kalau tuntutan kami tidak ada tindak lanjut, kami akan melakukan aksi damai dengan massa lebih besar lagi,” katanya.

Massa pendemo diterima langsung oleh Kasi Penkum Kejati Sumsel Khaidirman.

“Apapun bentuk laporan yang dilaporkan masyarakat tidak ada alasan bagi Kejati untuk tidak menindaklanjutinya. Tapi kalau tidak ada bukti akan sulit. Dan mungkin saja bisa perbuatannya ada tapi tidak didukung dengan bukti yang kuat percuma,” katanya.#osk

x

Jangan Lewatkan

Dua Bulan Perpanjangan Pemutihan Pajak Capai Rp186 Miliar, DPRD Sumsel Minta Diperpanjang

Palembang, BP Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Syamsul Bahri mengatakan, dalam rangka pemutihan pajak hingga akhir bulan ini sudah ...