Majelis Hakim Kabulkan Pencabutan Gugatan Perdata PT GPU, Kms H Halim Ali : “Majelis Hakim Memutuskan Sepihak Perkara Ini”

25

BP/DUDY OSKANDAR
Kms H Halim Ali selaku Owner PT Sentosa Kurnia Bahagia (SKB) bersama kuasa hukumnya nampak kecewa dengan keputusan mejelis hakim dimana permohonan PT GPU mencabut gugatan perdatanya dengan tergugat PT SKB dan turut tergugat Pemkab Muba di kabulkan majelis hakim di PN Palembang Klas IA Khusus, Kamis (30/7).

Palembang, BP

Sidang gugatan perdata terkait pemanfaatan lahan seluas 3.850 hektare oleh PT. Sentosa Kurnia Bahagia (SKB) milik pengusaha Kms. H. Halim yang dilayangkan Dirut PT. Gorby Putra Utama (GPU) kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Palembang Klas IA Khusus, Kamis (30/7).

Sebelumnya sidang sempat tertunda hingga tiga kali atau selama hampir 32 hari, berakhir deadlock. Saat persidangan , baik pihak penggugat maupun tergugat dan turut tergugat sempat argumen terkait permintaan pengugat yakni PT GPU milik pengusaha I Wayan Sudjasman (IWS). Di mana, PT GPU mencabut gugatan perdatanya dengan tergugat PT SKB dan turut tergugat Pemkab Muba.

Namun majelis hakim akhirnya mengabulkan permintaan pengugat yakni PT GPU milik pengusaha I Wayan Sudjasman (IWS). Di mana, PT GPU mencabut gugatan perdatanya dengan tergugat PT SKB dan turut tergugat Pemkab Muba.

Sedangkan Kms H Halim Ali selaku Owner PT Sentosa Kurnia Bahagia (SKB) menilai majelis hakim memutuskan sepihak perkara ini dan tidak mempertimbangkan apa yang menjadi jawaban-jawaban dari pihaknya.

Baca:  Pemerintahan Marga dan Undang Undang Simboer Tjahaya

“ Yang tidak masuk akal kita khan ada online, itu ada buktinya, kita sudah menjawab, sudah itu dia cabut, itu seharusnya tidak boleh, kalau kita mau bicara yang sebenarnya,” katanya.

Dia menilai hukum di Palembang menjadi kacau balau dan itu membuatnya tidak mengerti karena cuma sepihak di bicarakan.

Kuasa hukum PT SKB, Lisa Marida mengaku tidak puas dengan keputusan majelis hakim yang mengabulkan permintaan pengugat yakni PT GPU milik pengusaha I Wayan Sudjasman (IWS). Di mana, PT GPU mencabut gugatan perdatanya dengan tergugat PT SKB dan turut tergugat Pemkab Muba.

“Tadi sidang dibuka, kami meminta tanggapan, jadi kita sudah mengajukan keberatan-keberatan terhadap penetapan majelis hakim tapi tanggapan-tanggapan dan keberatan kita tidak dituangkan dalam penetapan, artinya seperti yang kita dengar majelis sudah punya penetapan, tidak dianggap apa yang kita sampaikan,” katanya.
Untuk itu pihaknya akan melakukan upaya hukum salah satunya meminta kejelasan dari lembaga terkait mengenai penetapan ini.

Baca:  Syekh Ali Jaber Tutup Usia

“ Karena menurut kalender court yang kita sepakati dan sesuai jadwal jawaban kami sudah masuk duluan, setelah jawaban masuk, belum ada agenda pencabutan gugatan, tiba-tiba ada agenda pencabutan gugatan, fasilitas yang kita gunakan court ini untuk apa digunakan kalau tidak disepakati, mending sidang biasa saja, jadi penetapan sidang tanggal 17 trus tanggal 16 masuk gimana, khan aneh,” katanya.
Kekecewaan juga diungkapkan oleh kuasa hukum Pemkab Muba selaku turut tergugat. Redho Junaidi, kuasa hukum Pemkab Muba mengatakan penetapan majelis hakim tidak mempertimbangkan apa yang diungkapakan pada persidangan sebelumnya.

“Isi dari penetapan tadi tidak satupun yang mempertimbangkan atau menyikapi apa yang menjadi keberatan-keberatan yang kami ajukan,” katanya.
”Mengenai keputusan tadi pun tidak ada sikap dari Majelis, Kenapa? Karena dalam surat kuasa itu jelas materai tidak bertanggal dan tidak tidak didaftarkan di pengadilan,” katanya.

Baca:  Membangkitkan Kebersamaan Lewat Budaya

Ulama Sumsel KH Amiruddin Nahrawi menilai secara kasat mata seharusnya dipertimbangkan dari pihak H Halim Ali tadi.
“Artinya saya mendengar dua belah pihak , masalahnya itu tidak ada tahun, itu khan menjadi masalah, harusnya ada pertimbangan, namanya hukum ini sudah dilihat, artinya sudah dipersiapkan kayak tadi khan, artinya seharusnya di tunda tapi ini langsung , saya sebenarnya menyesal sekali cara berpikir yang begitu, tidak ada pertimbangan dari H Halim dan Bupati Muba.

Sementara itu, kuasa hukum PT GPU, Boni Fasius Palapi menjelaskan pencabutan gugatan tersebut adalah murni kehendak dari PT GPU dalam perkara ini.

Dia menjelaskan, pencabutan gugatan perdata tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada pihak tergugat menghormati dan menghargai apa yang menjadi keputusan-keputusan sebelumnya.
“Bahwa dalam praperadilan, dalam tempat terjadinya perkara dengan adanya laporan karyawan PT SKB itu, berada dalam wilayah penggugat yang dalam hal ini PT GPU,” katanya.#osk