Home / Headline / Pengamat : Kasus Empat Lawang Harus Diusut Tuntas

Pengamat : Kasus Empat Lawang Harus Diusut Tuntas

Palembang, BP

Kasus dugaan penerimaan fee proyek di dinas PU PR Empat Lawang, yang saat ini sudah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, harus diusut sampai tuntas.

Hal itu diungkapkan, Pengamat Kebijakan Publik Sumsel, Joko Siswanto, Rabu (29/7).

“Yang namanya fee proyek itu bagian dari korupsi dan tidak boleh dilakukan. Jadi harus diusut sampai tuntas. Kalau sudah ditangani oleh Kejati, biarkan mereka mengecek fakta, data dan kebenaranya. Ya harus dicek benar atau tidak atas dugaan dan sumber informasi itu,” katanya.

Menurutnya, fenomena seperti ini sudah terjadi dimana-mana dan berjalan sejak lama. Ibaratnya seperti gunung es. Tapi, harusnya hal itu tidak terjadi lagi, ditengah era keterbukaan publik dan perkembangan teknologi.

“Dengan situasi seperti sekarang ini, semua aktifitas pejabat publik sangat mudah terdeteksi oleh masyarakat, harusnya tidak terjadi lagi hal-hal buruk seperti itu,” ujarnya.

Ia menambahkan, untuk persoalan seperti itu, harusnya pengawasan internal seperti Inspektorat lebih ketat. Karena mempunyai kewenangan untuk pengawasan.

“Intinya, dugaan ini harus dibuktikan dan diusut tuntas,” katanya.

Sementara, Ketua DPRD Empat Lawang dari Fraksi PAN, Persi, saat dihubungi melalui sambungan telepon cellularnya di nomor 081293xxxx belum bisa berkomentar terkait hal itu, karena ia mengaku belum mengetahui informasi tersebut.

“Saya belum baca beritanya, nanti saya cek dulu,” katanya singkat.

Sebelumnya, pada Senin (27/7), kepala Dinas PUPR Empat Lawang “S”, diambil keterangan oleh penyidik Pidsus Kejati Sumsel atas dugaan kasus normalisasi sungai di 9 titik senilai Rp 54 miliar.

“Iya benar, yang bersangkutan dipanggil kasus dugaan bagi-bagi fee proyek dilingkungan dinas PUPR. Namun, kita belum bisa menjelaskan lebih jauh, karena masih dalam tahap penyelidikan,” katanya.

Diketahui, proyek senilai Rp 54 miliar itu berasal dari dana bantuan gubernur (Bangub), untuk normalisasi sungai di 9 titik banjir dan sering terjadi pendangkalan, sehingga aliran sungai perlu dikeruk.

9 titik itu adalah di Sungai Musi sekitar Pulau Emas, Sungai Musi Desa Baturaja Lama dan Baturaja Baru, Sungai Nibung di desa Lubuk Layang, Sungai Air Betung di desa Tanjung Agung Ulumusi, Sungai Seguring di desa Terusan Air Selimang Ulumusi, Sungai Saling, Sungai Keruh di desa Padang Gelai sampai ke muara Sindang Kecamatan Paiker.#osk

x

Jangan Lewatkan

Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumsel Pertanyakan Tingginya Angka Covid-19 di Sumsel

Palembang, BP Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mempertanyakan tingginya angka kasus covid-19 di Provinsi Sumsel. “ Seperti ...