Home / Headline / Fraksi PKS Tetap Minta RUU HIP Dicabut dan Tidak Perlu Ada Pengganti, Pancasila Sudah Final

Fraksi PKS Tetap Minta RUU HIP Dicabut dan Tidak Perlu Ada Pengganti, Pancasila Sudah Final

Jazuli Juwaini

Jakarta, BP–Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mempertanyakan konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) yang diajukan pemerintah kepada DPR. Pasalnya pimpinan DPR menyatakan DPR bersama pemerintah akan membahasnya jika telah menerima masukan dari publik secara luas.
Jazuli mempertanyakan status konsep RUU BPIP ini. Apakah RUU baru inisiatif pemerintah atau DIM dari RUU HIP yang secara luas ditolak publik. “Lalu bagaimana status RUU HIP, apakah jalan terus atau dibatalkan. Kami menyimak pernyataan pers pimpinan dewan bersama para menteri yang hari ini datang ke DPR. Pertanyaan kami mungkin sama dengan pertanyaan publik: bagaimana status RUU HIP setelah pemerintah masuk dengan konsep RUU BPIP? Apakah RUU BPIP ini RUU baru atau apa. Apalagi disertai permintaan agar publik tidak lagi mempermasalahkan RUU HIP, sebaliknya memberi masukan RUU BPIP,” ujar Jazuli di Jakarta, Jumat ( 17/7).
Fraksi PKS kata dia hanya mendapat informasi bahwa pemerintah akan menyampaikan surat resmi tentang RUU HIP. Ternyata baru diketahui pemerintah mengajukan konsep RUU BPIP yang subtansinya berasal dari Perpres BPIP. “Apa urgensinya RUU BPIP ini sehingga khusus diajakukan Pemerintah. Karena tidak terlibat dalam pembicaraan dengan wakil pemerintah di DPR), “tuturnya.
Fraksi PKS lanjut Jazuli tidak dapat informasi utuh soal hasil pertemuan, apa konteks pemerintah memasukkan konsep RUU BPIP dan sikap resmi pemerintah terhadap RUU HIP apakah lanjut atau tunda atau menarik diri. Tentu pimpinan DPR harus menginformasikan kepada Fraksi-Fraksi sebagai representasi lembaga DPR terkait konsep RUU BPIP yang diajukan Pemerintah,” tegas Jazuli.
Ditambahkan, Fraksi PKS tetap pada sikap meminta pembatalan RUU HIP sebagaimana aspirasi ormas, tokoh, purnawirawan TNI/Polri akademisi, dan masyarakat luas. Seharusnya pimpinan dewan merespon penolakan luas itu secara arif dan bijaksana. Apalagi saat ini tidak ada urgensinya atas RUU tersebut karena prioritas negara menangani pandemi covid-19.
“Fraksi PKS juga tidak ingin lembaga DPR terkesan mengelabuhi rakyat dengan mengubah judul RUU HIP. RUU HIP dinilai publik secara luas bermasalah secara filosofis, yuridis, dan sosilogis yang artinya salah paradigma sejak awal. Maka permintaan ditarik dari prolegnas sangat rasional dan tidak perlu pengganti,” ungkapnya.
Dikatakan, kalaupun ada usul baru RUU yang berbeda sama sekali dengan RUU HIP semestinya diproses dari awal sesuai mekanisme perundang-undangan, yaitu diusulkan melalui prolegnas, dibahas bersama di Baleg DPR, sehingga jelas paradigma naskah akademik dan RUU, serta siapa pengusulnya.#duk

x

Jangan Lewatkan

Tambah 73 Kasus, Pasien Covid-19 di Sumsel Jadi 7.435 Jiwa

Palembang, BP Pasien positif Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bertambah 73 orang. Hal ini diketahui berdasarkan laporan media harian Covid-19 ...