Home / Headline / Agar Persidangan Independen, Keluarga Pasien PDP Covid-19 PALI Kirimkan Surat Ke Komisi Yudisial

Agar Persidangan Independen, Keluarga Pasien PDP Covid-19 PALI Kirimkan Surat Ke Komisi Yudisial

BP/DUDY OSKANDAR
Sofhuan Yusfiansyah, S.H

Palembang, BP

Setelah sidang perdana di Pengadilan Negeri Muaraenim atas gugatan keluarga pasien PDP Covid-19 almahrumah ibu Hj. Sukowati dengan nomor perkara 18/Pdt.G/2020/PN Mre, Senin, (13/7) di ruang Sidang Cakra lalu.

Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya Sofhuan Yusfiansyah, S.H dari SHS Law Firm telah secara resmi mengirimkan surat kepada pihak Komisi Yudisial di Jakarta dan meminta pengawasan pihak Komisi Yudicial agar persidangan ini berjalan independent.

“ Kita yakin kok hakim Muaraenim juga Insya Allah independen tapi untuk lebih memastikan ini kita minta Komisi Yudisial terlibat, karena kasus ini merupakan atensi publik dan mungkin pertama kali di Indonesia yang tahapnnya sudah sampai ke proses persidangan , dan kita ingin persidangan ini independen dan bebas,” kata Sophuan ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (16/7).

Sofhuan mengakui administrasi surat ke Komisi Yudisial diajukan Senin kemarin dan tanda terima juga diterima pihaknya , senin kemarin melalui penghubung Komisi Yudisial wilayah Sumatera Selatan.

“ Jadi 13 Juli , kita bagi dua tim , ada yang mengikuti sidang pertama di Muaraenim dan tim lain di Palembang menyampaikan surat kita ke Komisi Yudisial di Palembang,” katanya.

Mengenai sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Muaraenim menurutnya akan dilanjutkan 27 Juli mendatang .

“ Hakim  minta kita membuat resume, kita sudah sampaikan kemarin , kita pada dasarnya menunggu saja perdamaian dari pihak tergugat, kami tetap menyampaikan selain menunggu dan sesuai petitum kita yang minta soal ganti rugi dan lain sebagainya dan silahkan di dibuktikan di pengadilan dan di sidang perdana kemarin belum ada dari pihak tergugat apa tawaran perdamaian ,” katanya.

Menurutnya kasus ini kemungkinan akan menjadi atensi pemerintah Indonesia.

“ Dengan adanya pandemo covid-19 negara harusnya hadir memberikan keamanan, kenyamanan, pelayanan, apalagi di negara lain yang mengalami pandemi covid-19 kebutuhan masyarakat di prioritaskan mulai pengamanan sosialnya, pelayanannya, termasuk proses informasi yang sangat transparasi dan akuntabilitas, kenapa kita ajukan gugatan ke pengadilan , bukan kita mencari-cari, mencoba-coba untuk melakukan sebuah terobosan hukum tapi ada pihak yang merasa di rugikan , dimana dia dengan bukti yang ada , dia tidak negatip tapi kenapa dalam penanganannya dia masuk dalam katagori PDP dan prosedur protokoler mulai dari pemandian jenasah, di kafani, dishalatkan dan di makamkan tidak secara Islam,” katanya.

Padahal di Surat Edaran MUI nomor 18 tahun 2020 dimana ketika orang itu meninggal sebenarnya virusnya sudah mati karena inangnya sudah mati dan prosesnya harus mengikuti surat edaran MUI dimana membolehkan di kafankan, dimandikan dan disahalatkan secara Islam tapi dengan APD dan sebagainya.

“ Yang terjadi banyak terjadi di Indonesia ini dimakamkan pun itu pihak keluarga tidak bisa melihat sehingga wajar ada masyarakat yang akhirnya memilih jalur hukum, artinya ada proses informasi, komunikasi yang tidak tersalurkan sehingga dia mencari jalur-jalur yang bisa menyampaikan aspirasi mereka, tolong dipahami itu sehingga ada perbaikan sistem,” katanya.

Menurutnya mestinya pelayanan untuk sebuah rumah sakit harus jelas.

“Bagaimana penetapan keputusan mereka menjadi PDP, Pasien Dalam Pengawasan, sehingga penanganannya , kalau dia cuma sakit biasa dan bukan PDP mestinya tidak perlu rawat inap, tapi kalau mereka diputuskan proses PDPnya ini indikatornya tidak sesuai dengan aturan Kemenkes dan aturan protokol Covid-19 yang terjadi salah penanganan lalu pasien di karantina di isolasi ketika orang di isolasi maka secara psikologi penyakit-penyakit tertentu yang boleh stres tambah stres, itu fakta lho, yang tadi tidak sakit menjadi sakit,” katanya sembari mengatakan, ini tugas pemerintah yang berat dan jangan lagi pola penanganannya refresif.

Selain itu jika ada pasien dari hasil swafnya negatip maka mereka harus di rehabilitasi namanya dan ini tugas pemerintah daerah, karena ada situasi pasien ini di blocking secara sosial.

“ Artinya pemerintahnya harus tanggungjawab dong melekat jabatan kepala daerah sebagai ketua gugus tugas covid -19, pulihkan nama baik mereka,” katanya.

Sebelumnya dalam proses sidang tersebut dipimpin oleh hakim ketua bapak Aprisol, S.H, dua hakim anggota yakni Sera Ricky Swanri, S.H, dan Provita Justisia SH. Adapun Kuasa hukum tergugat diwakili dari Jaksa Pegacara Negara (JPN), yaitu Yan Andesta, S.H dan Munawir, S.H.

Para pihak tergugat yang hadir Dr. Hj. Tri Fitrianti (Ketua Seksi Penanganan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid), Dr. Komang (Dokter Anggota Seksi Penanganan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid), dan Dr. Ahmad Nuryadi Alfathi (Dokter Anggota Seksi Penanganan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid), sedangkan tergugat I tidak hadir pada sidang perdana ini yaitu Junaidi Anwar (Ketua Pelaksana Harian Kalaksa Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid).

Ketua Tim SHS Law Firm Sofhuan Yusfiansyah yang merupakan Kuasa Hukum penggugat mengatakan, kedua pihak penggugat dan tergugat diminta untuk membuat resume dan disampaikan secara tertulis pada sidang mediasi lanjutan tanggal 27 Juli 2020.

“Belum ada kesepakatan. Masing-masing pihak (penggugat dan tergugat) diminta untuk membuat resume dan disampaikan secara tertulis pada sidang mediasi lanjutan tanggal 27 Juli 2020” katanya, Selasa, (14/7).

Ayu Tities Wulandari, S.H sebagai hakim mediator menyarankan kepada para pihak untuk menunda sidang perkara perdana tersebut dan meminta kedua pihak baik penggugat dan tergugat untuk membuat resume yang akan disampaikan pada sidang lanjutan nanti.#osk

x

Jangan Lewatkan

11 Penambang Batubara di Muaraenim Tewas Tertimbun  Longsor

Palembang, BP 11 orang pekerja tambang batu bara rakyat di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, Sumsel, ...