Home / Headline / Ketua DPD Dorong Kemandirian Fiskal Daerah

Ketua DPD Dorong Kemandirian Fiskal Daerah

Jakarta, BP–Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan, pihaknya terus berupaya mendorong kemandirian fiskal daerah, mengingat Indikator Kemandirian Fiskal Daerah (IKFD) menunjukkan mayoritas pemerintah daerah belum mandiri.

“Dari data BPK tahun 2019, hanya 1 dari 542 pemda di Indonesia memiliki indikator sangat mandiri yaitu Kabupaten Badung, Bali. Disusul DKI Jakarta dan Kota Bandung, Jawa Barat berada pada level indikator mandiri. Sedangkan daerah lain masih pada level indikator belum mandiri dan menuju kemandirian,” ujar LaNyalla di ruangan wartawan DPR Jakarta, Kamis (16/7).

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna dalam Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2019 kepada DPD RI, Kamis (16/7), di Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut LaNyalla, DPD juga berupaya membantu daerah meningkatkan kapasitas fiskalnya melalui penyusunan RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah dan RUU BUMDes. Termasuk RUU yang sudah masuk dalam daftar Prolegnas, yaitu RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

“Upaya lain yang didorong DPD RI meningkatkan sinergi dan kerjasama antara pemerintah daerah, pengusaha, akademisi, komunitas masyarakat dan partisipasi media, ” katanya.

Salah satu tujuannya lanjut dia, untuk optimalisasi aset daerah, sehingga lebih bernilai guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daerah.
Ketua BPK Agung Firman menjelaskan, dalam LKPP yang mengkonsolidasikan 87 LKKL dan 1 LKBUN itu terdiri dari 7 komponen laporan keuangan. Yaitu laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, neraca, oprasional, perubahan ekuitas, arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Atas 88 laporan tersebut, BPK memberi opini sebagai berikut, WTP untuk 84 LKKL dan 1 LKBUN (96,59%). WDP untuk 2 LKKL (2,27%). Sementara terhadap 1 LKKL (1,14%) BPK RI tidak menyatakan pendapat. “Atas konsolidasi tersebut, BPK RI menyatakan opini WTP atas LKPP tahun 2019,” ungkap Agung Firman.#duk

x

Jangan Lewatkan

Pjs Bupati OKU Dipegang Muhammad Zaki Aslam

Baturaja, BP–Pengukuhan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati OKU Oleh Gubernur Sumatera Selatan, H Herman Deru Bertempat di Griya Agung Palembang Sumsel, ...