Home / Headline / “Kami Mempertanyakan Sekaligus Merasa Keberatan Apabila Yang Dicabut Satu Pasal Utuh Dalam Petitum”

“Kami Mempertanyakan Sekaligus Merasa Keberatan Apabila Yang Dicabut Satu Pasal Utuh Dalam Petitum”

BP/DUDY OSKANDAR
Lanjutan sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilayangkan oleh Direktur Utama (Dirut) PT Gorby Putra Utama (GPU) selaku prinsipal, I Wayan Sujasman selaku penggugat terhadap PT Sentosa Kurnia Bahagia (SKB) milik pengusaha sekaligus tokoh masyarakat Sumsel, Kms H.A Halim Ali kembali gelar di PN Palembang Klas IA Khusus, Kamis (9/7).

Palembang, BP

Lanjutan sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilayangkan oleh Direktur Utama (Dirut) PT Gorby Putra Utama (GPU) selaku prinsipal, I Wayan Sujasman selaku penggugat terhadap PT Sentosa Kurnia Bahagia (SKB) milik pengusaha sekaligus tokoh masyarakat Sumsel, Kms H.A Halim Ali digelar di PN Palembang Klas IA Khusus, Kamis (9/7).

Dalam persidangan kali ini mengagendakan pembacaan gugatan oleh tim kuasa hukum penggugat, PT GPU yakni Damianus H Renjaan,SH,MH.

Ketua Majelis hakim, Sunggul Simanjuntak,SH,MH kembali memimpin jalannya persidangan. Padahal, pada persidangan sebelumnya Sunggul memilih untuk tidak melanjutkan persidangan dengan alasan telah menerima Surat Keputusan (SK) pindah tugas dari Mahkamah Agung (MA) RI.

Dalam persidangan kali ini Sunggul di dampingi dua hakim anggota, Efrata Hepi Tarigan,SH,MH dan Syarifuddin,SH,MH ini.

Dalam sidang kali ini sempat membuat kuasa hukum Pemkab Muba, Redho Junaidi,SH,MH keberatan lantaran gugatan penggugat mencabut satu petitum tanpa pemberitahuan.

Hal ini berawal Sunggul memutuskan gugatan penggugat dianggap telah dibacakan dan ditanggapi kuasa hukum PT GPU Damianus H Renjaan,SH,MH yang mengatakan kepada majelis hakim dimana sebelum gugatan dianggap telah dibacakan ada beberapa revisi di dalam gugatan tersebut.

Sontak saja, mendengar permintaan Damianus ini membuat kuasa hukum Pemkab Muba, Redho Junaidi,SH,MH langsung menyela.

“Kami mempertanyakan sekaligus merasa keberatan apabila yang dicabut itu satu pasal utuh di dalam petitum. Yang diperbolehkan untuk diubah di dalam hukum acara apabila terjadi kesalahan ketik, kelebihan ataupun kekurangan,” kata Redho dengan nada bicara meninggi.

Namun, keberatan Redho ini langsung dijawab hakim Sunggul yang meminta agar keberatan itu dimasukkan di dalam jawaban atas gugatan nanti.

“Nanti pada saat jawabn komentarilah perubahan petitum tersebut. Kami disini hanya wasit dan oleh negara kami diwanti-wanti tidak boleh memihak,” kata Sunggul.

Setelahnya, Sunggul menyampaikan untuk pelaksanaan sidang melalui e-court jawaban atas gugatan dijadwalkan paling lambat diterima hingga Jum’at (17/7).

Lalu, dilanjutkan pembacaan replik pada Jum’at (7/8), putusan sela jika ada pada 14 Agustus.
Usai persidangan, Redho kembali menegaskan dirinya merasa keberatan apabila yang dicabut salah satu pada pada repitum.

“Salah satu petitum yang dicabut di dalam gugatan adalah menyatakan sah surat Izin Usaha Pertambangan milik PT GPU di Kabupaten Muratara. Petitum yang seperti itu menurut hemat kami tidak boleh karena untuk menyatakan suatu obyek sita merupakan kewenangan PTUN bukan PN yang disebut kewenangan absolut,” kata Redho.
Hal senada disampaikan kuasa hukum PT SKB, Lisa Merida,SH,MH selaku tergugat.

“Jika perbaikan gugatan karena salah ejaan atau kesalahan-kesalahan dalam pengetikan itu diperbolehkan. Tapi jika sudah menyangkut pokok gugatan di dalam petitum di dalam hukum acara tidak diperbolehkan,” kata Lisa.
Menanggapi keberatan tergugat dan turut tergugat perihal pencabutan salah satu petitum di dalam gugatan ini, kuasa hukum penggugat, Damianus Renjaan mengakui ada beberapa perbaikan dan revisi di dalam gugatan.

“Benar memang ada beberapa perbaikan, makanya sebelum diserahkan ke majelis hakim kita sampaikan dan disetujui. Untuk proses hukum selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada pengadilan agar memutus perkara ini seadil-adilnya,” kata Damianus.

Sedangkan Pengurus Daerah Serikat Pekerja Provinsi Sumsel, Kiagus Zainuddin mengharapkan majelis hakim yang menyidangkan masalah ini agar secepatnya ada kepastian hukum dalam kasus ini.

“ Kami dari pekerja yang 439 ini siap mengawal persidangan ini , kami menginginkan bahwa persidangan ini bisa lebih cepat , lebih baik, jangan sampai berlarut-larut karena alasan pengacara PT Gorby ini mengulur-ngulur waktu dengan alasan covid-19, kami tidak menghendaki demikian , karena kami dari pekerja gelisah atas status kami di lokasi kerja,” katanya.#osk

x

Jangan Lewatkan

Ibu-ibu Terharu Sambut Kedatangan Balon Bupati OI AW Noviadi-Ardani  

# Ilyas Tak Pernah Ke Desa, Tidak Ada Pembangunan!  Inderalaya, BP–Kaum ibu-ibu di Desa Payaraman Kecamatan Payaraman dan Desa Tambangrambang ...