Home / Headline / Komite II DPD RI: Jangan Semua Kewenangan Daerah Ditarik ke Pusat

Komite II DPD RI: Jangan Semua Kewenangan Daerah Ditarik ke Pusat

Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri dan Abdullah Puteh.

Jakarta, BP–Komite II DPD RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas RUU Cipta Kerja terkait bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Senin (6/7). Dalam RDPU tersebut, Komite II DPD RI menilai terdapat beberapa permasalahan terkait draf RUU Cipta Kerja di Bidang PUPR, terutama hilangnya kewenangan daerah mengelola perizinan di bidang PUPR dan sumber daya daerah.
Wakil Ketua Komite II DPD RI, Hasan Basri, menyesalkan RUU ini juga banyak menarik kewenangan daerah ke pusat, salah satunya di bidang PUPR. Banyak proses perizinan yang sebelumnya dipegang daerah, akan ditarik ke pemerintah pusat melalui RUU Cipta Kerja.
“RUU Cipta Kerja menghapus Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberi wewenang mengatur dan mengelola sumber daya air dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, sehingga kewenangan tersebut hanya ada pada Pemerintah Pusat,” katanya.
Wakil Ketua Komite II DPD RI, Abdullah Puteh, menambahkan, RUU ini bukan sebagai solusi permasalahan panjangnya mata rantai birokrasi perizinan yang dikeluhkan pemerintah pusat terkait pembangunan dan investasi. Keberadaan RUU ini justru menimbulkan proses lebih rumit karena harus melalui pemerintah pusat.
“Anggapan seperti ini keliru juga. Mata rantai demokrasi kalau mau diperpendek, jangan ditarik ke pusat, justru diserahkan ke daerah. Masalah lapangan kerja, ekonomi, itu yang tahu daerah, bukan kementerian. Yang diharapkan tidak ribet, justru jadi ribet,” tegas Puteh.
Narasumber yang hadir dalam RDPU Veri Junaidi mengatakan, permasalahan lambatnya perizinan dan investasi di daerah yang dikeluhkan pemerintah pusat, karena masalah regulasi begitu gemuk. RUU ini dinilai pemerintah sebagai solusi atas gemuknya regulasi tersebut. Tetapi jika dilihat lebih lanjut, gemuknya regulasi paling banyak di Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.
Anggota Komite II DPD RI, Habib Hamid Abdullah, berharap pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan mengelola daerah, jangan semua ditarik ke pusat. Pemerintah Daerah lebih memahami melakukan pengawasan terhadap berbagai aktivitas yang terdapat di daerahnya. Habib berpendapat jika berbagai kewenangan daerah ditarik ke pusat, akan menimbulkan kegaduhan dari daerah.
“Seharusnya dipilah-pilah, mana perizinan yang diurus daerah, mana pusat. Dan ini akan menimbulkan kegaduhan luar biasa. Jangan sampai ada pihak asing memborong lapangan pekerjaan di daerah. Ini akan panjang masalah, jangan sampai DPD RI kendor memperjuangkan aspirasi daerah,” papar Habib.#duk

x

Jangan Lewatkan

KPK Imbau Cakada di 4 Wilayah Jujur Melaporkan Dana Kampanye, Termasuk Sumsel

Palangkaraya,BP  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengimbau para pasangan calon kepala daerah (cakada) di empat wilayah Provinsi ...