Home / Headline / Satgas Peradaban Bangsa Minta RUU HIP Dihapus dari Prolegnas

Satgas Peradaban Bangsa Minta RUU HIP Dihapus dari Prolegnas

.

Jakarta, BP–Ketua Satgas Peradaban Bangsa (SPB) Aan Rohana minta RUU HIP dihapus dari Prolegnas.
“SPB bertugas mengkritisi produk hukum dan kebijakan yang mengancam Ketahanan Keluarga dan Peradaban Bangsa Indonesia. SPB juga pernah mengkritisi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tahun 2019.
SPB menilai tahun 2020 ini telah terbit Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang mengandung tingkat kontroversi sangat besar di tengah masyarakat, dan memiliki masalah fundamental di dalamnya yang bukan saja bersifat politis, tapi juga dekonstruksi dan men-downgrade kedudukan Pancasila, ” ujar Aan Rohana di Jakarta, Kamis (2/7)..
Menurut Aan Rohana, persoalan utama RUU HIP bukan terletak dalam pasal-pasalnya, tetapi dengan menjadikan judul ideologi Pancasila sebagai judul Undang-Undang merupakan pintu gerbang perdebatan ideologis yang kontraproduktif di tengah masyarakat.
Menghadapi tantangan ideologis dan disintegrasi bangsa di era keterbukaan informasi, haruslah disikapi dengan keteladanan pejabat dan pemimpin negara, melaksanakan aturan hukum yang berlaku, menegakkan hukum dengan adil, membersihkan tindak pidana korupsi sampai ke akar-akarnya. Bukan dengan cara menafsirkan ulang secara luas atau sempit ideologi Pancasila dengan UU. Kamis (2/7).
Dikatakan, UUD 1945 adalah satu-satunya tafsir terhadap Pancasila, dan Mahkamah Konstitusilah yang berwenang menguji UU di bawah UUD 1945. Sangat tidak negarawan legislatif membawa kedudukan Pancasila ke dalam UU yang dapat diuji setiap saat oleh masyarakat, menjadikan Pancasila ideologi yang resisten terhadap tantangan zaman.
Ditambahkan, eksistensi Pancasila sampai saat ini masih kuat menghadapi berbagai tantangan ideologis, mulai dari melarang ajaran komunisme, marxisme-leninisme, sekulerisme, separatisme, terorisme, radikalisme, maka tidak ada sedikitpun alasan filosofis, yuridis dan sosiologis yang membenarkan ideologi Pancasila ditafsirkan ke dalam UU yang secara hierarki perundang-undangan lebih rendah dari UUD 1945.
Demi kemaslahatan dan masa depan NKRI, serta tegaknya persatuan kesatuan bangsa Indonesia, kata dia, patutlah RUU HIP dihapus dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Sebagaimana diketahui SPB yang baru saja dibentuk diinisiasi Neng Djubaedah, Aan Rohana, Marfuah Musthofa, Hanifah Husein, dan Mohammad Zen.
Ormas yang hadir pada saat pembentukan PP Muslimat Mathlaul Anwar, Wanita PUI, PP Muslimah Alwashliyah, PB Wanita Al Irsyad, BKMT, Dewan Presidium BMOIWI, PB Persistri, PERAK, FORHATI, PB PII, FKMT DKI, PP Salimah, Aila Indonesia, ALPPIND, PAHAM, PB Mathlaul Anwar, IKADI, PP Wanita Islam, PW Wanita Islam DKI, SALAM UI.#duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

150 Personil Bintara Kodam II Sriwijaya Ikuti MTT Pengetahuan Intelijen

Palembang, BP Sebanyak 150 prajurit jajaran Kodam II/Swj, mengikuti Mobile Training Team (MTT) Pengetahuan Dasar Intelijen bagi Bintara Intelijen dan ...