Pilkada Serentak Sumsel Dilanjutkan, KPU Sumsel Tetapkan PerTPS Untuk 500 Orang Dan APD Dibebankan di APBN

8

BP/DUDY OSKANDAR
Kelly Mariana

Palembang, BP

Pada 15 Juli 2020 mendatang, KPU Sumatera Selatan (Sumsel) melanjutkan tahapan pilkada serentak pasca keluarnya PKPU No.5 tahun 2020 dan Surat Pengaktifan Kembali Tahapan Lanjutan pertanggal 15 Juni 2020 maka KPU akan memulai dengan melantik PPK dan PPS.

Karena masih dalam pandemi Covid-19, KPU Sumsel melakukan langkah guna tetap melaksanakan tahapan pilkada serentak di Sumsel tahun 2020 namun tetap melakukan standar kesehatan covid-19.

“ Kalau untuk di Sumsel PPS sudah dilantik , lalu di nonaktipkan, jadi tanggal 15 Juni itu pengaktipan kembali PPK dan PPS, tapi sebelum itu , seminggu sebelum itu KPU kabupaten sudah mulai bertanya dengan PPS apakah masih ingin ikut, apakah sudah ada yang meninggal, ada yang sakit atau ada yang mengundurkan diri,” katanya, Kamis (2/7).

Baca:  KPU Sumsel Serahkan Hasil Rapat Pleno Penetapan Kursi Parpol dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumsel tahun 2019 Ke Gubernur Sumsel

Ternyata menurut Kelly di Sumsel ada yang petugas PPS ada yang meninggal dunia, ada yang mengundurkan diri.

“ Jumlahnya 7 orang, kalau tidak salah, yang meninggal dan mengundurkan diri ini harus dilantik ditanggal 15 Juni lanjut tahapannya mereka akan berkerja, sebelum berkerja terutama di tiga kabupaten OKU Timur, Musi Rawas, Musi Rawas Utara yang ada calon perseorangan itu akan melanjutkan verifikasi faktual, karena itulah tanggal 15 Juni ini persiapan, anggaran logistik, anggaran APD, jadi setelah koordinasi dengan Mendagri dan KPU RI maka masing-masing KPU kabupaten harus merestrukturisasi anggaran,” katanya.

Baca:  PPK Dan PPS Resmi Dilantik KPU Palembang

Jika anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) cukup maka pakai anggaran NPHD, untuk Alat Perlindungan Diri (APD).

Selain itu dalam undang-undang yang lama mengenai Pilkada, perTPS harus 800 pemilih, sekarang diubah menjadi 500 orang perTPS.

“ Jadi itu ada konsekuensi anggarannya, karena akan ada penambahan TPS, yang tadinya mereka sudah melakukan pemetaan TPS, menyusun TPS masing-masing kabupaten,” katanya.

Untuk itu KPU kabupaten dan TAPD sudah melakukan penyisiran kegiatan yang anggaran bisa dipangkas selama dua hari.

Baca:  KPU Segera Bentuk PPK dan PPS

“Nah uangnya itu dihitung lagi untuk pembelian APD, jadi semua NPHD tidak bisa diubah jadi tetap NPHD yang lama tapi anggaran untuk APD ini akan disuplai dari APBN , makanya disuruh hitung , makanya KPU RI mengajukan berapa triliun itu gabungan seluruh Indonesia, jadi waktu itu anggaran APD yang sudah dimasukkan dalam NPHD itu ada 5 kabupaten , kalau OKU Timur , Muratara belum masuk, jadi kebijakan dari atas semua APD itu ditanggung APBN, walaupun pencairannya bertahap Juni Juli lalu Agustus September selanjutnya,” katanya.#osk