Home / Headline / DPD RI: New Normal Harus Menjadi Hal Baru Jalankan Tugas Konstitusional

DPD RI: New Normal Harus Menjadi Hal Baru Jalankan Tugas Konstitusional

.

Jakarta,BP–DPD RI melalui Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU), menghadiri rapat koordinasi secara tripartit bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, untuk membahas evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2020 (2/7).
Menurut Ketua PPUU DPD RI, Alirman Sori, DPD RI new normal tidak hanya dimaknai sebagai bentuk sikap dan perilaku berkehidupan dan bermasyarakat baru. New normal harus menjadi hal baru dalam menjalankan tugas konstitusional berbangsa dan bernegara, sehingga layak sebagai bentuk paradigma untuk membenahi reproduksi kebutuhan hukum di masyarakat dan ketatanegaraan.
“DPD mendorong kesepakatan bersama dalam forum tripartit ini untuk mengelaborasi proses dan tahapan penyusunan undang-undang tanpa mereduksi kewenangan dan kemandirian pilihan politik hukum masing-masing lembaga. Pembahasan rancangan undang-undang sebaiknya tetap dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,” ujar Alirman di Ruang Baleg DPR RI.
DPD RI juga menekankan pada komitmen masing-masing lembaga mengupayakan penyusunan undang-undang sesuai perkembangan dan dinamika.
Dikatakan, DPD RI yakin Prolegnas Prioritas Tahun 2020 akan tetap dilakukan, tetapi ada hal penting yang berkaitan dengan kondisi kekinian yang tidak mungkin semua tercapai.
“Oleh karena itu, DPD mendorong rasionalisasi terhadap Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dengan mengutamakan kebutuhan hukum di masyarakat,”tutur Alirman .
Terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), DPD RI berpandangan Pancasila itu utuh dalam kesatuan, tidak terpecah-pecah, mempunyai tingkat kecairan dan elastisitas yang mengikuti dinamika di jamannya, dan tafsirnya bukanlah milik otoritas kelembagaan tertentu, sehingga cakupan keluasan dan kesemestaan Pancasila tidak tereduksi secara positivistik.
DPD RI berpendapat haluan ideologi adalah muatan materi yang kadarnya melebihi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Karenanya, lanjut Alirman, haluan ideologi tidak tepat menjadi titik maupun garis haluan, tetapi menjadi ruang kesemestaan Indonesia, yang mampu mewadahi dan mengakomodir keberagaman kompleksitas Indonesia.
“DPD menyarankan supaya Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila dipertimbangkan kembali untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020,”jelasnya.
Meskipun evaluasi Prolegnas RUU Prioritas tahun 2020 dilakukan dengan melihat kondisi saat ini yang membuat DPD RI serta lembaga lain yang tidak mungkin melaksanakan segala sesuatu secara normal, DPD RI berharap pemenuhan hukum masyarakat tetap terselenggara tanpa mengesampingkan kualitas dan kuantitas.#duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

150 Personil Bintara Kodam II Sriwijaya Ikuti MTT Pengetahuan Intelijen

Palembang, BP Sebanyak 150 prajurit jajaran Kodam II/Swj, mengikuti Mobile Training Team (MTT) Pengetahuan Dasar Intelijen bagi Bintara Intelijen dan ...