Home / Headline / Ketua DPD RI: Agama Bukan Ancaman Pancasila

Ketua DPD RI: Agama Bukan Ancaman Pancasila

Ketua DPD RI LaNyalla saat bicara soal Pancasila di hadapan pengasuh pondok pesantren.

Surabaya, BP–Dinamika sosial menyusul maraknya penolakan atas Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) mendapat perhatian khusus dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
“Lima Sila dalam Pancasila sudah final dan tidak bisa diperas lagi dalam pemaknaan Trisila atau Ekasila. Karena ke-5 sila tersebut saling berurutan dari Sila pertama hingga melahirkan tujuan hakiki bangsa ini di Sila kelima. Dan Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran agama, termasuk Islam. Artinya Islam bukan ancaman bagi Pancasila. Justru komunisme dan kapitalisme ancaman bagi Pancasila,”ujar LaNyalla di hadapan puluhan pengasuh pondok pesantren se Jawa Timur di Surabaya, Minggu (27/6).
Menurut LaNyalla, sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa memiliki arti ber-Tuhan, melaksanakan ajaran agamanya. Dalam Islam, menjalankan Syariat Islam. Dan syariat Islam paling fundamental adalah mendirikan sholat dan berbuat amal kebajikan. Dengan mendirikan sholat berbuat amal sholeh, sudah bisa mencegah manusia Indonesia dari perbuatan keji dan mungkar.
“Nah, kalau seluruh anak bangsa ini menjalankan ajaran agamanya, dan kita sudah mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab akan terwujud. Apa artinya? Rakyat yang hidup di negeri ini memiliki moral, akhlak dan adab, serta sikap yang baik dan luhur,” kata anggota MPR tersebut.
Dengan situasi itu, lanjut dia, masyarakat Indonesia akan bersatu dengan saling menghargai perbedaan suku dan agama serta perbedaan lain. Masyarakat Indonesia akan hidup dalam keber-adab-an dengan budi pekerti luhur. Dalam situasi itu, terwujudlah Sila ketiga, Persatuan Indonesia yang terjadi atas kesadaran diri, bukan atas
paksaan atau tekanan.
“Lalu apa yang terjadi setelah orang-orang yang menjalankan agamanya, dan orang-orang beradab ini bersatu? Munculah orang-orang yang bijaksana sebagai perwakilan untuk bermusyawarah dengan tujuan menemukan pemimpin bangsa ini. Itulah makna Sila keempat. Kerakyatan yang Dipimpin Hikmat dalam Permusyawaratan Perwakilan,” tuturnya.
Dikatakan, jika keempat Sila telah dilaksanakan, maka bangsa yang kaya dan besar ini akan dipimpin oleh pemimpin yang Hikmat dalam mengabdi untuk bangsa dan negara. Dan jika hal ini terwujud, Indonesia menjadi Baldatun Thoyyibatun wa Robbun Ghofur. Yaitu terwujudnya Sila kelima yang merupakan cita-cita akhir pendiri bangsa. Yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
LaNyalla menambahkan, kalimat Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung dua frasa penting. Yaitu kata Keadilan Sosial dan kata Seluruh Rakyat. Artinya, adil dalam kacamata sosial itu bukanlah sama rata sama rasa atau membiarkan siapa yang mampu bertahan hidup. Tetapi mana yang harus dibantu, mana yang tidak, mana yang harus disubsidi, mana yang tidak.
“Orang miskin atau kurang beruntung harus mendapat keadilan dengan biaya kesehatan gratis. Biaya pendidikan gratis, dan lainnya. Sementara yang mampu atau kaya, tidak boleh mendapatkan perlindungan negara semacam itu. Makanya dalam konstitusi kita disebutkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Itulah makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Jadi, sambungnya, wajar banyak penolakan RUU HIP dari seluruh elemen, terutama dari MUI, NU dan Muhamadiyah. Karena hal itu bermuara pada sikap dan pandangan umat Islam, bahwa Pancasila sudah final dan sama sekali tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Tidak perlu diberi tafsir baru apalagi dimaknai dalam Trisila dan Ekasila.
Oleh karena itu, DPD RI sepakat membentuk Tim Kerja untuk menelaah lebih dalam dan komprehensif terhadap RUU HIP tersebut. DPD RI akan menyatakan sikap secara kelembagaan. Apakah RUU ini harus disederhanakan hanya sebagai payung hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) saja, atau memang tidak perlu ada.#duk

x

Jangan Lewatkan

Pjs Bupati OKU Dipegang Muhammad Zaki Aslam

Baturaja, BP–Pengukuhan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati OKU Oleh Gubernur Sumatera Selatan, H Herman Deru Bertempat di Griya Agung Palembang Sumsel, ...