Home / Headline / Menilik Anggaran dan Kebijakan Pemkab Empat Lawang dalam Menangani Covid-19

Menilik Anggaran dan Kebijakan Pemkab Empat Lawang dalam Menangani Covid-19

Oleh Herliansyah

Mahasiswa UIN RAFA Palembang Ikatan dan Mahasiswa Empat Lawang (IMEL) Palembang

HARI yang semakin menua telah memproduksi tumpukan kebijakan, anggaran, dan kekhawatiran. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak peralihan kebiasaan hidup manusia. Semenjak kemunculannya awal Maret lalu, virus ini menjadi stimulus huru hara bagi Pemerintah Indonesia dan khususnya Pemerintah Kabupaten Empat Lawang beserta warganya. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus memutar balik pemikiran, kajian, sampai evaluasi. Pun anggaran yang begitu fantastis harus digelontorkan. Hiruk pikuk ini berdampak luas, tidak hanya dari peralihan kebiasaan hidup sebelumnya, namun lebih dari itu kecemasan dan kekhawatiran kian mengecamuk.
Pemerintah Kabupaten Empat Lawang telah berjibaku dengan sengit melakukan pencegahan dan penanggulagan dampak Covid-19. Dari penganggaran sampai kebijakan yang mutakhir pun diupayakan dalam penanganan Covid-19 yang telah menjarah kehidupan umat manusia.
Menyoal transparansi anggaran dan implementasi di lapangan terhadap anggaran percepatan pencegahan Covid-19 di Empat Lawang, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang tanggal 7 April 2020 melalui website resmi empatlawangkab.go.id menyampaikan penambahan aggaran sebesar Rp 22 miliar sebagai akumulasi dari penggangaran tanggal 6 Maret 2020 sebesar Rp 10 miliar.
“Sebenarnya kita sudah menganggarkan sejak tanggal 6 Maret yang lalu sebesar 10 M ditambah lagi menjadi Rp 22 M dan sudah terealisasi 5 M di beberapa OPD tersebut. Yang utama itu di Dinkes dan RSUD”, ungkap M Daud, Kepala BPKAD (7/4/2020, Pemkab Empat Lawang).
Tindak lanjut dari pengaggaran ini berbuntut pada kebijakan yang luar biasa dari Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Namun amat disayangkan, pada kenyataannya di lapagan tidak seluar biasa apa yang dibijakan. Dari pendataan warga Empat Lawang dan akses keluar masuk daerah perbatasan Empat Lawang dirasa belum cukup efektif dalam menjalankan tugasnya. Bupati menegaskan adanya pengawasan dari setiap titik perbatasan Empat Lawang, di mana adanya cek suhu tubuh, pendataan setiap warga yang memasuki wilayah Empat Lawang dan akan dipantau secara berkala selama 14 hari jika menetap. Di lapangan untuk menyoal hal ini, setiap posko perbatasan bisa memaparkan berapa orang yang terdata memasuki Empat Lawang? Karena banyak dari warga yang dari perantauan kemudian mudik ke Empat Lawang tidak mengikuti kebijakan tersebut.
Menyoal Rapid test, Alat Pelindung Diri (APD), dan fasilitas ruang isolasi. Bukankah sebelum 6 Maret anggaran percepatan pencegahan Covid-19 sudah terkuras Rp 5 miliar, lantas pada bulan April dan Mei ada berapa rapid test dan APD lengkap yang ada di Empat Lawang? Selain dari bantuan Dinas Kesehatan Provinsi sebanyak 80 rapid test dan 50 APD lengkap.
Bantuan sembako sebanyak 27.477 paket sembako dari APBD. Dari distribusi paket sembako tersebut di beberapa desa dan kelurahan memodifikasi lebih sedikit dari paket sebenarnya dengan alasan agar warga mendapatkan bantuan tersebut secara merata. Lantas dari bantuan tersebut sudah seberapa besar anggaran terkuras dan bagaimana evaluasinya atas ketimpangan alokasinya ke warga? Penulis menganggap amat perlu perihal ini diklarifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Karena, berdasarkan APBD Kabupaten Empat Lawang tahun 2020 kisaran sebesar Rp 1.104 triliun dan sudah berjalan 3 bulan sebelum keresahan penyebaran Covid-19 melanda. Ditambah dengan anggaran penangganan Covid-19 sebesar Rp 22 miliar. Lalu bagaimana dengan sisanya sampai keluhan jajaran Pemkab mengatakan anggaran APBD sudah habis dan ditunjang dengan tidak adanya pembangunan yang berlangsung. Setidaknya berkisar Rp 1.82 triliun tersisa dari pengurangan anggaran APBD yang sudah terpakai.
Tertanggal 5 Juni 2020, Pemkab Empat Lawang menggelar apel siaga protokol kedisiplinan pertanda dimulainya penerapan new normal atau tatanan hidup baru di Kabupaten Empat Lawang.
WHO mengingatkan (28/05/2020, tirto.id), pelonggaran pembatasan, dan skenario new normal harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Bukti yang menunjukkan bahwa transmisi covid-19 dapat dikendalikan
2. Kapasitas sistem kesehatan dan kesehatan masyarakat termasuk rumah sakit tersedia untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak, mengkarantina
3. Resiko corona diminimalkan dalam pengaturan kerentanan tinggi, terutama dipanti jompo, fasilitas kesehatan mental, dan orang-orang yang tinggal di tempat-tempat ramai.
4. Langkah-langkah pencegahan di tempat kerja ditetapkan dengan jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, dan kebersihan pernapasan
5. Resiko kasus impor dapat dikelola
6. Masyarakat memiliki suara dan dilibatkan dalam kehidupan new normal
Dari kriteria kesiapan tersebut apakah Empat Lawang sudah terkualifikasi? Mengingat, kultur masyarakat Empat Lawang yang keras (bandel) merujuk pada poin ke 3 dan 6. Bahkan imbauan memakai maskerpun begitu amat banyak warga Empat Lawang yang tidak mengindahkannya. Poin yang ke 2, diduga suspek pada mahasiswi yang pulang dari studi banding di Malaysia harus dirujuk ke RSMH Palembang. Dari sini menyatakan dengan tegas bahwa Empat Lawang belum mempunyai fasilitas kesehatan terutama penanganan pasien Covid-19 yang memadai.
Kekhawatiran ini amat berdasar, ketika tranparansi alokasi anggaran tidak terbuka sedangkan klaim oknum mengatakan anggaran sudah habis, maka akan muncul stigma negatif bagi Pemkab. Pada kebijakan new normal, setidaknya kita dapat berkaca pada kabupaten-kabupaten lain yang berada pada zona hijau di Sumsel, dari zero kasus sampai beralih ke zona kuning, bahkan termasuk Empat Lawang. Jangan sampai kebijakan new normal ini menjadi bom waktu penyebaran Covid-19 di Empat Lawang. Tindakan preventif amat perlu diupayakan sebagaimana petuah mengatakan “lebih baik mencegah daripada mengobati”.
Catatannya adalah bahwa Covid-19 masih mengitari penduduk bumi dan Empat Lawang tidak menutup kemungkinan terjangkit. Wallahualam.#

x

Jangan Lewatkan

KPK Selenggarakan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi Secara Daring

Jakarta, BP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Pusat Edukasi Antikorupsi membuka pendaftaran Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi secara daring. Penyelenggaraan kegiatan dilakukan ...