Home / Headline / Dana PKH Dipotong, Puluhan Warga Desa Tanjung Agung Ngadu ke Kades

Dana PKH Dipotong, Puluhan Warga Desa Tanjung Agung Ngadu ke Kades

Inderalaya, BP–Dari 112 warga Desa Tanjung Agung, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir (OI), puluhan warga desa berduyun-duyun mendatangi rumah Kades Tanjung Agung Nazuli, mereka mengadu lantaran dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterima warga dipotong 50 persen oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Diduga yang melakukan pemotongan tersebut oknum Ketua Kelompok PKH Desa Tanjung Agung “ASM”.

Modus yang dilakukan oknum tersebut diduga memberikan buku rekening dan atm BRI kepada penerima manfaat dana PKH, saat uang akan cair oknum akan memberikan pengumuman kepada penerima bahwa uang yang tersedia di rekening akan diambilkan, dengan syarat atm wajib diberikan kepada “ASM”. Kemudian saat uang ada, si oknum mengambilkannya, diduga uang hanya diberikan 50 persen kepada penerima manfaat.

Seperti yang dialami Nurlela (50), ia baru mengetahui sedianya ia menerima Rp1,1 juta per tiga bulan namun hanya diberikan Rp600 ribu. “Saya tahunya pas print buku tabungan ke BRI, ternyata dipotong 50 persen, untuk April, Maret, Mei kami menerima setiap bulan namun jumlahnya juga kecil. Saya tidak senang kalau begini, karena itu kita datang tempat pak kades untuk mengadukan nasib,” jelasnya.

Warga Dusun 2 Desa Tanjung Agung, Rusda (42),  hanya menerima dana PKH Rp700 ribu pada Januari lalu, padahal harusnya di buku tabungan RP 1.266.000, sementara saat Maret hanya menerima Rp600 ribu, padahal tertera Rp 1.300.000.

“Ya suami saya hanya buruh, punya anak yang masih sekolah. Sakit hatilah kalau begini, banyak sekali motongnya. Si oknum ASM kalau dikasih uang sedikit dia suka marah-marah. Kami tidak senang kalau begini, rencananya kami juga mau ngadu ke polisi,” jelasnya.

Kepala Desa Tanjung Agung Nazuli didampingi Kades Penyandingan sekaligus Ketua Forum Kades Kecamatan Inderalaya, Hidayat  mengatakan bahwa didesanya sedang ada permasalahan tentang bantuan PKH. Menurut laporan warga, mereka merasa kaget karena setiap bulannya mereka menerima uang PKH terus berkurang.

“Ya dipotong hampir 50 persen, keluhan kan dari warga saat kita megecak ke lapangan bahwa selama 6 bulan saya menjabat sebagai kepala desa.  Selama ini mereka hanya diberi buku tabungan, atm sistem cabut, kalau dana ada atm diambil kalau tidak baru dikembalikan. Saya kasihan juga dengan warga saya ini, sudah susah pakai dipotong segala sampai 50 persen dana PKH-nya,” ujarnya

Menurutnya, ia sempat memanggil Ketua Kelompok PKH “ASM” bersama pendamping desa, namun si oknum bersedia mengembalikan sejumlah uang. Karena persoalan tersebut dianggap belum clear, sehingga kades enggan menerimanya. Bahkan menurutnya, ia menduga oknum tersebut tak hanya bekerja seorang diri namun aksi tersebut bekerjasama dengan pihak lainnya. Selain itu, diorediksi jumlah aduan warga akan terus bertambah.

“Dia mau nitip sejumlah uang kepada saya agar uang teraebut diberikan kepada penerima PKH, tapi saya tolak karena persoalan belum rampung. Saya terserah warga bagaimana baiknya, oknum ditindak tegas, kalau sampai mau dibawa ke ranah hukum silahkan saja,” jelasnya.

Ketua Kelompok Tanjung Agung “ASM” mengatakan bahwa tidak ada pemotongan dana PKH. “Memang kemarin itu ada sisa saldo dari komponen yang berlebih, tapi sudah saya beritahu ke pendamping desa.

Katanya sisa saldo dari komponen itu simpan dulu, nanti akhir Juli baru akan kami berikan. Karena sekarang masih dalam suasana covid-19, untuk menghindari keributan, jadi sisa kelebihan dipending dulu. Saya itu cuma mengamankan saja, tidak ada namanya pemotongan, hanya menyimpan sebentar, saya siap mengembalikannya,” ujar oknum “ASM”.

Sementara itu Kadinsos OI Irawan yang dihubungi mengatakan pernah Kades Tanjung Agung mengeluhkan hal tersebut, adanya dugaan pemotongan. Namun pihaknya akan menyelidiki lebih lanjut bagaimana kondisi di lapangan, “Jika terbukti siap kita tindak pelakunya,” tegasnya. #hen

x

Jangan Lewatkan

Bank Sumselbabel Tetap Bertahan di Pandemi Covid-19

Palembang, BP Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) HM Giri Ramanda N Kiemas melihat hingga saat ini di mana ...