Polda Sumsel Akan Limpahkan Kembali Berkas Kasus Johan Anuar ke Jaksa

7

BP/IST
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Drs Supriadi MM

Palembang, BP

Kasus dugaan korupsi pembelian lahan kuburan OKU tidak dihentikan dan tetap masih berlanjut walaupun Wakil Bupati OKU, Johan Anuar bebas dari tahanan karena masa penahanan sudah habis.
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriadi ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (18/6) mengaku kasus dugaan korupsi pembelian lahan kuburan di Baturaja OKU masih tetap dilakukan penyidikan dengan tersangka Johan Anuar.
Dari penyidik juga, sudah melakukan paparan di KPK dan Bareskrim Mabes Polri terkait penanganan terhadap dugaan korupsi pembelian lahan kuburan di Baturaja OKU.
“Beberapa petunjuk dari pihak kejaksaan sudah ada yang bisa dipenuhi. Hanya tinggal sekitar dua petunjuk yang akan dipenuhi penyidik dan segera dilimpahkan ke pihak Kejaksaan,” ujar Supriadi, Kamis (18/6).
Dengan seluruh petunjuk dilengkapi dan dilimpahkan, diharapkan berkas yang bisa diterima pihak kejaksaan.

Baca:  DPRD dan Pemprov Sumsel Sepakat Bantu Mahasiswa Terdampak Covid-19

Penyidik dan juga pihak kejaksaan beberapa waktu lalu telah melaksanakan paparan di depan pimpinan KPK terkait kendala yang dihadapi dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan kuburan di Baturaja OKU dengan tersangka wakil Bupati OKU Johan Anuar.
“Memang, KPK memiliki hak untuk menanyakan atau supervisi dalam penanganan kasus korupsi. Terkait kasus dengan tersangka JA ini, penyidik mendapatkan kesulitan. Sehingga, berkas selalu P19 atau belum dinyatakan lengkap. Makanya, KPK meminta supervisi dengan memanggil penyidik dan kejaksaan,” kata Supriadi.
Setelah dilakukan supervisi, penyidik kembali akan melimpahkan berkas perkara berdasarkan petunjuk kejaksaan yang diminta.
Bila berkas dinyatakan, nantinya baru akan dilakukan pelimpahan tahap kedua dengan menyerahkan berkas, barang bukti dan juga tersangka.
Kasus ini sempat mangkrak karena Polda Sumsel kalah praperadilan yang diajukan Johan Anuar di Pengadilan OKU.
Pada persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang sebelumnya, sudah ada empat orang menjadi terpidana yakni Hidirman (pemilik lahan), Najamudin (Kepala Dinas Sosial OKU), Ahmad Junaidi (mantan Asisten I OKU) dan Umortom (mantan Sekda OKU).
Dalam persidangan, keempat terpidana ini menyebutkan bila Johan Anuar menerima uang Rp 1 miliar lebih dari uang markup yang dilakukan.
Pembelian lahan kuburan untuk TPU Baturaja OKU, menggunakan APBD OKU tahun 2012 senilai Rp 6 miliar.
Dari penyelidikan, pembelian lahan kuburan tersebut sengaja di markup hingga negara mengalami kerugian senilai Rp 3.49 miliar.#osk