Home / Headline / DPRD Sumsel Akui OPD-OPD Belum Laporkan Penggunaan Anggaran Covid-19 Sumsel

DPRD Sumsel Akui OPD-OPD Belum Laporkan Penggunaan Anggaran Covid-19 Sumsel

BP/DUDY OSKANDAR
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel , Muchendi Mahzareki

Palembang, BP

Terkait Anggaran covid-19 Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang jumlahnya Rp120 Miliar yang diambil juga dengan memotong anggaran perjalanan dinas DPRD Sumsel Rp70 miliar dan dari anggaran Rp50 miliar dari pihak eksekutif hanya terealisasi Rp38 Miliar selama tiga bulan terakhir yang sempat membuat naik pitam sejumlah anggota Komisi I DPRD Sumsel.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel , Muchendi Mahzareki menjelaskan anggaran Covid-19 Sumsel di tahap pertama berjumlah Rp136 miliar.

“ Kita sudah memanggil Dinas Kesehatan itu anggaran terbesar dari Rp136 miliar itu Rp103 miliar di pakai oleh Dinas Kesehatan Sumsel, BPBD dan Dinas Sosial, kita sudah tanyakan kemarin dari Rp103 miliar , kalau tidak salah ibu Lesty ( Kepala Dinas Kesehatan Sumsel) mengatakan, ada tagihan Rp80 miliar yang akan dibayarkan kepada pihak ketiga tapi rincian pembayaran itu kami belum mengetahui untuk apa saja, jadi proses realisasinya itu saya pikir sudah selesai tapi menunggu laporan dari OPD, karena yang kami tunggu ini realisasi dari OPD-OPD,” katanya ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (8/6).

Karena menurutnya setiap OPD diberikan kewenangan untuk menggunakan anggaran Covid-19 ini untuk penanganan bencana covid-19 .

“ Jadi saya rasa sudah lebih dari Rp38 miliar tapi yang tercatat dan terlapor di DPRD baru Rp38 miliar, saya harapkan OPD-OPD ini segera untuk melaporkannya ke DPRD, anggaran yang sudah dikeluarkan , serapannya kemana saja, itu segera dilaporkan ke DPRD sehingga ini menjadi terbuka dan juga bisa diinformasikan kepada seluruh masyarakat, anggaran yang digunakan untuk covid ini apa saja,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Karena itu pihaknya hingga kini masih menunggu rincian penggunaan anggaran covid-19 dari setiap OPD dimana terbanyak di pegang Dinas Kesehatan Sumsel.

“ Kemarin kami sudah minta , mudah-mudahan di kirim ke komisi V, untuk rincian pembiayaan, pengeluaran untuk kegiatan covid,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Selatan, Nasrun Umar, melangsungkan Video Conference (Vidcon) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), berkenaan dengan langkah-langkah antisipasi penanganan penyebaran Covid-19 bertempat di Ruang Command Centre Kantor Gubernur Sumsel, Jumat (3/4).

Video conference ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri terhadap hasil Sidang Kabinet Terbatas mengenai upaya penanganan COVID-19 di Indonesia.

Adapun hal yang menjadi penekanan Kemendagri yang disampaikan langsung oleh Plt Sekjen Kemendagri, Muhammad Hudori, antara lain agar pemerintah daerah melakukan percepatan alokasi anggaran tertentu terkait penanganan Covid-19, refocusing (mengubah fokus) atau relokasi anggaran.

Usai melangsungkan vidcon Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Nasrun Umar mengatakan, sejak dari awal penanganan Covid-19, Tim Anggaran Pengendalian Daerah (TAPD) Provinsi Sumsel telah merealokasi dan refocusing anggaran.

Terbukti TAPD Provinsi Sumsel berhasil menyisir dan merasionalisasi untuk kegiatan percepatan penanganan Covid-19 ini sebesar Rp 120 Miliar. Angka ini naik Rp20 Miliar dari estimasi yang pernah disebutkan Gubernur Sumsel Herman Deru sebelumnya sebesar Rp100 Miliar.

“Kita (Provinsi Sumsel) telah memfokuskan dengan pelayanan kesehatan, terkait penanganan dampak ekonomi, terkait juga social safety. Rumah sakit rujukan yang dipersiapkan itu terfokus di tiga kota, antara lain di Kota Palembang 1 di RSUD Lahat 1 dan di RSUD Kayu Agung dibantu lagi dengan 42 suporting hospital tersebar di kabupaten/kota,” ungkapnya.

Menurut Nasrun, pengawasan di Provinsi Sumsel telah diketatkan begitu juga dengan penanganan rumah sakit rujukan yang telah ditetapkan.

“Kita mempersiapkan rumah sehat di Wisma Atlet, terutama untuk pendatang yang baru datang dari daerah terpapar, disamping itu juga ODP yang kita anggap memerlukan penanganan lebih jauh. Biar kita bisa menyimpulkan apa ini bisa dilepaskan, isolasi mandiri atau harus ODP di rumah sakit atau di rumah sehat wisma atlet,” katanya.#osk

x

Jangan Lewatkan

KPK Selenggarakan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi Secara Daring

Jakarta, BP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Pusat Edukasi Antikorupsi membuka pendaftaran Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi secara daring. Penyelenggaraan kegiatan dilakukan ...