Home / Headline / DPRD Sumsel Pertemukan Semua Pihak, Terkait Konflik Karyawan PT BMU dan Manajemen PT BMU

DPRD Sumsel Pertemukan Semua Pihak, Terkait Konflik Karyawan PT BMU dan Manajemen PT BMU

BP/DUDY OSKANDAR
DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar pertemuan bersama karyawan PT Baturaja Multi Usaha (BMU) sebagai salah satu anak usaha BUMN PT Semen Baturaja yang tergabung dalam DPW Federasi Buruh Indonesia (FBI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumsel Drs H Koimudin SH, Dirut PT BMU Ardiansyah, Direktur Operasional PT BMU , Legal PT BMU dan Ketua DPW FBI Andreas OP, perwakilan karyawan PT BMU, Jumat (5/6) diruang rapat banmus DPRD Sumsel.

#Sepakati Upaya Tripartit

Palembang, BP

DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar pertemuan bersama karyawan PT Baturaja Multi Usaha (BMU) sebagai salah satu anak usaha BUMN PT Semen Baturaja yang tergabung dalam DPW Federasi Buruh Indonesia (FBI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumsel Drs H Koimudin SH, Dirut PT BMU Ardiansyah, Direktur Operasional PT BMU , Legal PT BMU dan Ketua DPW FBI Andreas OP, perwakilan karyawan PT BMU, Jumat (5/6) diruang rapat banmus DPRD Sumsel.

Hal ini terkait konflik ketenagakerjaan antara karyawan PT BMU dan manajemen sebelumnya.
Rapat dipimpin Ketua Komisi V DPRD Sumsel Susanto Adjis, juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Sumsel Muchendi Mahzareki, Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel , Mgs Syaiful Padli dan anggota Komis V DPRD Sumsel Fatra Radenyansah .

Ketua DPW FBI Andreas OP mengatakan, para sopir ini mempertanyakan komitmen PT Baturaja Multi Usaha (BMU) sebagai salah satu anak usaha BUMN PT Semen Baturaja yang didirikan tahun 2016 dengan fokus usahanya dibidang penjualan, pengangkutan dan pemasaran tentunya memiliki sistem kerja yang baik dan terukur dalam bidang, management, finance, dan sumberdaya manusia.

Namun Kondisi ini berbeda di lapangan ketika adanya carut marut penanganan soal SDM operasional dan sistem kerja di PT BMU, Salah satunya adalah soal ketenaga kerjaan, PT BMU sebagai anak perusahaan plat merah harusnya memberikan contoh yang baik soal ketenaga kerjaan.

“Namun fakta dilapangan sangat mengenaskan dimana tenyata di zaman yang sudah merdeka ini ada perusahaan ( PT BMU ) yang masih memperlakukan karyawannya seperti budak !! upah dibayar murah dan tidak UMR 1, jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja tidak ada, status karyawan yang tidak jelas , tidak ada kontrak kerja, jam kerja yang tidak di atur, upah lembur yang tidak bayar, sopir menanggung biaya peralatan /perlengkapan kendaraan mobil masing-masing , adanya pungli terhadap para sopir , adanya jual beli jabatan posisi sopir dengan nilai rupiah yang bervariasi yang dilakukan oknum karyawan PT BMU,” katanya.

Dengan kata lain menurutnya PT BMU diduga telah melanggar UUD 1945 Pasal 28D ayat 2, UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, UU No 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan sosial tenage kerja, UU no 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), PP No 78 Tahun 2015 Tetang pengupahan, perpres 22 tahun 1993 tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja.

“ Akhirnya dalam pertemuan tadi disepakati akan dilakukan Tripartit di Disnaker, Senin depan kami akan melaporkan Disnaker persoalan tersebut nanti pihak Disnaker akan memanggil semua pihak,” katanya.

Ketua Komisi V DPRD Sumsel Susanto Ajis meminta seluruh data dilengkapi terkait permasalahan tersebut.

“ Karena perjanjian yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada diatasnya, pesan saya jangan takut soal intimidasi, ini harus kompak , kita dari Komisi V , kami pastikan tidak ada yang bermain mata dengan perusahaan, bisa saja pulang ini, bapak di panggil, diintimidasi, dipecat, tidak usah takut, berjuang apapun bentuknya pasti ada resiko, jika ada komitmen sama-sama , tidak ada masalah yang bisa diselesaikan bersama-sama,” katanya.#osk

x

Jangan Lewatkan

Ketua PN Palembang Kena Sanksi Penundaan Pangkat Satu Tahun

Palembang, BP Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) menjatuhi sanksi pelanggaran etik kepada 52 hakim sepanjang bulan September 2020. Tak terkecuali ...