Home / Headline / APTISI Wilayah II Sumsel Sayangkan Keluarnya Surat Himbauan Gubernur Sumsel Tentang Keringanan Biaya Kuliah

APTISI Wilayah II Sumsel Sayangkan Keluarnya Surat Himbauan Gubernur Sumsel Tentang Keringanan Biaya Kuliah

BP/IST
Ketua APTISI Wilayah II Sumsel Babel, Muhammad Helmi, didampingi Wakil Ketua Bukman Lian, saat ditemui di DPRD Sumsel, Jumat (5/6).

Palembang, BP

Surat himbauan Gubernur Sumatera selatan (Sumsel) perihal keringanan biaya kuliah bagi mahasiswa yang ditujukan kepada Rektor Universitas Negeri/Swasta, Direktur Politeknik/Akademi dan Ketua Yayasan Universitas/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi Swasta se-Sumsel yang diterbitkan pada 22 Mei 2020 lalu itu, dipertanyakan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah II Sumsel Babel.

Dalam surat himbauan bernomor 420/4510/Set.3/Disdik. SS/2020 tersebut, Gubernur Sumsel, Herman Deru, kepada pihak yang membidangi Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI dan pengelola yayasan lebih khusus kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) Wilayah II Sumbagsel dan Kopertis Wilayah II Sumbagsel, untuk dapat memberikan keringanan/potongan SPP atau dalam bentuk apapun pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.

Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) Wilayah II Sumsel Babel menyayangkan dengan keluarnya surat himbauan Gubernur H Herman Deru untuk memberi keringanan biaya kuliah di masa pandemi Covid-19.
Ketua APTISI wilayah II Sumsel Babel Muhammad Helmi usai mengikuti audiensi antara APTISI dengan DPRD Sumsel, di Ruang Banggar, Jumat (5/6).

Dalam audiensi yang dipimpin Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati, Wakil Ketua DPRD Sumsel Muchendi Mahzareki , Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli.

Helmi mengatakan,  mengenai imbauan keringanan biaya kuliah tersebut, pihaknya mengapresiasi kebijakan Gubernur Sumsel yang dinilai peduli pada dunia pendidikan.

“Kami mengapresiasi imbauan itu, artinya ada kepedulian pada mahasiswa di perguruan tinggi, khusunya kami di perguruan tinggi swasta,” katanya.

Pihak kampus sendiri selama ini, kata Helmi, telah memberikan keringanan pada mahasiswa misalnya dengan memberikan tarif kuliah murah, dan biaya kuliah bisa diangsur setiap bulan.

” Namun terkait dengan Covid-19 ini PTS tidak cukup menanggulangi mahasiswa yang terdampak Covid-19. Karena selama ini hidup PTS ini pas-pasan kecuali yayasan yang agak kuat penghasilannya dari luar, tapi pada masa Covid-19 ini yayasan tersebut mengalami hal yang sama,” katanya.

Bahkan kata Helmi sumber keuangan PTS terkendala. Dan tak menutup kemungkinan kesulitan dalam memenuhi biaya operasional akan dialami PTS pada Juni – Juli ini.

Karena itulah, sesuai arahan pansus di DPR dengan Dikti agar Pemda turun tangan menanggulangi PTS dalam bentuk dana hibah atau lainnya untuk membantu PTS terutama mahasiswa yang miskin.

“Kita mengapresiasi progam pak Gubernur. Satu hal yang kami sayangkan untuk kedepan kalau ada persoalan persoalan yang menyangkut mahasiswa PTS hendaknya kami ini PTS diajak ngomong dulu sebelum mengeluarkan himbauan atau kebijakan,” kata Helmi.

Karena pihaknya juga dalam masa Covid-19 ini berhati-hati dan terus menunggu arahan dari kementerian dengan selalu kordinasi dengan L2 DIKTI.

“Memang semua terkejut, kita terkejut tahu tahu muncul dan viral di medsos (surat imbauan) nah ini keresahan. Saya selaku ketua APTISI sudah dapat surat banyak sekali yang bukan main kita kordinasi bagaimana mahasiswa, artinya kehidupan kampus tetap tenang. Cuma kami minta pada pemangku kepentingan terumata menyangkut mahasiswa PTS kami diajak ngomong dulu,” katanya.

Sementara, Wakil Ketua APTISI Wilayah II Sumsel, Bukman Lian menambahkan terhadap Surat Imbauan Gubernur Sumsel tersebut memang ada pihak yang sudah menerima secara resmi ada juga yang belum.

Sebenarnya, ujar Rektor Universitas PGRI itu, Surat Imbauan Gubernur Sumsel ini bisa diteruskan bisa juga tidak, karena sifatnya hanya imbauan. Tetapi diambil sisi baiknya, karena Gubernur Sumsel itu peduli terhadap pendidikan.
“Ya mungkin beliau itu ingin menolong mahasiswa yang terdampak COVID-19. Cuma lebih dulu membuat surat itu baru programnya. Kalau semuanya serentak ya tak jadi masalah,” katanya.

Tapi yang jelas keingingan, dari APTISI Sumsel ini ingin menindaklanjuti dengan menggelar rapat dengan Gubernur Sumsel pada Kamis (4/6) kemarin. Intinya Gubernur Sumsel sudah menyiapkan satu program bantuan untuk mahasiswa, terutama yang terdampak COVID-19 setiap dua semester.

“Hanya saja, berapa besaran, kriteria apa saja yang bisa diberikan ini belum ada dan juga regulasi yang jelas belum ada karena baru kemarin. Namun, mungkin yang ditunggu pimpinan perguruan tinggi swasta saat ini adalah keputusan gubernur terkait edaran kedua, yang tadi dihubungkan dengan edaran sebelumnya. Artinya yang akan dibantu, kriterianya begini, mahasiswanya seperti ini. Lalu tidak semua mahasiswa yang mendapatkan bantuan,” katanya.

Saat rapat bersama Gubernur Sumsel kemarin, tambah Bukman, bahwa sudah dijelaskan juga bantuan ini hanya untuk D3 dan S1, sedangkan S2 tidak dapat bantuan. Nah kondisinya sekarang mahasiswa S2 juga ingin meminta bantuan dan mereka beranggapan seluruh mahasiswa wajib dapat bantuan.

“Kan tidak juga seperti itu. Inilah yang kami tunggu sekarang.Sudah ada kesepakatan, bapak gubernur akan mengeluarkan surat itu. Kami juga mohon dukungan juga dengan DPRD Sumsel, artinya pengajuan dana yang diajukan Pemprov Sumsel bisa didukung. Agar cepat menanggulangi dan cepat turun ke perguruan tinggi dan cepat diberikan kepada mahasiswa, hanya itu,” katanya.#osk

x

Jangan Lewatkan

Perjanjian PT ATS Habis Oktober 2020, DPRD Sumsel Sarankan Pemprov Lakukan Kajian

Palembang, BP Kerjasama Pemerintah Provinsi (pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dengan PT Adhya Tirta Sriwijaya (ATS) dalam pengelolaan air bersih akan ...