Home / Headline / Warga Tolak Pembangunan Jalan Perusahaan PT KAM

Warga Tolak Pembangunan Jalan Perusahaan PT KAM

BP/DUDY OSKANDAR
Ketua Forum Masyarakat Dusun 2, Kualo Puntian Bersatu , Daeng Rudi Kette didampingi Sekretaris Daeng Sake dan ketua Parit Hj Ondeng dan Pendamping Andreas OP

PT KAM : “Apa Yang Dilakukan Sudah Sesuai Prosedur Hukum Yang Berlaku”

Palembang, BP

Warga dusun 2, Sungai Kenten kecamatan Kualo Puntian Banyuasin menolak dengan tegas pembangunan jalan perusahaan PT KAM yang akan melintasi parit warga didusun 2 oleh PT KAM.

Menurut Ketua Forum Masyarakat Dusun 2, Kualo Puntian Bersatu , Daeng Rudi Kette didampingi Sekretaris Daeng Sake dan ketua Parit Hj Ondeng dan Pendamping Andreas OP menilai contoh betapa kuatnya pengaruh para pengusaha sehingga suara rakyat pun tidak di dengar bahka adanya upaya kriminalisasi warga dengan melaporkan warga ke pihak kepolisiaan Bayuasin dengan tuduhan menghalang halangi pembangunan Jalan milik PT KAM, yang bisa dikatakan ini adalah upaya menakut nakuti warga yang menolah parit warga ( jalur lalulintas ) di gunakan untuk kepentingan perusahaan semata tanpa memandang aspek sosial, budaya, ekonomis yang bakal terjadi jika jalaan perusahaan ini ttp dibangun melintasi parit warga .

“ Kami selama ini tidak diajak bicara, kalaupun mereka mau membuat jalan, kami tawarkan alternatif jalan lain, tapi mereka masih bersikeras,” kata Daeng Rudi Kette, Senin (18/5).

Selain itu pihaknya mememinta kepada Bupati Banyuasin dan jajaranya untuk tidak memberikan ijin pembangunan jalan perusahaan yang diduga mal administasi dan akan berdampak terhadap ekosistem lingkungan kawasan
Selain itu meminta kepada Kapolda Sumsel untuk dapat menarik anggota kesatuan yang bertugas di PT KAM yang disinyalir dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM dan meminta kepada Polres Banyuasin untuk menghentikan pemanggilan/ pemeriksaan warga yang tidak bersalah yang mempertahankan hak mereka .

“Kami meminta kepada komandan Korps Brimob Sumsel untuk dapat menarik pasukan organik yang mengitimidasi warga dan memback up perusahaan dalam melakukan pengerjaan pembangunan jalan perusahaan PT KAM di tanah warga dan meminta kepada bupati dan Ketua DPRD Banyuasin untuk dapat memfasilitasi mediasi warga dengan pihak perusahaan untuk mencari solusi bersama,” katanya.

Terakhir pihaknya  meminta kepada DLH Kabupaten Banyuasin untuk meninjau / menguji amdal pembangunan jalan perusahaan PT KAM di Dusun 2 Kualo Puntian, Banyuasin.

Hal senada dikemukakan Sekretaris Forum Masyarakat Dusun 2, Kualo Puntian Bersatu Daeng Sake menegaskan kalau pihaknya bukan menolak pembangunan jalan tersebut tapi pembangunan yang menyentuh areal pertanian warga yang pihaknya tolak.

“ Sehingganya nanti menganggu aktivitas kami wara wiri disini, lahan itu mereka beli, kita susah, bagaimana anak-anak kami mau seolah, mau lewat, mengeluarkan hasil bumi susah karena ada perusahaan disitu,” katanya.
Dan warga menurutnya tidak pernah diajak musyawarah pembuatan jalan tersebut.

“Mungkin ada kesengajaan bahwa kita tidak dilibatkan sehingga dia masuk disitu sehingga kami sangat tertekan kebebasan kami, “ katanya.

Sedangkan Humas PT KAM, Irwandi membantah tudingan tersebut, menurutnya PT KAM saat pembebasan lahan untuk pembuatan jalan tersebut sudah diurus dengan pemerintah setempat, aparatur desa termasuk kepala desa.

“ Pak Kades sudah tandatangan, pak Camat sudah, memang dulu kelompok Sakke ini memang menyarankan kita untuk pakai jalan lain, jalan lain itu jauh dan banyak melalui tempat pemukiman dan banyak melintasi parit-parit, satu parit aja kita udah masalah, apalagi parit lain,” katanya.

Karena itu pihaknya memang memilih jalan altenatif yang bisa di eliminir konfliknya.

“ Kita melakukan pembebasan lahan secara aturan yang berlaku, legalitas yang kuat dan parit tersebut masuk dalam luasan tanah yang kita beli, kalau secara legal parit tersebut setelah kita jual beli dengan si are, secara legal menjadi milik PT KAM,” katanya ketika dihubungi, Senin (18/5).

Saat dilakukan penghambatan oleh warga, pihaknya sudah melakukan langkah humanis.

“Jadi kami sudah di hambat mereka sudah lima bulan lebih, dan enggak ada polisi main kasar dengan mereka, selama lima bulan kami dihambat kami tidak melakukan tindakan-tindakan melalui jalur hukum, artinya kami undang mereka, kami mohon maaf, minta permohonan maaf tertulis kami buat surat permintaan maaf tertulis, PT KAM minta maaf, kami buat juga tidak ada masalah yang penting pekerjaan ini bisa berjalan sebagai mana mestinya ,” katanya.

Dan parit tersebut dia pastikan tidak ditutup, malahan parit tersebut akan dibuat jembatan dan tidak ditimbun.
“ Dan parit itu punya kami, dan jalan itu bisa dipergunakan oleh masyarakat sekitar,” katanya.

Dirinyapun secara pribadi sudah menemui Sake dan ketua Parit Hj Ondeng sebanyak dua kali meminta izin parit tersebut yang memang punya PT KAM.

“ Mereka bilang enggak boleh, harga mati, kalau tidak boleh, apa alasannya, mereka enggak sebut alasan, “ katanya.
Intinya menurutnya apa yang dilakukan PT KAM sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku selain itu pendekataan humanis sudah dilakukan malahan lima bulan pihaknya tidak melakukan aktivitas dan terpaksa pihak melapor ke aparat kepolisian dan oleh polisi menurutnya sudah meminta data dan legalitas hukum akan lahan tersebut dan mereka tidak bisa menunjukkan satu bukti kertaspun mereka memiliki hak atas parit tersebut .

“Daeng Rudi itu penambah saja, dia tidak punya apa-apa disitu, Daeng Rudi itu bukan masyarakat disitu tapi orang dari luar,” katanya.#osk

x

Jangan Lewatkan

Penyebaran Covid Semakin Hari Semakin Meningkat, DPRD Sumsel Inisiatif Ajukan Raperda

Palembang, BP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel berinisiatif mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) yang bertitik tumpu pada peningkatan disiplin ...