Home / Headline / DPRD Palembang Desak Pemkot Buka Data Penerimaan Bantuan Covid-19

DPRD Palembang Desak Pemkot Buka Data Penerimaan Bantuan Covid-19

BP/IST
Ketua Fraksi PKS DPRD kota Palembang, M Hibbani

Palembang, BP

Ketua Fraksi PKS DPRD kota Palembang, M Hibbani, meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui, gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 membuka secara resmi dan transparan terkait, data penerimaan bantuan sosial.

Hal itu sesuai dengan surat dari, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B/1939/GAH.00/01-10/04/2020, tertanggal 19 April 2020, perihal penerimaan sumbangan/hibah dari masyarakat oleh lembaga pemerintah, yang ditandatangani langsung oleh ketua KPK, Firli Bahuri.

Menurut Hibbani, ia mengapresiasi berbagai bantuan dari masyarakat atau pihak swasta, BUMN, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, komunitas hobi, yang menyalurkan bantuan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 melalui, Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 Kota Palembang.

Hal itu menunjukan kepedulian masyarakat Metropolia cukup tinggi untuk secara bersama, bahu-membahu mengatasi wabah ini.

“Seusai surat KPK, dijelaskan bahwa bantuan yang terima oleh pemerintah daerah maupun institusi terkait bantuan itu dibenarkan dan bukan termasuk gratifikasi. Tapi, harus dibuka secara transparan terkait rekapitulasi penerimaan sumbangan, berapa yang sudah disalurkan, berapa sisa stock sumbangan dalam website resmi sesuai surat KPK, termasuk pemuktahiran data,” katanya, Selasa (19/5).

Menurut anggota komisi II DPRD kota Palembang ini, hal itu dilakukan untuk mendukung bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah, juga untuk mendorong agar penyaluran bisa dilakukan segera.

“Sekarang ini, masih banyak warga terdampak Covid-19 yang belum tersentuh bantuan, baik dari bantuan yang bersumber dari APBN maupun APBD,” katanya.

Disinggung terkait penerapan PSBB, ia berharap, pemerintah menyiapkan segala sesuatu dengan baik dan menghimbau masyarakat untuk bisa disiplin. Memang PSBB akan membuat roda ekonomi melambat, tapi jika, diterapkan dengan baik dan disiplin, mudah-mudahan bisa menekan penyebaran wabah dan PSBB tidak perlu diperpanjang sehingga setelah 14 hari, kegiatan masyarakat bisa relatif normal dan kondusif.

“PSBB ini bagai obat, pahit memang. tapi jika disiplin insyaAllah penyakit bisa sembuh. Di penghujung Ramadhan ini , mari kita sama-sama berdoa semoga wabah ini segera berlalu,” pungkasnya.#osk

x

Jangan Lewatkan

Ketua MPR Ajak Mahasiswa KOSGORO Terapkan Semangat Solidaritas

Jakarta, BP–Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, hasil survey Lembaga Riset CESPELS (Center for Social, Political, Economic and Law ...