Home / Headline / Kasus Corona Sumsel Tinggi, “Kurang Tanggapnya Gubernur Dalam Hal Koordinasi dan Kami Nilai Lamban Dalam Mengambil Kebijakan”

Kasus Corona Sumsel Tinggi, “Kurang Tanggapnya Gubernur Dalam Hal Koordinasi dan Kami Nilai Lamban Dalam Mengambil Kebijakan”

BP/IST
Suasana diskusi online dengan tema Evaluasi Kinerja Pemprov Sumsel terkait penanganan pandemi Covid-19 yang dihelat Cipayung Plus, Kamis (14/5) sore.

Palembang, BP

Pandemi Covid-19 sejatinya ajang bagi pemimpin di semua tingkatan membuktikan kualitas kepemimpinan, bukan malah sebaliknya dikesankan sebagai pemimpin yang lamban dan menutup diri. Ini terungkap saat digelarnya diskusi online dengan tema Evaluasi Kinerja Pemprov Sumsel terkait penanganan pandemi Covid-19 yang dihelat Cipayung Plus, Kamis (14/5) sore.

“Dari yang kami amati sejauh ini sepertinya koordinasi penanganan pandemi Covid-19 sangat tidak jelas. Terutama antara Pemprov Sumsel dengan kabupaten/kota di yang terkesan berjalan sendiri-sendiri. Imbasnya pada angka pasien yang dinyatakan positif Corona terjadi kenaikan yang fantastis bahkan Sumsel kini menjadi provinsi dengan angka pasien positif tertinggi di Sumatera,” kata Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sumsel, Husin Rianda dalam diskusi online via aplikasi zoom meeting, Kamis (14/5).

Dengan ketidakmampuan Pemprov Sumsel dalam mengendalikan angka pasien positif Corona ini, Husen menilai wajar apabila ada diantara elemen masyarakat yang berkomentar nyinyir, jika tak mampu atasi Corona silahkan gubernur mundur teratur.

“Sampai hari ini pula terkait penanganan pandemi Gubernur (Sumsel) belum sekalipun memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berdiskusi menyampaikan saran dan pendapatnya,” kata Husin dengan nada bicara meninggi.

Belum lagi keberadaan dapur umum yang per hari cuma mampu menyediakan maksimal 1.500 nasi kotak, masih jauh dari kebutuhan warga yang terdampak yang jumlahnya berlipat dari itu dengan dana yang disiapkan mencapai Rp120 milyar.

“Semoga nantinya hati nurani Pak Gubernur bisa terketuk menyaksikan penderitaan rakyatnya. Karena beliau terpilih dari suara rakyat dan bukan karena suara ghoib,” kata Husin.

Senada disuarakan Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumsel, M Iqbal yang menyoal apakah PSBB kewajiban atau seremonial belaka yang mengandalkan dana APBD ?.

“Kurang tanggapnya Gubernur dalam hal koordinasi dan kami nilai lamban dalam mengambil kebijakan. Jangan sampai karena gamang gubernur bisa di cap telah melakukan kejahatan kemanusian karena korban akibat Corono terus bertambah,” kata Iqbal dalam diskusi tersebut.

Ketua IKA LKS Sumsel, Yoppy Van Houten menilai dalam menyuarakan percepatanp penanganan Covid-19 yang bersemangat justru pemuda, sementara pihak eksekutif dan legislatif justru terkesan ada pembiaran.

“Tolong dengarkan dan jangan anggap sepele suara pemuda. Saya mengajak kita semua marilah pemuda Sumsel kita bergerak untuk memanggik Gubernur terkait masalah ini,” kata Yoppy dengan suara lantang.

Sedangkan Ketua DPRD Sumsel, RA Hj Anita Noeringhati yang ikut berpartisipasi pada diskusi tersebut mengaku sejak awal munculnya pandemi ini pihaknya telah melakukan sejumlah langkah-langkah konkret.

Diantaranya melakukan komunikasi dengan kabupaten/kota. Selain itu, juga berkirim surat kepada Gubernur Sumsel pada 16 April meminta untuk dilaksanakan percepatan penanganan pandemi Covid-19.

“Salah satunya meminta pembatasan masuk ke wilayah Sumsel untuk lebih diperketat sehingga transfer pendatang dari daerah di luar Sumsel dapat di eleminir,” kata politisi Partai Golkar ini .

Terkait pelaksanaan PSBB di Palembang dan Prabumulih yang baru akan dilakukan pada H+2 Idul Fitri, Anita yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Gugus tugas penanganan Covid-19 Pemprov Sumsel ini angkat bicara.
“Dalam rapat Pak Gubernur menyampaikan sebelum pemberlakuan PSBB agar terlebih dulu dilakukan persiapan yang matang. Termasuk juga harus di sosialisasikan kepada masyarakat dan mempertimbangkan berbagai aspek baik kesehatan, ekonomi dan keamanannnya,” kata politisi yang juga berlatar belakang sebagai advokat/pengacara ini.

Senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat Sumsel, MF Ridho,ST,MT yang menyampaikan keprihatinannya atas peningkatan yang luar biasa pasien yang dinyatakan positif Covid-19 di Sumsel.
“Bisa dibayangkan cuma dalam waktu satu bulan seminggu terjadi penambahan pasien positif dari 16 orang menjadi 322 orang. Bahkan, data terkini saat ini jumlahnya yang dinyatakan positif sudah di atas 400 orang,” katanya.
Pengamat Sosial Unsri, Drs Bagindo Togar Butar Butar menyebut krisis pandemi Covid-19 ini sungguh diluar ekspektasi publik karenan selama berdirinya republik ini belum pernah ada krisis yang berkenaan dengan penyebaran virus yang sepelik ini.

“Akhirnya dalam menghadapi pandemi ini ada kesan sepertinya para pemimpin mulai dari level tertinggi hingga ke daerah termasuk gubernur dan bupati walikota gamang, panik bahkan sok tahu hingga membuat kebijakan yang terkesan asal dan diluar nalar,” sebut
Bagindo dalam diskusi yang di moderatori Rio Pratama ini. Selain dari sejumlah OKP dan organisasi kepemudaan dan mahasiswa, diskusi online ini turut dihadiri sejumlah pihak diantaranya Dir Intelkam Polda Sumsel, Kombes Pol Budi, Danrem 044/Gapo dan Kabid Dokkes Polda Sumsel, Kombes Pol dr Syamsul.
Sedangkan dari Pemprov Sumsel awalnya dikonfirmasi akan diikuti langsung oleh gubernur Sumsel Herman Deru tidak hadir.#osk

x

Jangan Lewatkan

Pengawasan Pertambangan di Sumsel Masih Rendah

Palembang, BP Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Hj RA Anita Noeringhati menyatakan keprihatinannya terhadap peristiwa longsornya tambang batubara ilegal ...