Home / Headline / Penerapan PSBB , Pemkot Palembang Harus Adopsi UU Kekarantinaan Kesehatan Secara Utuh

Penerapan PSBB , Pemkot Palembang Harus Adopsi UU Kekarantinaan Kesehatan Secara Utuh

BP/IST
Advokat dan Pengacara kondang kota Palembang, Sapriadi Syamsuddin SH MH

Palembang, BP

Advokat dan Pengacara kondang kota Palembang, Sapriadi Syamsuddin  SH MH mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang  harus mengadopsi secara utuh UU No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan .

“ Dalam konsideran keputusan Kemenkes tersebut tentang PSBB kota Palembang itu dia menimbang , jadi ada beberapa undang-undang yang ditimbang terkhusus UU No 6 tahun 2018 tadi, itu artinya harus mengadopsi secara utuh hak dan kewajiban,” katanya, Kamis (14/5).

Di Pasal 52 di UU No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan menurutnya dijelaskan ada namanya biaya hidup manusia dan hewan.

“ Arti kata kalimat ini jangan diterjemahkan miskin dan kaya, kalimat ini mengandung makna, siapapun yang berdomisili di tempat karantina tersebut maka pemerintah wajib memberikan biaya hidup primer, makan minumnya , persoalan dia kaya tidak mau menerima biaya hidup dari pemerintah itu persoalan lain, “ katanya.
Dia berharap jangan Pemerintah kota Palembang jangan berlomba-lomba pencitraan dengan membawa sembako kemana-mana tapi sasaran tidak tepat dan tujuan PSBB tidak maksimal.

“PSBB itu bukan kehendak rakyat tapi kehendak pemerintah, ketika kehendak pemerintah dia harus bertanggungjawab secara penuh, supata memutus virus corona bisa maksimal, jangan nyuruh
orang tidur tapi dia bergadang,” katanya.

Sementara itu Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) menerima laporan warga terkait penyaluran bantuan sosial (bansos). Tercatat sudah sudah ada 14 laporan di Sumsel yang masuk ke Ombudsman hingga hari ini, Kamis (14/5).

“Laporan berasal dari Palembang mencapai delapan keluhan. Lalu ada dua laporan dari Ogan Ilir, dan sisanya di Banyuasin, OKI, Muara Enim dan OKU Selatan, masing-masing ada satu laporan. Rata-rata mereka mengadu karena belum mendapat bantuan dari pemerintah,” kata Rahmah Awaliah, Kepala Keasistenan Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Sumsel.

Selain menerima laporan langsung, ternyata Ombudsman Sumsel juga memantau keluhan warga di media sosial (medsos). Sebab banyak warga memilih curhat di medsos ketimbang melapor langsung ke lembaga resmi seperti Ombdusman.

“Kita hanya sekedar memantau, karena untuk melaporkan kepada Ombudsman diperlukan identitas sebagai verifikasi data pelapor. Mungkin belum banyak yang tahu Posko Pengaduan COVID-19 dari Ombudsman sehingga mereka memilih ke medsos,” katanya.

Keluhan warga yang belum mendapat bansos di medsos tidak termasuk dalam laporan dalam Ombdusman Sumsel. Mengingat lembaga yang bertugas menyelidiki berbagai keluhan masyarakat ini memiliki prosedur dalam penanganan laporan.

Namun Rahmah mengatakan, pihaknya tetap menyampaikan hal tersebut ke pemerintah daerah (pemda) melalui rapat koordinasi. Termasuk meminta pemda aktif menjawab keluhan warga sebagai peran penting dalam pelayanan.
“Memang tidak tercatat sebagai pelapor karena mereka menyampaikan keluhan di medsos. Tapi muaranya akan disampaikan pada saat koordinasi dengan pemda. Bila pengaduannya ke medsos ombudsman, kita akan arahkan ke nomor WhatsApp pengaduan. Tetapi kalau ke medsos pemerintah daerah, harusnya pemda yang aktif dan bakal menjadi catatan Ombudsman Sumsel,” katanya.

Ombudsman Sumsel membagi laporan warga Palembang berdasarkan kecamatan. Kecamatan Seberang Ulu II misalnya, baru tiga orang yang melapor belum mendapat bantuan dari pemerintah. Sedangkan sisanya tersebar di Kecamatan Ilir Timur III, Alang-Alang Lebar, Seberang Ulu I, dan Ilir Timur I. Masing-masing baru satu laporan yang masuk.

Namun diyakini masih banyak keluhan warga terkait penyaluran bansos yang belum tersampaikan. Rahmah mengimbau warga yang belum mendapat bantuan atau mengetahui penyaluran tidak tepat sasaran, bisa mengadu ke nomor layanan Ombudsman Sumsel.

“Ada kemungkinan lebih banyak keluhan yang belum masuk. Warga yang mau melapor bisa menghubungi nomor WhatsApp di nomor 0811-9703-737. Atau situs resmi bit.ly/covid19ombudsman secara terpusat dan akan ditangani oleh daerah masing-masing,” katanya.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, pembahasan terkait aturan PSBB yang akan dituangkan dalam perwali akan dirapatkan bersama tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.
Draft perkad sudah disiapkan dan mengacu pada Permenkes nomor 9 tahun 2020.

Misalkan ada 11 sektor yang boleh beroperasi diantaranya, pangan, industri, perbankan, telekomunikasi, rumah makan (online), pasar, perkantoran dengan protokol kesehatan, media, dan lain-lain.

Ratu Dewa, juga membantah anggapan sejumlah pihak yang menyebut PSBB terlambat.
“Karena sebelumnya kita pertimbangnya soal peta sebaran. Seperti ada beberapa Kecamatan contohnya Gandus dan Bukit Kecil baru beberapa hari lalu ada yang positif Covid-19,” kata Ratu Dewa.

Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk menerapkan PSBB ini butuh proses karena ada beberapa proses administrasinya.
“Kita bahas tentang aturan kepala daerahnya, tentang materinya apa saja. Setelah itu selesai akan kita bawa ke Gubernur Sumsel. Lalu di Gubernur akan dilakukan harmonisasi dan dilihat bagaimana aturan diatasnya dengan perwali yang kita punya,” katanya.

Setelah itu nantinya akan dikembalikan lagi ke Pemerintah Kota Palembang, dan Pemkot akan membuat surat keputusan waktu pelaksanaannya kapan.

“Sedangkan untuk materinya sudah kita rancang sejak awal, karena sudah ada tim kaji mengkajinya. Baik itu analisis dari segi kesehata, analisis sarana dan prasarana, analisi jaring pengaman ekonomi, dan juga jaring pengaman sosial,” katanya.

Ia menghimbau kepada masyarakat, yang penting taati saja himbaun dari pemerintah dan tetap kedepankan protokol kesehatan.

“PSBB ini akan kita ajukan dulu untuk tujuh hari, lalu 14 hari dan apakah akan diperpanjang beberapa hari. Yang dilihat dari situasi dan kondisi penyebaran virus Covid-19 ini,” katanya.

Menurutnya, PSBB ini intinya pembatasan, baik pembatasan orang maupun pembatasan barang. Selama ini kita juga bisa dibilang sudah memberlakukan PSBB, tinggal optimalisasi saja.

Memang saat PSBB benar-benar dilakukan akan ada pengetatan-pengetatan dan tindak tegas di lapangan, dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Maka tidak perlu khawatir yang penting taati saja. Kalau keluar rumah pakai masker, jaga jarak, Insya Allah ini bukan jadi sesuatu yang baru,” katanya.

Lalu Walikota Harnojoyo mengatakan, sesungguhnya Pemkot sudah melakukan jaring pembatasan.
Belajar sudah di rumah, bekerja sudah di rumah, pembatasan kegiatan agama dan lain-lain.
Sebenarnya ini sudah dilakukan sejak lama. Ini sebagai landasan hukum hingga ada perwali. Selama ini sudah diakukan.

“Masyarakat sebagai garda terdepan juga harus sama-sama berperan, pakai masker, rajin cuci tanggan dan kalau tidak penting tidak usa keluar rumah,” kata Harnojoyo.#osk

x

Jangan Lewatkan

Tiga Paslon Bupati dan Wakil Bupati Muratara Janjikan Kesejahteraan Bagi Masyarakat Muratara

Palembang, BP Debat publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara)  digelar di Studio TVRI Sumsel Kampus ...