Home / Headline / Anton Sihombing Nilai Langkah Pemerintah Tepat Minimalisir Dampak Covid-19

Anton Sihombing Nilai Langkah Pemerintah Tepat Minimalisir Dampak Covid-19

Anton Sihombing

Jakarta, BP–Ketua Umum Lembaga Transparansi, Reformasi, Aparatur, Pengawasan, Asset Negara (TRAPAN) Anton Sihombing menegaskan, corona virus disease 2019 yang disebut dengan Covid-19 sungguh kejadian memilukan bagi umat manusia di kolong bumi. Meskipun bukan ini pertama kali dunia dilanda wabah pandemic, namun dampaknya sangat menyesakkan dada. Sebuah tragedi kemanusiaan yang tak terperi. Dalam kondisi seperti ini, selain mengharap kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, manusia tentu mengharap kepada negara.
Anton menambahkan, Pemerintah sudah melakukan langkah tepat guna meminimalisir dampak covid-19. Pemerintah telah mengindetifikasi masalah secara akurat, sehingga menetapkan suatu kebijakan yang proporsional. Tidak gegabah dan tidak larut dalam kepanikan; dapat menselaraskan berbagai kepentingan yang saling berkejaran dan tidak jarang saling berbenturan.
Menurut Anton, Covid-19 ini akan berisiko kematian dan risiko ekonomi yang saling menafikan. Sama-sama menyangkut kehidupan, sama-sama urgent. Di sinilah pemerintah dituntut benar-benar akurat membuat kebijakan. Sebab Pandemic covid-19 merupakan virus yang tingkat penularannya sangat tinggi. Maka isolasi terhadap pasien yang positif corona menjadi pilihan utama.
“Masuk akal, bila ada saran agar pemerintah segera menerapkan lockdown. Pikiran sederhananya untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Namun lockdown bukan tanpa risiko. Semua aktifitas akan berhentim ekonomi pun lumpuh. Pada titik ini, pemerintah melihat masyarakat belum siap berhenti dari aktifitas ekonomi sehari-hari. Penduduk Indonesia mayoritas masih menggantungkan hidup dari aktifitas harian. Bila pemerintah menerapkan kebijkan lockdown, tidak ada jaminan tidak ada penyebaran virus covid-19, karena kesadaran hukum masyarakat rendah. Sehingga apabila lockdown dipaksakan, kemungkinannya korban jiwa dan ekonomi lumpuh” ujar Anton di Jakarta, Sabtu (9/5).
Pilihan untuk melakukan pembatasan skala kecil hingga skala besar kata dia menjadi alternative terbaik. Pemerintah dapat memandu daerah untuk memitigasi tiap persoalan lokal, sehingga dapat menentukan sendiri bentuk pembatasan yang akan diambil. Apakah pembatasan social skala kecil atau besar. Pilihan ini juga dapat disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing daerah, berdasarkan skala risiko. Bila daerah menjadi episentrum penyebaran virus, opsi pengaturan social berskala besar (PSBB) menjadi pilihan tepat. Meskipun ada PSBB, namun ekonomi masih jalan. Karena konsumsi masyarakat merupakan pilar utama kehidupan ekonomi.
Dijelaskanm ada dua pekerjaan besar yang dilakukan pemerintah mengurangi dampak covid-19. Pertama mengurangi korban jiwa dan mengurangi dampak ekonomi. Untuk risiko pertama, pemerintah langsung membentuk gugus tugas penyelesaian pandemic covid-19. System pengorganisasian berjenjang dan menyeluruh (holistic) menjadi peta jalan memandu penyelesaian covid-19. Pemerintah mengarahkan agar pandemic merupakan tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia. Aparatur Negara, baik TNI/Polri maupun sipil negara harus bersinergi bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia dalam menangani pandemic ini.
Gugus tugas bertugas mengurangi risiko terpapar virus corona hingga menghindari kematian korban. Focus perhatian mempersiapkan infrastuktur kesehatan serta kesiapan para medis dalam penanganan pasian yang terpapar; Yaitu mempersiapkan rumah sakit rujukan beserta fasilitasnya, memperlengkapi alat test virus dan laboratorium. Memperlengkapi alat Perlindungandiri (APD) Para medis dan memberikanfas ilitas penunjang bagi mereka yang telah berjuang dalam penanganan korban terpapar virus corona.
Gugus tugas juga telahmembuat protocol penanganan virus covid-19 dan kemudian disosialisasikan secara intens kepada masyarakat. Gugus tugas senantiasa melakukan pendekatan persuasive kepada masyarakat, agar mematuhi protocol penanggulangan covid-19. Anjuran agar berdiam diri di rumah (stay at Home) merupakan langkah awal yang harus dijalankan masyarakat guna memutus mata rantai penyebaran virus corona. Selain berdiam diri di rumah, warga juga harus betul-betul menjagadiri: menggunakan masker, menjaga jarak (social distancing), mencuci tangan sesering mungkin, menjaga kebugaran tubuh agar tetap memiliki ketahanan tubuh yang baik.
Sedangkan dalam hal mengatasi dampak ekonomi, pemerintah telah membuat sebuah kebijakan di bidang fiscal dan moneter. Melalui koordinasi dan kerjasama diantara pemangku kebijakan fiscal danmoneter, yang tergabung dalam Komite stablitas system keuangan (KSSK) Yaitu kerjasama antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang dikoordinir secara apik oleh Menteri Koordinator Perekonomian. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 450 Triliun untuk penanggulangan covid-19, yaitu untuk memberikan bantuan langsung kepadamasyarakat, berupa jaring pengaman social, bantuan untuk karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan kerja karena ter dampak covid-19, bantuan kepada masyarakat miskin.
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk membantu dunia usaha agar tidak mengalami kebangkrutan, terutama UMKM. Bantuan pemerintah tersebut berupa stimulus keuangan agar dunia usaha tidak lumpuh. Meskipun sulit untuk tumbuh positif, namun dapat menghindari kontraksi lebih dalam. Prinsipnya, pemerintah ingin menjaga agar konsumsi masyarakat tetap berjalan, karena pertumbuhan ekonomi kitadelapan puluh persen ditopang oleh konsumsi. Sehingga bila tingkat konsumsi masyarakat masih berjalan, ekonomi kita lebih cepat pulih. Secara umum langkah pemerintah menangani covid-19 sudah dalam jalur yang benar(on the track). Yaitu denga nmenekan kurva pertumbuhan korban corona agar cepat melandai dengan tetap menjaga aktifitas ekonomi agar tidak jatuh pada krisis. Dua kepentinga terseebut tidak mudah disatukan, namun bisa dicari titik ekualibriumnya sehingga risiko kesehatan dan ekonomi dapat diminimalisir.
Namun, program pemerintah harus didukung oleh semua elemen negara. Perbedaan pandangan di masyarakat, adalah konsekuensi dari system demokrasi, tetapi seharusnya perbedaan itu mestinya dapat terkelola dengan cara demokratis dengan mengedepankan supremasi hukum.
Kita masih menemukan kekurangkompakan pemerintah, terutama dengan pemerintah daerah. Barangkali karena pengaruh kepentingan politik, tetapi semua harus saling mengingatkan, bahwa covid-19 merupakan musuh bersama. Karenaitu, masing-masing pihak harus menahan diri, agar tetap focus denganpenyelesaianpermasalahan covid-19 dan mengesampingkan kepentingan politik. Pemerintah pusat harus lebih mengintegrasikan lagi kerja-kerja berbagai stakeholder, terutama dengan pemerintah daerah, agar program pemerintah tepat sasaran. Dengan demikian, semua program pemerintah berjalan efektif, sehingga kita cepat keluar dari persoalan covid-19.#duk

x

Jangan Lewatkan

Polda Sumsel Gelar Apel Kesiapan Pengamanan TPS 

Palembang, BP Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof Dr Eko Indra Heri S memimpin apel kesiapan pengamanan TPS, simulasi dan pemberian ...