Home / Headline / Penimbunan Kawasan Kramasan Untuk Rencana Pembangunan Kantor Gubernur Sumsel Belum Ada Realisasi

Penimbunan Kawasan Kramasan Untuk Rencana Pembangunan Kantor Gubernur Sumsel Belum Ada Realisasi

BP/DUDY OSKANDAR
Ketua Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) yang membahas LKPJ Gubernur Sumsel tahun 2019, Ir H Syamsul Bahri,MM

Palembang, BP

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mewancanakan akan membangun kawasan perkantoran Gubernur Sumsel terpadu di kawasan Kramasan , Musi II Palembang, dimana perkantoran itu akan menempati lahan seluas enam (6) hektare.

Selain itu Pemprov Sumsel rencananya di tahun 2020 ini akan mulai melakukan penimbunan lahan sebelum pembangunan fisik yang direncanakan pada tahun 2020, hingga kini belum ada realisasinya .

” Kita tunggu, sebab itu khan itu tidak melalui kita lagi,  langsung melalui instruksi Menteri Dalam Negeri,” kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) yang membahas LKPJ Gubernur Sumsel tahun 2019, Ir H Syamsul Bahri,MM, Selasa (5/5).

Selain itu anggota Komisi IV DPRD Sumsel ini memastikan kalau hingga saat ini belum ada pengalihan anggaran infastruktur Sumsel di APBD 2020 untuk penanganan covid-19.

“ Hingga kini belum ada, memang ada beberapa dana DAK, ini LKPJ yang kita bahas 2019, yang tahun 2020 belum, 2020 ini masalah DAK di tunda oleh pusat, seperti di Mura ada dua paket disana ditunda, kita minta solusinya supaya jangan kondisi itu jalannya bisa mantap, itu aja,” katanya.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mewacanakan membangun kawasan perkantoran terpadu di kawasan Kramasan , Musi II Palembang. Perkantoran itu akan menempati lahan seluas enam hektare.
Rencananya, pada tahun 2020 nanti Pemprov akan mulai melakukan penimbunan lahan sebelum pembangunan fisik yang direncananya pada 2022.

Hal tersebut diutarakan Sekertaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Nasrun Umar usai memimpin rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tahun 2020, Jumat (25/10/2019) sore.

“Keinginan ini diutarakan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Kepala Daerah dan hal yang lumrah dan mulia. Sebagai Ketua TPAD saya harus menerjemahkan keinginan kedua pimpinan itu,” katanya.

Oleh karenanya, terhadap usulan-usulan mengenai pembangunan ataupun penambahan ruang kantor, renovasi kantor OPD akan ditiadakan.

Lantaran, Pemprov ingin memfokuskan persiapan anggaran pembangunan kawasan kantor terbaru yang baru.

“Percuma saja jika akan diperbaiki tapi nantinya akan direlokasi, ini upaya untuk langkah efisiensi juga,” katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali mengeksekusi lahan seluas enam hektar di Jalan Sarkowi, Soekarno-Hatta, Keramasan Kecamatan Kertapati, (Seberang Citraland) Senin (21/10/2019).

Lahan milik Pemprov tersebut sebagai bagian dari upaya penertiban dan pengaman aset yang selama ini gencar dilakukan jajaran Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel.

Meski sempat ada penolakan dari warga, namun pembongkaran bangunan-bangunan liar di atas lahan milik Pemprov berlangsung lancar.#osk

x

Jangan Lewatkan

Oknum Polisi Simpan Sabu Ditangkap

Palembang, BP Oknum polisi Bripka AF yang bertugas di Kepolisian Resor (Polres) Musi Rawas Utara (Muratara) ditangkap aparat Satuan Reserse ...