Home / Headline / ‘Letakkan Semua pada Ketentuan Peraturan, Aturan Keuangan, Insya Allah Semuanya Akan Baik’

‘Letakkan Semua pada Ketentuan Peraturan, Aturan Keuangan, Insya Allah Semuanya Akan Baik’

BP/DUDY OSKANDAR
35 orang pedagang yang berdagang di belakang kawasan Rumah Sakit dr Moehammad Hoesin (RSMH) Palembang yang sudah dua bulan tidak mendapatkan nafkah lantaran lokasi mereka berdagang akan dibangun oleh pihak RSMH. Peduli dengan nasib yang menimpa para pedagang tersebut, pihak Sriwijaya Corruption Watch (SCW) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memberikan bantuan paket sembako kepada 35 pedagang tersebut, Minggu (12/4).

Palembang, BP

35 orang pedagang yang berdagang di belakang kawasan Rumah Sakit dr Moehammad Hoesin (RSMH) Palembang yang sudah dua bulan tidak mendapatkan nafkah lantaran lokasi mereka berdagang akan dibangun oleh pihak RSMH, kini nasib mereka terlunta-lunta

Prihatin dengan nasib yang menimpa para pedagang tersebut, pihak Sriwijaya Corruption Watch (SCW) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memberikan bantuan paket sembako kepada 35 pedagang tersebut.

Penyerahan 35 paket sembako dilakukan di sekretariat SCW Provinsi Sumsel, Minggu (12/4).

Penyerahan secara simbolis diberikan langsung Direktur Eksekutif Sriwijaya Corruption Watch (SCW) Sumsel M Sanusi SH MH kepada Joni Aprizal selaku perwakilan pedagang.

Menurut Direktur Eksekutif Sriwijaya Corruption Watch (SCW) Sumsel M Sanusi SH MH mengatakan kalau sebanyak 35 pedagang yang berdagang di belakang RSMH sudah dua bulan ini tidak ada kepastian tempat berdagang karena lokasi mereka berdagang akan digusur pihak RSMH.

“ Mereka tidak masalah digusur tapi perlu ada solusi , mereka diberikan tempat yang layak untuk berdagang,” kata Sanusi sembari menegaskan akan terus mendampingi dan memperjuangkan nasib para pedagang tersebut.

Karena pedagang ini dua bulan ini tidak mendapatkan nafkah, menurut Sanusi, SCW Sumsel ikut peduli dan memberikan paket sembako kepada 35 pedagang ini

Sedangkan Perwakilan pedagang Joni Aprizal mengatakan awalnya pedagang telah diberikan surat peringatan (SP) hingga tiga kali oleh pihak RSMH dengan alasan lokasi tersebut untuk dibangun kolam retensi tahap kedua.

“ Tapi tanggal 10 Januari , kita diundang dialog oleh pihak RSMH, kami sudah sampaikan disitu, kami tidak mau pindah dari lokasi tersebut, kami ingin di relokasi, karena lokasi ada disitu, jadi kami minta solusi dari pihak rumah sakit, waktu itu pengacara RSMH terima kasih nanti diskusikan dulu, jadi kami pedagang berharap ada solusi katanya kalau diskusi, ternyata kami kami diberikan surat SP tanpa pemindahan lokasi baru,” katanya.

Selain itu pedagang dalam areal RSMH, menurutnya makin banyak, “ Apa bedanya pedagang dalam itu dengan kami, kemudian pedagang liar itu depan emergensi itu, makin hari makin banyak disitu,” katanya.

BP/DUDY OSKANDAR
35 orang pedagang yang berdagang di belakang kawasan Rumah Sakit dr Moehammad Hoesin (RSMH) Palembang yang sudah dua bulan tidak mendapatkan nafkah lantaran lokasi mereka berdagang akan dibangun oleh pihak RSMH. Peduli dengan nasib yang menimpa para pedagang tersebut, pihak Sriwijaya Corruption Watch (SCW) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memberikan bantuan paket sembako kepada 35 pedagang tersebut, Minggu (12/4).

Karena itu pihaknya siap pindah jika pihak RSMH memberikan lokasi yang baru,” Bukan berarti kami siap digusur, kami siap digusur iD Sumsel Agus Sutikno menilai melihat APBD cakrawala pemikirannya harus lebih luas, tidak hanya bicara mengajukan, membahas dan mengesahkan tapi juga bicara satu sama lain memahami posisi satu sama lain saling memberikan ruang diskusi.
“Karena bukan sekadar APBD itu terlambat disahkan yang penting dari situ bahwa jangan lupa APBD itu instrumen pembangunan yang bisa membantu mendorong pertumbuhan di daerah Sumatera Selatan itu salah satunya APBD, yaitu expenditure, pembelanjaan, belanja itu akan menghidupkan ekonomi di daerah, kontraktor mulai kerja, yang ngumpulkan pasir bisa jual pasir, toko bangunan, tenaga kerja dan sebagainya, itu bagian dari situ,” katanya, Jumat (10/1).
Terhadap hal-hal yang sifatnya administratif dan lain sebagainya menurut Agus, disini dituntut semua pihak berjiwa besar, kenegarawanan itu
“Lagi-lagi saya ingin sampaikan letakkan semua kepada ketentuan peraturan, aturan keuangan, tidak ada kemudian supremasi, letakkan semua kepada peraturan perundangan insya Allah semuanya akan baik, kalau APBD Sumsel tahun 2020 ini menjadi tidak clear ini menjadi preseden yang tidak bagus, karena menjadi semuanya terlambat,” katanya.

Kalau dalam rapat paripurna DPRD Sumsel tanggal 13 Januari mendatang APBD Sumsel tidak disahkan menurut politisi PPP ini maka APBD Sumsel berjalan dengan Peraturan Gubernur (Pergub).

“Pergubnya tergantung dari Kemendagri tapi kalau itu yang terjadi kurang baguslah, dan pasti ada sangsi administrasi dari Kemendagri tapi mestinya bisa dikomunikasikan, karena sebaik-baik itu komunikasi masing-masing pihak tidak ada ego,” katanya.

Pihaknya berharap anggota DPRD Sumsel untuk mencoba lebih arif lagi kemudian mempelajari ketentuan-ketentuan perundangan yang lebih luas , tidak hanya sekadar di APBD atau Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD 2020 tapi kalau belanja pemerintah ini lambat baik APBN dan APBD maka tidak akan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah ini .
“Sementara APBD itu instrumen, alat,sekarang kontraktor nganggur, pekerjaan nganggur, toko bangunan segala macam juga enggak jalan, khan gitu,” katanya.

Sedangkan Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati memastikan tanggal 13 Januari tetap menggelar paripurna pengesahan APBD Sumsel 2020.

“Insya Allah kami tetap akan paripurna, jadi dong, kita harus optimis dong,” katanya.#osk

x

Jangan Lewatkan

Tiga Pelaku Pencurian di Bukit Besar Diringkus

Palembang, BP Anggota Reskrim Polsek Ilir Barat I meringkus tiga pelaku pencurian barang masjid dan rumah kos an yang sering ...