Home / Headline / Fraksi PKS DPRD Palembang dan Kesultanan Palembang Sepakat Kawal dan Awasi Pembangunan Palembang

Fraksi PKS DPRD Palembang dan Kesultanan Palembang Sepakat Kawal dan Awasi Pembangunan Palembang

BP/IST
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Palembang yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Palembang Ridwan Saiman SH MH dan Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jayo Wikramo RM Fauwaz Diraja SH Mkn saat bertukar cindramata, Jumat (10/4).

Palembang, BP

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Palembang yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Palembang Ridwan Saiman SH MH melakukan reses di Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam, Jumat (10/4).
Kedatangan Ridwan disambut Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jayo Wikramo RM Fauwaz Diraja SH Mkn.

SMB IV mengapresiasi kedatangan Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Palembang yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Palembang tersebut.

Dalam pertemuan tersebut banyak hal yang dibahas mulai pembangunan kota Palembang selama ini seperti soal revitaliasi Sungai Sekanak, Sekanak Kerihin , Pedestrian Sudirman, Pajak Daerah.

Seperti contoh kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kota Palembang beberapa waktu, SMB IV menilai sangat memberatkan masyarakat, menurutnya untuk meningkat PAD kota Palembang tidak harus dari pajak bisa dengan cara menghidupkan kembali Trans Musi dan diisi penuh.Selain itu bagaimana BUMD-BUMD bisa menghasilkan keuntungan.

Mengenai PAD pasar 16 Ilir yang selalu kecil menurutnya perlu ada pendampingan pihak kejaksaan.
“Pertemuan ini tidak lain untuk menjalin silaturahim kekeluargaan kita, Insya Allah, saya juga tidak anti partai,” katanya.

Sedangkan , Ridwan Saiman mengatakan, kedatangan dirinya ke di Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam untuk melakukan reses sebagai anggota DPRD Palembang.

Sehingga dari reses ini akan diketahui permasalahan dan aspirasi masyarakat Palembang yang nantinya akan dibawa dan disampaikan ke DPRD Palembanh untuk di tindaklanjuti.

Menurut Ridwan , masyarakat juga harus mengkritisi kebijakan yang dikeluarkan Pemkot Palembang, apalagi dirinya juga masuk dalam anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Palembang.
Ridwan mencontohkan , seharusnya dalam pembahasan peraturan daerah (perda) harus melibatkan stekholder terkait seperti tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang membidangi bidang tersebut sehingga perda tersebut bisa diterima dan berjalan perda ditetapkan.

“ Yang kita sedih itu, pernah ada satu raperda tentang perpustakaan masih menyebut kabupaten lain, itu terjadi,” katanya.

Mengenai kenaikan PBB, Ketua DPD PKS kota Palembang ini menilai kenaikan PBB kemarin di kota Palembang tidak dikonsultasikan Pemkot Palembang ke DPRD Palembang sehingga DPRD Palembang menolak kenaikan PBB tersebut.

Namun baik Ridwan Saiman dan SMB IV sepakat kalau masyarakat dan stekholder terkait harus bersama-sama mengawal dan mengawasi jalannya Pemkot Palembang sehingga manfaat pembangunan di kota Palembang bisa dirasakan oleh masyarakat Palembang sendiri.

Dan diakhir pertemuan saling bertukar cindramata baik dari Ridwan Saiman dan SMB IV.#osk

x

Jangan Lewatkan

BPK , KPI Bersama PWI Sumsel Bersinergi Tingkatkan Kerja Sama

Palembang, BP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan dan  PWI Sumsel serta Komisi Informasi Publik (KIP) Sumsel bersinergi dan menjalin ...