Home / Headline / Ketua DPD RI: Tidak Benar RUU Minerba Cacat Hukum

Ketua DPD RI: Tidak Benar RUU Minerba Cacat Hukum

Surabaya, BP–Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattaluti mengatakan, berlebihan anggapan Koalisi Masyarakat Peduli Minerba (KMPM) bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) adalah cacat hukum.
Menurut LaNyalla, pemerintah bahkan menunda agenda pembahasan tersebut, karena semua pihak masih fokus kepada penanganan wabah Covid-19.
“Menteri ESDM sudah menyampaikan penundaan pembahasan. Bahkan di suratnya tertanggal 3 April 2020, disebut sampai batas waktu yang belum ditentukan. Jadi darimana dianggap cacat hukum. Dibahas saja belum.” ujar LaNyalla di Surabaya, Rabu (8/4).
Tidak dilibatkannya DPD RI dalam pembahasan RUU tersebut, LaNyalla menyatakan tidak benar. Sebab pimpinan DPR RI sudah bersurat ke DPD RI terkait hal itu. Tugas DPD RI melalui alat kelengkapan selain menyusun dan membahas DIM, nanti akan terlibat di fase pembahasan tingkat pertama.
“Tapi sekali lagi saya sampaikan ditunda. Dan para Senator masih di daerah masing-masing untuk bekerja bersama pemerintah daerah dalam penanggulangan wabah Covid-19.” Kata LlaNyalla.
Wakul Ketua DPD Sultan Baktiar Najamuddin menyatakan akan berkoordinasi dengan pimpinan DPR RI terkait hal itu. Mengingat amanat konstitusi di UUD NRI 1945 pasal 22D ayat (1) dan (2) yang memberi kewenangan kepada DPD RI untuk ikut membahas. Serta mengacu kepada putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 serta UU MD3. “Semua yang berkaitan dengan daerah, dalam hal ini Sumber Daya Alam, DPD pasti mengambil peran,” papar Sultan. #duk

x

Jangan Lewatkan

Pria di Palembang Tega Pukul Kepala Ibu Kandung karena Tak Diberi Uang

Palembang, BP Seorang pria muda di Palembang tega menganiaya ibu kandungnya dengan memukul kepala dan menendang perut. Perilaku tak terpuji ...