Home / Headline / DPRD Sumsel Minta Gubernur Kumpulkan Kepala Daerah , Anggap Penanganan Covid-19 Terkesan Sendiri-Sendiri

DPRD Sumsel Minta Gubernur Kumpulkan Kepala Daerah , Anggap Penanganan Covid-19 Terkesan Sendiri-Sendiri

BP/DUDY OSKANDAR
Suasana rapat bersama antara DPRD Sumsel, pemerintah provinsi Sumsel, gugus tugas covid 19 Sumsel dan BPBD Sumsel di Gedung DPRD Sumsel, Rabu (8/4).

Palembang, BP

Kalangan DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) mempertanyakan koordinasi penanganan virus corona (Covid-19) yang dianggap terkesan dikerjakan sendiri-sendiri , tanpa koordinasi antara kabupaten kota dan provinsi. Perlu koordinasi, sinergi dan satu langkah bersama dalam menangani Covid-19 di Sumsel.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Komisi IV DPRD Sumsel MF Ridho yang mengkritisi penanganan wabah virus corona (Covid-19) di Sumsel,  dia meminta Gubernur Sumsel  segera mengumpulkan kepala daerah 17 kabupaten kota guna bersama-sama dan satu langkah dalam menangani covid-19 di Sumsel.

“ Memang kita punya SOP tapi kesannya khan daerah ini sendiri-sendiri dan Pemprov ini hanya mengandalkan informasi, maksud saya ada sinergi daerah mengerjakan apa, provinsi mengerjakan apa, itu secara serentak dengan SOP yang sama, jangan daerah ada yang kerja sendiri melaporkan hanya itu saja tapi itu  dianggap ada koordinasi, ya…… dipanggil 17 bupati dan walikota, “ katanya dalam rapat bersama antara DPRD Sumsel, pemerintah provinsi Sumsel, gugus tugas covid 19 Sumsel dan BPBD Sumsel di Gedung DPRD Sumsel, Rabu (8/4).

Selain  itu politisi Partai Demokrat  mendesak agar semua pintu masuk perlintasan kabupaten kota di seluruh Sumsel dibuat tim dengan dilengkapi alat lengkap.

“ Seperti yang disampaikan teman-teman tadi salah satu contohnya pintu tol, pintu keluar masuk kabupaten antar kabupaten, yang kita lihat ada kabupaten seperti Lubuk Linggau membuat perlintasan antara Lubuk Linggau dengan Kepayang ( Bengkulu)  sudah ada petugasnya, nah ini harusnya semuanya tersingkronisasi, jadi semuanya gerakannya itu sama, jangan nunggu sudah banyak baru kita lebih intens,” katanya.

Dia juga mengkritisi terhadap banyaknya Orang Dalam Pengawasan (ODP) di Sumsel hal ini disebabkan lantaran pintu masuk ke Sumsel terbuka dan tidak ada pengawasan yang ketat hingga kini.

“ Termasuk kita dalam ruangan ini ODP semua, tetapi kita tidak dihitung disini yang dihitung hanya tercatat,  mulai kita seminggu lalu khan atau 10 hari yang lalu kah, itu yang kita catat. Semuanya kita lihat kepala daerah ini ingin tampil sendiri, pencitraan sendiri , enggak boleh seperti itu, harus Gubernur satu kendali, tolong sampaikan , kita ini dalam rangka mencegah dan mengobati , “ katanya.

Apalagi dilihatnya kalau Pemprov Sumsel sibuk sendiri dalam penanganan Covid-19. “ Kalau bagi saya saya tidak melihat prestisius anggaran, anggaran Rp 2 miliar kalau efektif ya wht not?, bukan karena anggaran harus sekian ratus miliar itu bisa menjadi garansi tapi harus sinergitasnya,” katanya dengan nada tinggi.

Termasukk Ridho meminta agar dokter-dokter  terkait covid-19 di Sumsel agar dipetakan dan dikoordinasikan sehingga bisa merata di seluruh Sumsel namun  hal tersebut belum didengarnya .

“Kalau bikin seperti ini, jangan idak sibuk bae, mohon maaf kito, mohon maaf nian, karena semua ini belum menyentuh substansi bagaimana menghilangkan , mencegah, semuanya pada aksesoris terhadap tadinya juga yang disampaikan teman-teman Alat Perlindungan Diri (APD) hampir seluruh rumah sakit, puskesmas , enggak ada buk, saya bingung juga kenapa rumah sakit Hermina tidak ada , manajemen direkturnya enggak beli, maksud aku berapa banyaklah beli dulu berapo 10 ikok, yang Pemprov ini dapat bantuan pemerintah pusat belum ada disampaikan ke kami dibagikan kesiapa bantuan tadi pengusaha tadi bantunya kemana? . Ini harus dikendalikan sehingga seluruh rumah sakit pratama, rumah sakit kabupaten kota , puskesmas rawat inap seluruhnya harus sudah ada ,” katanya.

Ridho mengakui , dirinya termasuk  pihak yang ikut membantu APD di rumah sakit Pratama Sukajadi, Puskesmas Kenten.

“Walaupun belum ada pasien itulah disebut sedia payung sebelum hujan tadi, “ katanya.

Ridho kembali menegaskan kembali penanganan covid-19 di Sumsel semuanya  ini harus disinergikan, apa diberbuat, apa diperbuat setiap kabupaten standarnya sama.

“ Yang keberadaan provinsi , keberadaan posko besarnya di Palembang ya bagaimana sinerginya walikota Palembang jadi apa yang dikerjakan walikota dan provinsi sama , jangan tumpang tindih nanti, harapan saya kalau persoalan anggaran kalau untuk kesehatan dan kemanusiaan enggak ada pedulilah, tinggal Pemprov saja berpikir, banyak anggaran bisa diefisiensikan bukan sekadar dari melihat biaya perjalanan dinas, biaya yang biasanya kegiatan ceremoni itu pangkaslah galo!….. yang tiap hari pak Gubernur dinas apo, tiap minggu datang buka, datang buka, coretlah galo, nah termasuk kegiatan lain dalam bentuk fisik yang memang belum ada urgenitasnya sekarang ini,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas yang memimpin rapat, meminta penanganan covid-19 antara Provinsi dan kabupaten kota bisa holistik dan jangan dibebankan semuanya kepada Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, Lesty Nurainy semua.

“ Sekarang harus dibuat pengetatan wilayah, siapa bertanggung jawab, standarnya bagaimana di kabupaten kota, SOP seperti ini ini harus diluruskan semua, sehingga anggaran timbul di kabupaten kota, standarnya ditetapkan oleh Provinsi dan di koordinasikan oleh Gubernur, dan bagaimana mensinergikan 17 kabupaten kota biar satu irama, dan jangan dibebankan semuanya di kota Palembang , kabupaten kota lain bagaimana,” katanya.

Politisi PDIP ini  juga meminta Pemprov Sumsel merumuskan langkah-langkah penanganan sosial kemasyarakatan akibat dampak covid-19 di Sumsel yang cukup lama ini.

Senada dikemukakan Anggota DPRD Sumsel Syamsul Bahri melihat gerak pemerintah daerah belum ada untuk covid-19 termasuk soal pengetatan diperbatasan Sumsel dan kurangnya APD di kabupaten kota.

Anggota DPRD Sumsel Askweni malah meminta kesatuan gerak provinsi dan kabupaten kota dalam penanganan Covid-19.

Termasuk distribusi APD, anggaran dan sebagainya yang dilihatnya belum merata di kabupaten kota di Sumsel.

Senada dikemukakan anggota DPRD Sumsel H Nasrul Halim mengingatkan semua pihak agar bertindak cepat dalam penanganan Covid-19.

“ Lebih baik kita sedia payung sebelum hujan, , masih banyak rumah sakit kita membutuhkan APD di puskesmas aku yakin tidak ada, apolagi di OKI yang ujung-ujung tulung,” katanya.

Selain itu dia mempertanyakan jumlah masyarakat Sumsel yang telah dilakukan rapid test corona termasuk bagaimana tugas pemerintah membantu masyarakat berdampak corona di seluruh Sumsel.

“ Mari kita bergandengan tangan untuk mengatasi covid-19 ini,” katanya.

Asisten I Setda Pemprov Sumsel DR H Ahmad Najib berjanji akan segera menyikapi semua aspirasi yang disampaikan anggota DPRD Sumsel tersebut.

Termasuk melakukan pengetatan di daerah perbatasan Sumsel dan melakukan croos ke lapangan dengan melakukan koordinasi antar sektor.

“ Selesai ini kami panggil kepala dinas perhubungan , “ katanya sembari mengatakan pihaknya meminta semua pihak termasuk Bapeda bergerak cepat.

“ Kelangkaan APD ini menjadi bahan bagian kita jadi intervensi anggaran untuk apa, saya mendapat 19 kontributor alkes bahkan ada mengatakan tidak ada, itu sudah saya laporkan kepada pak Wakapolda untuk mengambil gerakan-gerakan supaya ini jangan ditimbun karena puskesmas-puskesmas sebagai rujukan ini jadi bagian terdepan,” katanya

Sedangkan Kepala BPKAD Sumsel Muklis menjelaskan kalau plapon anggaran covid-19 Sumsel Rp120 miliar dinilai tidak cukup terutama pasca bencana, artinya dampak ekonominya perlu dipikirkan juga .

“ Usulan dinas kesehatan kemarin sudah memprediksi 3, 4 bulan hampir Rp700 miliar usulannya. Tapi terpenting bagaimana kita menyelesaikan ini dulu kedepan, kalau kurang kita tambah, dan seluruh anggaran di OPD kita kita realokasikan ke dinas kesehatan, BPBD dan dinas sosial untuk penanganan covid-19,” katanya.

Sedangkan untuk anggaran dampak sosial covid-19 di Sumsel sudah dialokasikan di Dinas Sosial Sumsel Rp8 miliar yang dianggap masih kurang.

Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, Lesty Nurainy mengaku sejak dua hari terakhir memang tidak ada tambahan pasien positif di Sumsel, jumlah yang positif sampai dengan kemarin berjumlah 16 orang.Tapi per hari ini ada tambahan satu orang, ini mungkin akan diumumkan gugus tugas nasional pada sore ini,” kata Lesty .

Menurut Lesty, untuk keseluruhan jumlah ODP di Sumsel sebanyak 1763 orang, PDP sebanyak 69 orang.

Untuk ODP dari 1763 orang, 31 orang dinyatakan negartif dan 18 orang masih menunggu proses lab dan sudah dirawat.

“Dari yang PDP, 1 orang dinyatakan sembuh yakni istri dari JS pasien yang sudah meninggal dunia pada 23 Maret lalu,” ujarnya.

Hingga hari ini, menurut Lesty, baru kota Prabumulih yang ditetapkan sebagai zona merah penyebaran covid 19 sedangkan Palembang dan OKU masih zona kuning.

“Kenapa ditetapkan zona merah, karena sudah ada pasien positif yang berasal dari transmisi lokal. Sedangkan zona kuning, pasien yang ada bukan karena transmisi lokal tetapi impor dari daerah lain,” kata Lesty.

Lesty mengakui, hingga saat ini Sumsel masih kekurangan APD (alat pelindung diri) bagi tenaga medis. APD yang telah ada pun masih ada kekurangan kelengkapan seperti kacamata medis (google) dan masker.
“Beberapa APD kita memang kurang seperti masker. Ini sudah dipesan tapi belum sampai,” katanya.#osk

x

Jangan Lewatkan

 Debat Pasangan Calon Cabup dan Cawabup OKU Timur,   Terkait Penanganan Covid-19 Dinilai Kurang Hangat

Palembang, BP Debat kandidat  pasangan calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati  (Cawabup) OKU Timur di gelar di Hotel Excelton, ...