DPRD Sumsel Siap Pantau Paket Kebijakan Pemerintah Dampak Pandemi Virus Corona

11

BP/IST
H Budiarto Marsul

Palembang, BP

Presiden Joko Widodo mengumumkan ia telah meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang diterbitkan untuk menanggulangi dampak pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan bagi masyarakat berdampak Covid-19.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) H Budiarto Marsul mengatakan, paket-paket kebijakan yang diturunkan pemerintah yang tujuannya mengurangi dampak virus corona bagi masyarakat , DPRD Sumsel akan dukung dan memantaunya di lapangan untuk di wilayah Sumsel.

“ Hingga kini paket kebijakan pemerintah itu belum turun ke bawah, tapi kami siap akan memantaunya di tingkat masyarakat sehingga bisa meringankan beban masyarakat,” kata Budiarto, Jumat (3/4).

Selain itu dia mengharapkan pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Sumsel waspada akan bahaya virus corona jangan sampai ada yang menjadi korban.

“ Untuk itu diperlukan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi himbauan pemerintah dengan melakukan banyak aktivitas didalam rumah, pakai masker dalam melakukan aktivitas,” katanya.

Politisi parta Gerindra ini juga meminta pemerintah daerah mengawasi dengan ketat orang-orang yang masuk di wilayah Sumsel agar masyarakat terhindar dari virus corona.

Mantan Wakil Walikota Pagaralam ini menyadari ekonomi masyarakat menjadi sulit dengan merebaknya virus corona ini, sehingga menurutnya sudah sewajarnya pemerintah memberikan perhatian kepada masyarakat yang berdampak dari virus corona ini terutama dari sisi ekonomi.

Adapun rincian kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan yang diatur dalam Perppu baru tersebut adalah sebagai berikut.

Tambahan belanja APBN 2020 senilai Rp405,1 triliun Jokowi menyatakan pemerintah memutuskan untuk menambah anggaran belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun.
Penambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk sejumlah sektor, yakni: untuk belanja bidang kesehatan dialokasikan Rp75 triliun untuk anggaran perlindungan sosial dialokasikan Rp110 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR) dialokasikan Rp70,1 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya UMKM, dialokasikan Rp150 triliun.

Baca:  Usai Rapat Paripurna , Ketua Komisi I DPRD Sumsel Dapat Kejutan Ulang Tahun

Prioritas anggaran di bidang kesehatan sesuai dengan keterangan Jokowi, pembelanjaan anggaran Rp75 triliun di bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk pemenuhan sejumlah keperluan, yakni: perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian Alat Pelindung Diri (APD) pembelian alat-alat kesehatan seperti test kit, reagen, ventilator, hand sanitizer dan lainnya upgrade 132 rumah sakit rujukan Covid-19, termasuk Wisma Atlet insentif dokter, perawat dan tenaga rumah sakit (Insentif dokter spesialis Rp15 juta/bulan, dokter umum Rp10 juta/bulan, perawat Rp7,5 juta/bulan, dan tenaga medis lainnya Rp5 juta/bulan). santunan kematian tenaga medis Rp300 juta penanganan permasalahan kesehatan lainnya.

Prioritas anggaran untuk perlindungan sosial Menurut Jokowi, pemerintah akan memprioritaskan alokasi angaran untuk perlindungan sosial saat pandemi corona ke sejumlah program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, hingga keringanan tarif listrik. Rinciannya ialah: jumlah penerima manfaat PKH ditambah dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga jumlah penerima manfaat Kartu Sembako juga ditambah dari 15,2 juta menjadi 20 juta orang pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 VA dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900 VA.

Baca:  Teror Harimau, Budiarto Marsul: Kondisinya Sudah Sangat Mendesak Bapak Gubernur . Kami Meminta Tindakan Nyata

Anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun untuk 5,6 juta orang yang terkena PHK, pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima manfaat program ini akan menerima insentif pascapelatihan Rp 600 ribu, dengan biaya pelatihan 1 juta. dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok senilai Rp25 triliun.

Prioritas anggaran untuk insentif dunia usaha Pemerintah memberikan sejumlah insentif sebagai stimulus ekonomi untuk para pelaku UMKM dan dunia usaha, yang berupa: penggratisan PPh 21 untuk pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal Rp200 juta (selama setahun) pembebasan PPN impor bagi para Wajib Pajak Kemudian Impor Tujuan Ekspor (KITE), terutama KITE dari kalangan industri kecil dan menengah, pada 19 sektor tertentu pengurangan tarif PPh sebesar 25 persen bagi para Wajib Pajak Kemudian Impor Tujuan Ekspor (KITE), terutama industri kecil menengah, pada sektor tertentu percepatan restitusi PPN bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan.

Prioritas di bidang non-fiskal Pemerintah memberlakukan sejumlah kebijakan di bidang non-fiskal untuk menjamin menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan, termasuk bahan baku industri. Sejumlah kebijakan itu adalah: penyederhanaan larangan terbatas (lartas) ekspor penyederhanaan larangan terbatas (lartas impor) percepatan layanan proses ekspor-impor melalui national logistic ecosystem.

Baca:  Budiarto Enggan Komentari Isu Pengisian Kursi Wakil Ketua DPRD Sumsel

Revisi batas maksimal defisit APBN Perrpu yang diteken oleh Jokowi pada hari ini juga mengatur revisi terhadap batas maksimal defisit APBN menjadi di atas 3 persen.

Relaksasi batas maksimal defisit APBN ini diberlakukan pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Menurut Jokowi, pemerintah berupaya mengantisipasi kemungkinan defisit APBN yang diprediksi dapat membengkak hingga 5,07 persen. Dia menegaskan kedisiplinan fiskal maksimal defisit 3 persen akan kembali diterapkan pada tahun 2023.
Kebijakan moneter Jokowi menerangkan pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berupaya untuk mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk memberikan daya dukung dan menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Menurut dia, BI telah mengeluarkan kebijakan stimulus moneter melalui kebijakan intensitas triple intervention, dan menurunkan rasio giro wajib minimum valuta asing bank umum konvensional.
“Juga memperluas underlying transaksi bagi investor asing dan penggunaan bank kustodi global dan domestik untuk kegiatan investasi,” ujar Jokowi.

Selain itu, kata Jokowi, OJK juga menerbitkan beberapa kebijakan, yaitu: pemberian keringanan dan/atau penundaan pembayaran kredit atau leasing sampai dengan Rp10 miliar, termasuk untuk UMKM dan pekerja informal, maksimal 1 tahun memberikan keringanan dan/atau penundaan pembayaran kredit atau leasing tanpa batasan plafon, sesuai kemampuan bayar debitur dan disepakati dengan bank atau lembaga leasing.#osk