Home / Headline / Hak Adat Sebagai HAM

Hak Adat Sebagai HAM

Oleh : Albar S Subari SH SU (Ketua
Pembina Adat Sumatera Selatan

DUNIA  internasional telah menjamin masyarakat hukum adat mempunyai hak atas sumber daya Alam. Hak ini masuk dalam kategori hak positif. Sebagai implikasi pembagian ini, PBB secara khusus membentuk forum permanent yang menggarap isu tentang masyarakat hukum adat ada di bawah Dewan Ekonomi Sosial Budaya ( Council of Economic, Sicial and Culture). PBB mengesah kan forum tersebut pada tahun 1982 dengan mengambil nama kelompok kerja tentang populasi masyarakat hukum adat (Working Group on Indigenous Populations).

Sebagai bagian dari hak positif, maka negara mempunyai kewajiban untuk melindunginya melalui undang undang yang memihak kepadanya (by commission).

Ditingkat nasional, terdapat undang undang nomor 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Oleh sebab itu, Negara mempunyai kewajiban to respect, to protect dan to fulfill atas hak di atas. Hak Masyarakat Hukum Adat atas sumber Alam (hutan) merupakan isu yang krusial dibicarakan.

Selain kelompok kerja dibawah Dewan Ecosoc, ada komisi lain di PBB yang mempunyai perhatian terhadap hak masyarakat hukum adat. ILO sebagai bagian dari komisi PBB bahkan mempunyai dua konvensi untuk melindungi masyarakat hukum adat, yakni konvensi nomor 107 tahin 1957 berkenan dengan perlindungan dan integrasi masyarakat hukum adat, masyarakat kesukuan dan sdmi kesukuan di negara negara merdeka.

Dan konvensi nomor 169 tahun 1989. Berjudul Konvensi tentang Masyarakat Adat dan kesukuan di negara negara merdeka (Convention concerning Indigenous and Tribal People in Independent countries). Konvensi 169 lebih baik dari sebelumnya karena sudah merekomendasi” pemelihara / pelestarian (preservation) dan “partisipasi, yaitu partisipasi masyarakat adat dalam kebijakan dan keputusan keputusan yang nempengaruhi mereka.

Pada bulan Juli 1993 kelompok kerja tersebut menyerah kan draft tersebut kepada Sub Komisi Hak Asasi Manusia. Atas pertimbangan tersebut, maka Komisi HAM membentuk kelompok kerja untuk mendelekrasikan Draft. Barulah Dewan HAM pada tanggal 29 Juni 2006 mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak Hak Masyarakat hukum Adat.

Dalam konteks nasional, konstitusi menjamin masyarakat hukum adat melalui Pasal 18 ayat 1 UUD 1945 kemudian ayat 2 nya. Dan ditindak lanjuti Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Hak Asasi Manusia melalui Pasal 6 ayat 1 juga menjamin hak masyarakat hukum adat. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah. Ayat 2 mengatakan identitas Budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.#

x

Jangan Lewatkan

Kapolda Sumsel Cek N Ricek Pembangunan Masjid Assa’adah

Palembang, BP Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel)  Irjen Pol Prof Dr Eko Indra Heri ,S MM didampingi Kayanma Polda Sumsel AKBP ...