Home / Headline / Ketua DPD Minta Senator Pantau Kebijakan Pusat

Ketua DPD Minta Senator Pantau Kebijakan Pusat

Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattaliti

Surabaya, BP–Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Untuk meminta semua senator yang sedang berada di daerah masing-masing untuk memantau alat pelindung diri (APD) yang dianggap kurang mencukupi bagi petugas medis .
Dikatakan, pemerintah pusat telah mendatangkan sejumlah alat kesehatan, termasuk APD bagi tenaga medis. Sehingga harus dipastikan distribusi alat tersebut sampai ke daerah dengan cepat dan tidak menimbulkan kekecewaan masyarakat di daerah.
“Jangan sampai pemerintah pusat sudah bekerja, tetapi tidak sampai ke daerah karena hal-hal teknis atau kelambatan distribusi. Segera kita pantau dan kita laporkan ke pusat. Kita bantu daerah semaksimal mungkin,” tegas LaNyalla di Surabaya, Selasa (24/3).
Ditambahkan, ada dua isu utama yang harus menjadi perhatian senator di daerah, pertama soal isu kesehatan tadi, dan jaring pengaman sosial. Terkait dengan ketersediaan kebutuhan pokok yang terjangkau dari sisi harga dan terakses dari sisi keberadaan bahan-bahan tersebut. Karena dengan pelambatan ekonomi, dipastikan daya beli masyarakat menurun.
“Daerah harus memastikan masyarakat yang diminta di rumah dengan mudah mengakses bahan tersebut, terutama sembako. Daerah harus menyiapkan protokol operasi pasar dan gelar sembako di kawasan dekat pemukiman,” ujarnya.
Dan supaya tidak mematikan pedagang pasar, kata dia, sembako tersebut seharusnya diserap dari pasar oleh pemda. Hanya dipindahkan lokasinya, didekatkan ke kawasan hunian dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19 dalam prosesnya.
Upaya lain, para senator diminta membantu mensosialisasikan beberapa paket kebijakan stimulus yang telah diputuskan pemerintah pusat ke masyarakat melalui media lokal.
Seperti yang terbaru kelonggaran angsuran kredit, penurunan pajak, dan lain-lain ke masyarakat di daerah. “Dan kita pastikan Lembaga keuangan bank dan non-bank menaati dan menjalankan kebijakan tersebut. Bila tidak jalan, langsung laporkan ke OJK (otoritas jasa keuangan),” tandasnya.
Langkah terakhir, menghimbau semua pihak dari kalangan menengah ke atas untuk membeli produk dalam negeri, baik produksi pabrikan dalam negeri maupun UMKM. Sehingga distribusi barang dan jasa serta produksi di daerah terjaga.#duk

x

Jangan Lewatkan

Debat Publik Kedua Bupati Muratara , Kandidat Tawarkan  Kesejahteraan Rakyat

Palembang, BP Debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara (Muratara) digelar Senin (23/11). Pemilihan kepala daerah ...