Home / Headline / Anggota DPRD Sumsel Dapil Palembang 1 Cek Kesiapan RSUD Palembang Bari Hadapi Covid-19

Anggota DPRD Sumsel Dapil Palembang 1 Cek Kesiapan RSUD Palembang Bari Hadapi Covid-19

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan (Dapil) Palembang 1 terdiri dari Mgs Syaiful Padli ( PKS) dan di dampingi Chairul S Matdiah (Partai Demokrat) dan Prima Salam SH (Partai Gerindra) menggeler reses hari kedua di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palembang Bari, Selasa (24/3).

Palembang, BP

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan (Dapil) Palembang 1 terdiri dari Mgs Syaiful Padli ( PKS) dan di dampingi Chairul S Matdiah (Partai Demokrat) dan Prima Salam SH (Partai Gerindra) menggeler reses hari kedua di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palembang Bari, Selasa (24/3).

Kedatangan anggota DPRD Sumsel ini di terima oleh Direktur Utama RSUD Palembang Bari, dr. Hj. Makiani, S.H., M.M., MARS dan jajaran.

Menurut Mgs Syaiful Padli kedatangan mereka di RSUD Palembang Bari ini tadinya akan dihadiri ketua rombongan Hj RA Anita Noeringati namun tidak bisa hadir dalam reses kali ini karena ada rapat dengan Gubernur Sumsel tentang kelanjutan pencegahan Covid -19 di Sumsel.

“ Ada enam orang selain kami yang harusnya harus hadir hari ini yaitu Dedi Sipriyanto dari PDIP, Kartak Sas dari PKB, “ katanya.

Menurut Syaiful Padli, walaupun RSUD Palembang Bari tidak masuk dalam rumah sakit rujukan Covid-19 namun hanya masuk dalam rumah sakit second line dan pihaknya meminta informasi mengenai apakah ada pasien terkait Covid-19.

Selain itu pihaknya juga meminta tentang realisasi BPJS Kesehatan untuk PBI APBD Sumsel .

“ Untuk kota Palembang saja dialokasikan Rp50 miliar, untuk PBI APBD Sumsel, 8,2 juta penduduk Sumsel, penduduk miskin terakhir12,5 persen, artinya 1,1 juta jiwa terbesar ada di kota Palembang, apalagi Palembang ini sudah UHC, artinya setiap warga kota Palembang yang sakit dan miskin bisa dilayani dengan gratis dengan KTP dan KK tapi kenyataaannya di RSUD Palembang Bari saya menemukan banyak terjadi masyarakat yang tidak bisa menggunakan KTP dan KK karena namanya tidak termasuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) dalam Dinsos, menyikapi hal tersebut kami ingin mendengar langsung dari ibu Dirut bagaimana menyikapinya” katanya.

Selain pihaknya juga mendengar masih ada yang menunggak sehingga data yang menunggak ini akan pihaknya bawa ke BPJS Kesehatan sehingga pihaknya meminta BPJS Kesehatan kebijakan.

“ Kami sampai ke Jakarta meminta tax amnesti untuk masyarakat miskin yang tertunggak yang ada denda untuk di hapuskan dendanya, ini juga mohon informasinya pasien yang masih menunggak di RSUD Palembang Bari ini, “katanya.

Selain itu kalau ada hutang BPJS Kesehatan yang belum dibayarkan pihaknya mohon informasikan agar bisa di tagihkan ke BPJS Kesehatan sehingga cash flow RSUD Palembang Bari bisa lancar.

Direktur Utama RSUD Palembang Bari, dr. Hj. Makiani, S.H., M.M., MARS menjelaskan kalau untuk Covid-19, RSUD Palembang masuk dalam rumah sakit second line.

“Walaupun kami belum ditetapkan sebagai rumah sakit second line tapi bapak walikota sudah menetapkan, rumah sakit kita jadi rujukan dari puskesmas bila ada kasus-kasus yang di curigai Covid-19,” katanya.
Selain itu pihaknya tidak menolak pasien terkait Covid-19 tetap dilayani dan telah menyiapkan 14 tempat tidur untuk ruang isolasi.

Selain itu RSUD Palembang Bari telah menyiapkan 4 dokter spesialis penyakit dalam , satu dokter spesialis paru dan dokter lain juga disiapkan.

“ Kendala kami soal APD, jadi kami penyiapkan APD alternatip seperti pembuatan sendiri penutup badan , masker kami yang N95 yang terbatas akhirnya kami tidak pakai seluruhnya, kami menyiapkan alternatip lain seperti jas hujan, sepatu bot untuk melengkapi kondisi persiapan ruang isolasi yang ada, “ katanya sembari mengatakan untuk anggaran DAK pihaknya sudah mengajukan dan tinggal pelaksanaan dan barang yang diminta menunjang Covid-19.

selain itu , pihaknya sudah meminta Pemkot Palembang membayar semua hutang di RSUD Palembang Bari supaya pihaknya bisa memaksimalkan dana BLUD yang ada di RSUD Palembang untuk penanggulangan Covid-19 ini.Selain itu pihaknya sudah menyiapkan tim internal lengkap menangani Covid-19.

Selain pihaknya juga menerapkan isolasi diri bagi petugas RSUD Palembang Bari bagi yang pulang umroh, pulang luar negeri dan memberikan suplement tambahan bagi petugas RSUD Palembang Bari yaitu susu dan telur.
Selain itu ruangan pelayanan kelas II itu semuanya akan menjadi ruang Covid-19 dengan 50 tempat tidur.

“ Namun kendala kami, perawatnya pasti kurang, dan kami sudah mengajukan dan akan kami sampaikan untuk BKO petugas-petugas para medis puskesmas saat tambahan tambahan tempat tidur ini kita aktipkan, , karena kami tidak mungkin menutup pelayanan yang lain kecuali instruksi dari pak Wali bahwa kita khusus melayani Covid-19,” katanya.

Pihaknya juga menegaskan tidak boleh menolak pasien yang masuk RSUD Palembang Bari.

“Sementara pasien yang kami layani ternyata begitu di cek tidak termasuk dalam katagori yang ditanggung pemerintah kota Palembang makanya sambil kami mempersiapkan perwali tentang jaminan pasien non PDT berkas sudah dibagian hukum Pemkot tapi belum di tandatangani, secara tertib administrasi keuangan kami tidak boleh menggratiskan pasien tersebut, sehingga sesuai dengan konsultasi kami dengan bapak auditor BPKP dan BPKP kami sesuai pengelolaan Rumah Sakit BLUD kami memberlakukan mereka sebagai pasien umum tapi mereka tidak wajib mambayar tapi mereka memberikan pernyataan hutang ke RSUD Palembang Bari sebagai administrasi saja, setelah peraturan walikota turun dan disahkan itu semuanya clear,” katanya.

Sedangkan untuk hutang BPJS Kesehatan ke RSUD Palembang Bari sampai Desember 2019 mencapai Rp3,4 miliar dan untuk hutang Jamkesda tahun 2019 Rp 1 miliar.

Pihaknya juga berterima kasih kedatangan anggota DPRD Sumsel ini ke RSUD Palembang Bari apalagi sebelumnya pihaknya menerima bantuan tempat tidur dari dana aspirasi anggota DPRD Sumsel dapil 1 Palembang.
Sedangkan anggota DPRD Sumsel H Chairul S Matdiah dan Prima Salam menambahkan apa yang menjadi aspirasi RSUD Palembang Bari ini akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumsel mendatang.

Dan usai acara dilanjutkan dengan pengecekan ruang isolasi dan kamar perawatan pasien Covid-19.#osk

x

Jangan Lewatkan

Fraksi Partai Golkar DPRD Sumsel Soroti Alokasi  Dana Bantuan Daerah Yang Fokus Di Daerah Tertentu

Palembang, BP DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat paripurna XXII dengan agenda tanggapan Fraksi-Fraksi di DPRD Sumsel terkait pembahasan ...