Home / Pemerintahan / Tujuan Hukum

Tujuan Hukum

Oleh : Albar S Subari SH SU (Ketua
Pembina Adat Sumatera Selatan

APA yang mau dituju oleh suatu sistem hukum baik yang dihasilkan oleh ketiga lembaga pelaksana hukum (eksekutif dan legislatif) atau pun penegakan hukum. Tentu jawabnya adalah sama yaitu untuk menciptakan suatu suasana yang penuh damai, dan untuk mencapai kedamaian perlu ketertiban dan ketenteraman.

Dengan demikian hukum adalah merupakan rangkaian kaedah kaedah yang memberikan petunjuk tentang bagaimana seseorang harus bertingkah laku di dalam masyarakat. Ketertiban diharapkan akan tercapai apabila setiap peristiwa yang terjadi dalam masyarakat ada hukum yang mengaturnya, baik secara tertulis atau tidak tertulis. Di samping itu, tugas hukum tidak saja mengatur agar anggota masyarakat menjadi tertib, tetapi juga memberikan keadilan. Ketertiban dalam masyarakat tidak akan tercapai apabila dalam penyelenggaraan ketertiban tersebut tidak terdapat unsur unsur ketidak adilan.

Ketertiban dan ketenteraman harus lah serasi, apabila yang diutamakan ketertiban, maka dalam usaha mengujudkan ketertiban tersebut kadangkala timbul sikap yang bersifat otoriter dan anarkis.

Secara sosiologis, kaedah hukum melalui suatu proses sosial engeneering diharapkan dapat berubah tingkah laku yang ada, menjadi tingkah laku yang bersesuaian dengan hukum. Maka yang menjadi masalah adalah bagaimana hukum tersebut dapat ditaati oleh anggota masyarakat. Telah kita ketahui bahwa hukum itu diterima atau ditolaknya oleh anggota masyarakat tergantung bagaimana persepsi masyarakat terhadap hukum itu.

Keamanan dan kedamaian adalah merupakan kebutuhan manusia, di samping kebutuhan kebutuhan yang lain. Dengan demikian orang akan mematuhi hukum karena hukum dirasakan berguna baginya.Artinya dengan mematuhi hukum itu orang akan memperoleh rasa aman dan damai dalam kehidupan nya.
Apabila konsepsi ini dihubungkan dengan teori nya hukum, yaitu :

1.Berlaku hukum secara yuridis yang intinya adalah bahwa hukum sebagai kaidah adalah ssh, apabila dibentuk oleh lembaga yang berwenang membuat hukum.

2. Berlakunya hukum secara sosiologis intinya adalah bahwa undangan undang itu merupakan rumusan yang diangkat dan oleh karena itu berasal dari perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang diberikan kekuatan oleh pembentuk undang undang, dengan demikian maka kehadiran suatu hukum di dalam masyarakat itu tidaklah dianggap sebagai sesuatu yang asing sama sekali dan sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.

3.Berlakunya hukum secara filosofis artinya bahwa cita cita yang terkandung di dalam hukum itu disebut idea hukum harus sesuai dengan harapan atau cita cita masyarakat dimana humum itu hendak diberlakukan. (Soerjono Soekanto, guru besar sosiologi hukum Universitas Indonesia).

Simpul : apabila sesuatu peraturan peraturan perundang telah memenuhi ketiga syarat tersebut di atas, maka diharapkan bahwa hukum itu tak akan menimbulkan ketegangan dalam penerapan. Di akhir tujuan hukum itu akan terpenuhi rasa kedamaian, keadilan, kepastian serta ketenangan.#

x

Jangan Lewatkan

Ketua MPR Minta Pemerintah Korea Selatan Berikan Perhatian Khusus Kepada WNI Penderita Corona

Jakarta, BP–Ketua MPR RI Bambang Soesatyo melalui Wakil Ketua Parlemen Korea Selatan meminta pemerintah Korea Selatan memberikan perhatian khusus terhadap ...