DPRD Sumsel Resmi Angkat 39 Orang Tenaga Ahli

8

BP/IST
Sekretaris DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Ramadhan S Basyeban

Palembang, BP

39 Orang akhirnya resmi menjadi Tenaga Ahli (TA) DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) , mereka ini adalah orang-orang  yang berasal dari berbagai disiplin ilmu.

Sekretaris DPRD Provinsi Sumsel Ramadhan S Basyeban berharap 39 orang ini bisa berkerja sesuai dimana ditempatkan.

“Mungkin pendidikannya tidak mecing tapi mungkin pengalamannya yang mecing, ada juga wartawan, mungkin dari situ,” katanya ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (23/3).

Tenaga ahli ini berkerja selama satu tahun dimulai dari bulan Maret, dengan sistim perjanjian kerja.

“Apakah mampu atau tidak, belum di try, mau mencobanya dengan pekerjaan, nah kemampuan itu,” katanya.
Mengenai adanya isu banyaknya “titipan” berbagai pihak untuk dapat menjadi tenaga ahli DPRD Sumsel, Ramadhan membantahnya .
“ Tidak pula ada titipan, “ bantah Ramadhan.

Baca:  Ruas Jalan Negara, Sumsel-Bengkulu Longsor, DPRD Sumsel Harapkan  Penanganan Dari Balar Besar Jalan Nasional

Mengenai fasilitas yang diterima tenaga ahli DPRD Sumsel menurutnya tidak ada fasilitas dan honorarium tenaga ahli DPRD Sumsel ini Rp6 juta perbulan dan potong pajak 10 persen.

Dijelaskan Ramadhan, pemilihan tenaga ahli DPRD ini dalam aturan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No 18 tahun 2017 tentang hak keuangan administrasi pimpinan dan anggota DPRD di pasal 23 ayat 1, pasal 20 ayat 1 huruf c diman tenaga ahli memiliki kemampuan berdasarkan disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tupoksi DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai kebutuhan DPRD atas usul anggota DPRD, pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Baca:  Rapat Paripurna Tidak Qorum, Pengesahan APBD Sumsel 2020 Terancam Diambil Alih Kemendagri

“ Alat kelengkapan DPRD itu pimpinan , Ketua dan Wakil, Alat Kelengkapan, Komisi juga alat kelengkapan, malahan Fraksi bukan alat kelengkapan tapi diatur disini, “ katanya.

Dia berharap di pimpinan DPRD Sumsel ada satu atau dua orang tenaga ahli.

“ Tapi aku ada pemikiran begini, dipimpinan itu boleh melekat satu , dua dan tidak mungkin tiga tenaga ahli, karena mungkin kita perkuat di badan anggaran, memang di aturan itu tiga tapi mungkin walaupun dia tugas di komisi I misalnya dia mungkin ada tugas tambahand ari Sekwan, itulah lagi disusun tugas tambahan itu , dilampiran itu disebutkan bahwa tugas tambahannya di banggar, di banggar itu kita cari dari berbagai disiplin ilmu, karena yang dibahas di banggar bukan keuangannya saja mungkin masalah tanah, atau mungkin masalah ini, bisa saja dan perlu ahli jembatan, aku lihat dari pendidikan dan pengalaman itu kemarin walaupun kelihatannya secara kekeluarga kita ngobrol segala macam aku sudah kasih kesempatan , silahkan bapak ibu bicara, pengalaman bapak , itu jadi pertimbangan aku mendudukkan mereka dimana tempat yang pantas,” katanya.#osk