Home / Pemerintahan / DPRD Sumsel Dapil I Kota Palembang Pantau Program PTSL

DPRD Sumsel Dapil I Kota Palembang Pantau Program PTSL

BP/IST
Rombongan anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) asal daerah pemilihan I Kota Palembang melakukan reses tahap I tahun 2020

Palembang, BP

Ditengah merebaknya wabah corona, anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) asal daerah pemilihan (Dapil)  I Kota Palembang, masih terus turun kelapangan untuk menindaklanjuti sejumlah keluhan masyarakat.

Salah satunya soal peresmian jalan tol dan program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di masyarakat.

Untuk itu, pada reses tahap I tahun 2020 ini, rombongan dapil I Kota Palembang yang terdiri dari Hj RA Anita Noeringhati selaku Koordinator reses didampingi Dedi Sipriyanto SKom MM, Mgs Syaiful Padli ST MM, H Charirul S Matdiah SH MH Kes, H Kartak SAS SE dan Prima Salam SH melakukan dialog dengan direksi PT Waskita Karya dan Kepala BPN Kota Palembang, Senin (23/3).

Kepada Direksi PT Waskita Karya, anggota dapil I menanyakan soal kondisi jalan tol yang belum juga diresmikan, serta kendala yang mereka dihadapi.

Menanggapi pertanyaan itu, QHSE Manager Waskita, Asi Samosir didampingi Save Manager Putu Gede Keramas mengatakan, secara keseluruhan pihaknya telah siap untuk meresmikan jalan tol. Hanya saja, karena corona jadual peresmian oleh Presiden RI, Jokowidodo terpaksa ditunda sampai waktu yang belum ditentukan.

“Meski demikian, kami tetap minta bantuan dewan untuk menyelesaikan sejumlah status lahan yang masih bermasalah. Sehingga dibeberapa titik, pihaknya terpaksa melakukan sewa lahan,” ujarnya.

Sedangkan dalam pertemuan dengan BPN Kota Palembang, rombongan dapil I menyampaikan aspirasi masyarakat, terkait pembuatan sertifikat gratis tetapi tetap membayar, dan masalah warga OPI yang tidak bisa membuat sertifikat tanah.

Menanggapi pertanyaan itu, Kepala Kantor BPN Palembang, Cecep Prayogo mengatakan, selama corona pihaknya tidak menerima layanan masyarakat secara langsung, tetapi semuanya bertransaksi melalui E-mail . Selain itu, saat ini pihaknya juga sedang melakukan scan peta untuk dokumentasi.

Untuk masalah pembuatan PTSL, Cecep menjelaskan, kalau yang gratis itu hanya untuk pengukuran dan operasional lainnya, sedangkan untuk BPHTB, matrai dan lainnya masih ditanggung masyarakat. Terkait sejumlah lahan di Jakabaring yang tidak bisa buat sertifikat, akan kita tindaklanjuti.

Sementara itu Koordinator dapil I Kota Palembang, Hj RA Anita Noeringhati mengatakan, dapil I sengaja ke Waskita untuk menanyakan kesiapan jalan tol.

“Ternyata pembangunannya selesai, hanya saja ada beberapa titik jalan yang belum selesai masalah kepemilikan lahan. kami minta Pemprov Sumsel segera menyelesaikannya agar saat diresmikan sudah tidak ada masalah lagi,” katanya.

Sedangkan di BPN, pihaknya ingin mengecek sejauh mana program sertifikat gratis bisa berjalan. “Dari penjelasan BPN, yang di gratiskan itu prosesnya saja, sedangkan bphtb masih dditanggung masyarakat. Disini kita juga melihat sejauhmana peran BPN dalam mensertifikatkan aset milik pemprov dan kita minta agar dilakukan secara serius,” katanya.#osk

x

Jangan Lewatkan

Hendardi: Unjuk Rasa UU Cipta Kerja, Ketertiban Sosial Harus Prioritas

Jakarta, BP–Ketua Setara Institute mengatakan, unjuk rasa merupakan kebebasan berpendapat yang dijamin UUD Negara RI 1945 dan hak asasi manusia. ...