Home / Headline / Data Valid Menentukan Kebijakan Pemerintah Tepat Sasaran

Data Valid Menentukan Kebijakan Pemerintah Tepat Sasaran

Senator asal Kalimantan Barat, Maria Goreti, bersama para peserta rapat teknis daerah BPS Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat di Singkawang (12/3).

Singkawang,BP–Senator asal Kalimantan Barat, Maria Goreti, menghadiri rapat teknis daerah BPS Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat di Singkawang (12/3).
Maria Goreti mengatakan, data valid menentukan kebijakan yang tepat sasaran dan pada gilirannya akan membantu masyarakat menikmati kesejahteraan. “Saya berharap BPS sukses dalam sensus penduduk tahun ini. Data ini akan banyak membantu pemerintah merencanakan, memutuskan, dan mengevaluasi sebuah kebijakan,” kata Maria Goreti.
“Jujur saja selama ini saya selalu menggunakan data angka dalam rapat-rapat di Komite 1 dengan rekan kerja di Jakarta. Data indeks pembangunan manusia, pendidikan, tingkat kemiskinan menjadi acara rapat dengan kementerian terkait,” kata Maria.
Rapat teknik daerah dibuka Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji didampingi Ketua BPS Kalimantan Barat Moh Wahyu Yulianto.
Gubernur Kalimantan Barat menantang BPS agar data kependudukan valid walaupun dilakukan sepuluh tahun sekali.
“Banyak kepala daerah ragu-ragu menentukan Dana Alokasi Umum (DAU) karena disparitas data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan data catatan sipil selisih 5 hingga 10 persen,” tuturnya dalam sambutan pembukaan.
Sutarmidji meminta kevalidan data akan memudahkan kepala daerah membuat perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah.
Dalam sesi dengan Maria Goreti, Wahyu mengatakan terima kasih atas dukungan, untuk BPS. “BPS dalam bekerja dapat menjadi berkat kalau menyajikan data yang benar sehingga membantu pembuat kebijakan pemerintah yang benar dan tepat sasaran tetapi juga bisa menjadi kutuk ketika kami menyajikan data tidak kredibel,” ujar Wahyu.
Adapun, konsep penduduk menurut BPS adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun. BPS akan bekerja keras untuk mengolah data kependudukan yang berkaitan dengan kelahiran, umur, pekerjaan, informasi perumahan, demografi sebagai dasar menentukan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah ke depan.#duk

x

Jangan Lewatkan

HUT Golkar ke-56,  di Sumsel Digelar Kampanye Kebiasaan Baru 3M Hingga Rekor Muri

Palembang, BP Dewan Pimpinan Daerah (DPDl) Partai Golkar provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), akan menggelar rangkaian perayaan hari ulang tahun (HUT) ...