Home / Headline / Van Vollenhoven Jasanya Terhadap Hukum Adat (Kajian Sejarah)

Van Vollenhoven Jasanya Terhadap Hukum Adat (Kajian Sejarah)

Oleh : Albar S Subari SH SU (Ketua
Pembina Adat Sumatera Selatan)

BELIAU mengakui betapa penting nya ketentuan hukum (rechtszekerheid) untuk suatu negara (baca kolonial). Akan tetapi rancangan kodifikasi yang beberapa kali direncanakan oleh Pemerintah Belanda, tidak akan membawa ketentuan hukum oleh karena rancangan itu masih membedakan pasal yang berlaku untuk semua bangsa, pasal pasal yang hanya berlaku untuk satu golongan serta ketentuan ketentuan yang masih menyerah kan kepada hukum adat. Van Vollenhoven menganjurkan supaya jangan tergesa gesadan jangan sekaligus menetapkan kitab undang undang untuk seluruh bidang privat, melainkan hendaknya diselidiki dengan teliti dulu apakah kebutuhan hukum nya sangat mendesak. Berhubungan dengan itu lebih suka kepada kodifikasi yang hanya terbatas hal hal yang diperlukan dan yang segera diatur. Tentang rencana univikasi beliau menganggap ganjil aliran yang akan memaksakan masyarakat Indonesia atau golongan terbesar untuk tunduk saja kepada golongan bangsa Eropa sebagai golongan yang kecil. Sudah selayaknya kata beliau, jika bangsa Eropa dan bangsa bangsa lain yang masuk ke masyarakat tunduk kepada hukum yang berlaku umum di Indonesia ( Adatrecht II, hal 861).Selanjutnya akan sangat sukar menciptakan kesatuan hukum yang dapat dipakai untuk seluruh golongan karena begitu besar perbedaan nya.
Kecuali itu, univikasi bukan dengan sendirinya berarti unifikasi hukum barat. Dahulu pada akhir abad 19 umum menganggap bahwa dunia timur yang baru bangun, dengan sendirinya akan mengambil over segala yang baik oleh dunia Barat. Namun di awal abad 20 demikian ditulis Van Vollenhoven dogma tersebut sudah gugur, setelah mengetahui bahwa cita luhur ketimuran mempunyai ukuran sendiri sesuai dengan jiwa masyarakat timur.
Dari semua argumentasi van Vollenhoven di atas beliau menganjurkan, penyelidikan hukum adat di setiap kesatuan masyarakat hukum adat dengan sistimatis. Dan ditulisnya buku (teboekstelling) yang berisikan hasil penyelidikan tersebut, sehingga para hakim dan para pejabat negara lainnya dapat mengetahui keadaan hukum adat yang masih hidup. Baru setelah dibuatlah sejenis kompilasi. Anjuran van Vollenhoven ini baru dijalankan tahun 1930 okeh pemerintah Hindia Belanda, ataz dorongannya serta dengan bantuan Prof.Ter Haar dan buah hasilnya ialah terbit nya buku buku tentang hukum adat Jawa Barat, Jawa Tengah, Tapanuli, Sumatera Selatan dan Jawa Timur, akan tetapi penelitian itu belum sampai selesai karena pemerintah Hindia Belanda jatuh bulan Maret 1942.Demikian riwayat politik hukum adat di zaman Hindia Belanda.
Uraian tersebut diatas dibuat lengkap menjadi dua buku oleh Prof. Dr. R. Supomo dan Prof. Mr. R. Djokosutono dengan judul Sejarah Politik Hukum Adat (1848-1928) dan (1928-1945).t

x

Jangan Lewatkan

Dandrem 044/Gapo Ikuti Rapat Pembentukan Satgas Penanganan Covid-19

Palembang, BP Komandan Korem 044/Gapo Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji S.IP, S.Sos menngikuti rapat pembentukan satgas penanganan Covid 19 yang ...