Ultimate magazine theme for WordPress.

Corona Mewabah, Pilkada 7 Kabupaten di Sumsel Sesuai Jadwal

BP/IST
Kelly Mariana

Palembang, BP

Sampai saat ini KPU Sumsel belum menerima keputusan KPU RI terkait penundaan pelaksanaan pilkada 2020, akibat wabah corona. Sejauh ini pelaksanan pilkada masih sesuai jadwal ditetapkan yakni September 2020.

“Saat ini KPU RI baru membahas masalah jam kerja sekretariat KPU. Sedangkan penundaan pilkada serentak kami belum menerima instruksi KPU RI,” kata Ketua KPU Sumsel, Kelly Mariana, Selasa (17/3).

Menurut Kelly, masalah penundaan pilkada itu bukan hanya wewenang KPU RI saja, tetapi akan melibatkan banyak pihak seperti Mendagri, DPR RI dan lainnya. Oleh sebab itu, KPU Sumsel masih menunggu petujuk selanjutnya dari KPU RI.

Baca Juga:  KPU Sumsel Bertekat Amalkan Nilai-Nilai Pancasila

Disinggung soal tahapan pilkada, Kelly menjelaskan kalau tahapan adalah wewenangnya KPU RI dengan tetap mengapresiasi masukan DPR RI. “Misalnya saat ini ada masukan DPR agar tahapan pilkada seperti kampanye, hendaknya tidak dilakukan dengan melibatkan masyarakat banyak secara langsung, tetapi dilakukan dengan media digital. Misalnya melalui media online, media cetak, dan lainnya,” jelas Kelly.

Baca Juga:  31 Calon Anggota KPU Sumsel Jalani Tes Kejiwaan

Sementara Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi, Senin (16/03/2020) mengatakan, pelaksanaan pilkada serentak 2020 masih sesuai jadwal. “Tidak ada opsi itu (pengunduran waktu pelaksanaan Pilkada Serentak 2020),” katanya.

Untuk mempertegas hal tersebut, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, KPU pagi ini menggelar rapat pleno membahas mekanisme kerja petugas pemilu di tengah wabah virus corona. Beberapa hal akan dibahas adalah mengenai opsi bekerja di rumah. “Misalnya, bagaimana teknisnya pengaturan kerja dari rumah. Terutama kantor-kantor KPU di daerah yang telah terjangkit corona,” katanya.

Baca Juga:  Satgas TMMD Ke 104 Kodim 0418 Palembang Senam Bersama Warga Pulokerto

Opsi bekerja di rumah inu, menurut Pramono Ubaid Tanthowi, bisa menjamin keselamatan petugas PPS di tingkat kelurahan. Oleh karenanya, seperti tahapan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan calon perseorang, ada kemungkinan akan dilakukan oleh PPS dengan metide Work From Home (WFM).#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...