Ultimate magazine theme for WordPress.

DPRD Sumsel Nilai RUU Omnibus Law Harus Berada Dalam Koridor Keadilan

BP/IST
Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menerima perwakilan aksi Delegasi Buruh yg tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumsel dalam rangka penyampaian aspirasi terkait penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law, Jumat (13/3)

Palembang, BP

Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menerima perwakilan aksi Delegasi Buruh yg tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumsel dalam rangka penyampaian aspirasi terkait penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law, Jumat (13/3).

Sebelumnya ribuan buruh di Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar aksi unjukrasa di halaman gedung DPRD Sumsel, Rabu (11/3). Mereka menolak rancangan undang-undang (RUU) Cipta Kerja Omnibus law.

Semula massa melancarkan aksi damai di kantor Gubernur Sumsel, puas berorasi massa berlanjut ke gedung DPRD Sumsel. Sayangnya dari 75 wakil rakyat tak seorang pun yang hadir menyambut ribuan massa buruh.

Baca Juga:  Bangun Icon dan Spot Foto, Taman DPRD Sumsel Dipugar

Dalam tuntutannya, ribuan buruh ini menyampaikan empat tuntutan. Pertama mereka memohon perlindungan hukum dan keadilan. Kedua, massa menolak rancangan undang-undang cipta kerja Omnibus law, ketiga menuntut dikeluarkannya kluster ketenagakerjaan dalam rancangan undang-undang cipta kerja Omnibus law.
Poin ke empat, massa meminta gubernur Sumsel dan DPRD Sumsel untuk turut mendukung perjuangan buruh dalam menolak rancangan undang-undang cipta kerja Omnibus law.

Baca Juga:  2017, Pemprov Sumsel Harus Konsentrasi Bayar Utang Kabupaten/Kota

Pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi V DPRD Sumsel Susanto Adjis didampingi Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli dan sejumlah anggota Komisi V DPRD Sumsel, Komisi V DPRD Sumsel dalam hal ini sepakat dan mengapresiasi tuntutan buruh.
Dan akan menyampaikan aspirasi buruh ke pemerintah agar bisa di segera di sikapi.

“Kami dari Fraksi PKS meminta pemerintah agar RUU Omnibus Law tersebut berada dalam koridor keadilan sehingga pemerintah tak melulu mengejar investasi namun mengabaikan keadilan masyarakat,” kata Syaiful Padli.

Baca Juga:  TAPD Sumsel Akui Salah Anggarkan  Belanja Bagi Hasil Cukai Tembakau Tahun 2019

Sedangkan Hermawan dari Konfederasi Serikat Buruh Indonesia Sumsel menilai rancangan undang-undang cipta kerja Omnibus law nantinya akan menyengsarakan hak hak buruh.

Dimana hak pesangon berpotensi akan hilang, hubungan kerja berpotensi seumur hidup. Selain itu upah kerja sangat murah.

“Jadi istilah kami kalau ini berlaku buruh pekerja kontrak kuli seumur hidup, banyak yang ingin kami sampaikan cuma prinsipnya kami menolak rancangan undang-undang cipta kerja Omnibus law,” katanya.#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...